Presiden Kosovo Bubarkan Parlemen Setelah Kegagalan Pemilihan Kepala Negara

Pada hari Jumat, 6 Maret 2026, Presiden Republik Kosovo, Vjosa Osmani, secara resmi mengambil langkah tegas untuk membubarkan parlemen negara tersebut. Keputusan krusial ini secara otomatis memicu penyelenggaraan pemilihan umum luar biasa yang ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Langkah drastis ini merupakan konsekuensi langsung dari ketidakmampuan lembaga legislatif untuk menunjuk kepala negara baru sebelum tenggat waktu konstitusional berakhir, yang jatuh pada hari Kamis, 5 Maret 2026.

Presiden Osmani, yang masa jabatan lima tahunnya sendiri dijadwalkan akan berakhir pada 4 April 2026, menegaskan bahwa pembubaran Majelis atau Asemblea adalah bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional yang telah diatur secara eksplisit. Beliau menggambarkan kebuntuan politik saat ini sebagai sebuah kemalangan besar bagi negara yang sebenarnya bisa dihindari sepenuhnya jika ada kemauan politik yang kuat. Akar penyebab dari krisis konstitusional ini adalah kegagalan dalam mencapai kuorum yang diperlukan untuk pemungutan suara calon presiden. Berdasarkan Pasal 86 Konstitusi Kosovo, pemilihan presiden baru memerlukan dukungan mayoritas dua pertiga dari total anggota parlemen, yang setara dengan 80 suara dari 120 anggota Majelis.

Dalam sidang penentuan yang berlangsung pada Kamis malam, tercatat hanya 66 anggota parlemen yang hadir di ruangan, sehingga prosedur pemungutan suara tidak mungkin dilaksanakan secara sah. Perdana Menteri Albin Kurti beserta gerakan Vetevendosje (LVV) yang berkuasa—pemenang pemilu Desember 2025—telah mengajukan Glauk Konjufca, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri, sebagai kandidat utama kepala negara. Namun, partai-partai oposisi memilih untuk tidak berpartisipasi dalam sesi tersebut dan melakukan boikot massal, dengan alasan menuntut adanya kandidat yang disepakati melalui konsensus lintas partai yang lebih luas.

Situasi ini kembali menyoroti ketidakstabilan politik yang terus menghantui Kosovo di tengah upayanya untuk mempercepat integrasi ke dalam Uni Eropa. Ini bukanlah pemilihan umum dini yang pertama dalam sejarah singkat negara tersebut; Kosovo sebelumnya telah mengadakan pemungutan suara luar biasa pada 28 Desember 2025 setelah pemerintahan yang dibentuk hasil pemilu Februari 2025 gagal mempertahankan mayoritas yang stabil. Meskipun pemerintahan Kurti III telah disahkan pada Februari 2026 dengan dukungan 66 suara setuju berbanding 49 suara tidak setuju, keberhasilan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk meloloskan prosedur pemilihan presiden yang memerlukan konsensus lebih besar.

Sebelumnya, Presiden Osmani telah menyatakan bahwa upaya untuk menunda-nunda proses pemilihan ini merupakan strategi yang diperhitungkan dengan matang oleh pihak-pihak tertentu, dan parlemen tidak dapat terus menangguhkan prosedur tersebut ketika gagal menjalankan tugas utamanya. Berbagai usulan amandemen Konstitusi yang diajukan sebelumnya, termasuk rencana untuk memberlakukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, juga tidak mendapatkan dukungan legislatif yang memadai. Sementara itu, Ketua Majelis Albulena Haxhiu sempat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangguhkan sementara tenggat waktu konstitusional hingga ada putusan hukum yang jelas mengenai prosedur pemilihan tersebut.

Kebuntuan politik yang dipicu oleh ketidakmampuan untuk mengamankan mayoritas dua pertiga ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk tantangan tata kelola pemerintahan dan berpotensi menghambat proses negosiasi yang sedang berlangsung dengan pihak Serbia. Presiden Osmani dijadwalkan untuk segera mengadakan konsultasi dengan para pemimpin partai politik pada hari Jumat guna mengumumkan tanggal resmi pemilihan umum baru. Pemilu mendatang akan menjadi yang ketiga sejak awal tahun 2025, sebuah situasi yang menjadi ujian berat bagi konsolidasi institusional serta stabilitas demokrasi jangka panjang di Kosovo.