Menteri NATO di Brussel Bahas Penguatan Pertahanan dan Dukungan Ukraina di Tengah Ketegangan dengan Rusia

Pada hari Rabu, 3 Desember 2025, para menteri luar negeri dari negara-negara anggota NATO mengadakan pertemuan rutin penutup tahun di markas besar mereka di Brussel, Belgia. Agenda utama pertemuan ini berpusat pada penguatan strategi pertahanan Aliansi serta kelanjutan dukungan terhadap Ukraina di tengah meningkatnya agresi dari Rusia. Pertemuan ini menarik perhatian karena ketidakhadiran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang diwakili oleh Wakil Menteri Christopher Landau. Departemen Luar Negeri AS menyatakan ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh jadwal yang padat. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa, terutama karena bertepatan dengan negosiasi sensitif mengenai rencana perdamaian yang dirumuskan di Amerika Serikat.

Diskusi intensif difokuskan pada peningkatan keamanan Eropa dan langkah-langkah pencegahan sebagai respons terhadap ancaman berkelanjutan dari Federasi Rusia. Ketegangan di kawasan tersebut memang meningkat tajam menyusul serangkaian insiden baru-baru ini. Hal ini termasuk laporan mengenai pelanggaran wilayah udara Rusia dan dugaan tindakan sabotase di berbagai wilayah Eropa. Sebagai contoh nyata, pada bulan September, pasukan Polandia dilaporkan menembak jatuh beberapa drone Rusia, sementara pesawat tempur MiG-31 Rusia sempat memasuki wilayah udara Estonia. Laksamana Giuseppe Cavo Dragone, Ketua Komite Militer NATO, mengindikasikan bahwa Aliansi sedang mempertimbangkan respons yang lebih proaktif terhadap ancaman hibrida, termasuk serangan siber dan sabotase.

Dalam sesi Dewan NATO-Ukraina, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiga, memberikan pembaruan mengenai peningkatan terorisme Rusia dan kebutuhan mendesak di medan perang saat ini. Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, mengangkat isu bahwa Ukraina mungkin perlu mengambil 'konsesi yang menyakitkan', yang bahkan bisa memerlukan penyelenggaraan referendum. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang memimpin pertemuan, berupaya meyakinkan para peserta mengenai komitmen Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa aspek kesepakatan yang berkaitan langsung dengan NATO akan ditangani secara terpisah oleh Aliansi.

Wakil Menteri Luar Negeri Christopher Landau mendesak para sekutu untuk segera memenuhi komitmen investasi pertahanan sebesar 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Persyaratan ini merupakan bagian dari 'Rencana Investasi Den Haag' yang disepakati pada KTT Den Haag pada Juni 2025. Rencana tersebut menetapkan bahwa pada tahun 2035, semua 32 anggota, kecuali Spanyol, harus mencapai target tersebut. Dari total 5% PDB, 3,5% dialokasikan untuk kebutuhan militer inti, sementara sisanya 1,5% ditujukan untuk pengeluaran terkait keamanan, seperti pertahanan siber dan ketahanan rantai pasokan. Pertemuan ditutup dengan sesi Dewan NATO-Ukraina yang dihadiri oleh Menteri Sybiga dan Pejabat Tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas; Menteri Wadephul juga turut serta dalam diskusi sepanjang hari.

Di tengah dinamika ini, Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 2 Desember 2025, sehari sebelum pertemuan, telah menyatakan kesiapan Rusia untuk berperang melawan Eropa 'sekarang juga' jika negara-negara Eropa mengambil tindakan bermusuhan. Putin juga menuduh pemerintah Eropa menghambat inisiatif perdamaian yang diusulkan oleh AS. Pernyataan keras ini menyoroti titik kritis dalam hubungan transatlantik dan upaya penyelesaian konflik Ukraina, terutama setelah kebocoran draf rencana perdamaian pada 18 November. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, telah mengingatkan bahwa Rusia akan tetap menjadi ancaman bahkan setelah perang di Ukraina berakhir, yang menuntut penguatan pencegahan NATO yang berkelanjutan.