Revisi Rencana Perdamaian Trump untuk Ukraina: Konsultasi di Jenewa di Tengah Ketegangan Geopolitik

Pada hari Senin, 24 November 2025, upaya diplomatik memasuki fase intensif di Jenewa, Swiss. Fokus utama adalah merevisi proposal perdamaian yang awalnya diinisiasi oleh pemerintahan Donald Trump mengenai konflik Ukraina. Inti dari konsultasi yang sedang berlangsung adalah penyempurnaan kerangka awal dokumen, yang mana versi awalnya menuai penolakan signifikan baik dari kalangan internasional maupun domestik. Menteri Luar Negeri Marco Rubio memimpin proses negosiasi dengan para pejabat Ukraina, berupaya mengintegrasikan masukan yang telah diterima sejak draf awal dipresentasikan.

Draf awal yang terdiri dari 28 poin dilaporkan muncul dari diskusi antara Utusan Khusus Steve Witkoff dan perwakilan Rusia, termasuk Kirill Dmitriev, Kepala Russian Direct Investment Fund (RDIF). Ketentuan-ketentuan krusial dalam varian awal tersebut mencakup tuntutan agar Ukraina menyerahkan wilayah di Donbas dan Krimea, serta melepaskan prospek keanggotaan NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya telah memberikan peringatan keras bahwa menerima syarat-syarat tersebut sama artinya dengan menyerah atau berisiko kehilangan dukungan dari Amerika Serikat. Sementara itu, sekutu-sekutu Eropa menekankan bahwa rencana tersebut memerlukan 'pekerjaan tambahan', menegaskan bahwa perubahan batas wilayah melalui kekerasan tidak dapat diterima.

Menteri Luar Negeri Rubio, yang dilantik pada 21 Januari 2025, menggambarkan dokumen yang sedang berkembang ini sebagai 'landasan kuat untuk melanjutkan perundingan'. Ia menyatakan bahwa dasar penyusunan dokumen tersebut adalah kontribusi dari kedua belah pihak. Rubio juga melaporkan adanya 'tremendous amount of progress' (kemajuan yang sangat besar) per tanggal 23 November. Pernyataan bersama antara AS dan Ukraina pada 23 November menegaskan bahwa penyelesaian akhir apa pun 'harus sepenuhnya menghormati kedaulatan Ukraina dan menjamin perdamaian yang berkelanjutan dan adil'. Figur-figur kunci yang terlibat dalam proses negosiasi ini meliputi Presiden Donald Trump, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth (menjabat sejak 25 Januari 2025) dan Wakil Presiden J.D. Vance (menjabat sejak 20 Januari 2025).

Manuver diplomatik di Jenewa, yang juga dihadiri oleh perwakilan negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, merupakan respons terhadap tekanan yang cukup besar. Rencana awal, yang oleh sebagian senator AS disebut sebagai 'daftar keinginan' Moskow, memicu kritik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mitra-mitra Eropa berupaya melunakkan poin-poin yang mengarah pada konsesi substansial dari Kyiv, mendorong proposal alternatif, misalnya dalam kerangka rencana 24 poin Uni Eropa yang tidak mengakui Krimea dan Donetsk sebagai bagian dari Federasi Rusia. Hasil dari pertemuan di Jenewa menunjukkan bahwa rencana perdamaian Trump telah berkurang dari 28 poin awal menjadi 19 poin, meskipun perbedaan pendapat utama mengenai isu teritorial dan masa depan keanggotaan NATO Ukraina masih belum terselesaikan.

Presiden Trump dilaporkan menetapkan tenggat waktu awal untuk penerimaan rencana tersebut sebelum Hari Pengucapan Syukur, yaitu 27 November, meskipun batas waktu ini tampaknya menjadi lebih fleksibel. Pihak Rusia, melalui Juru Bicara Dmitry Peskov pada 24 November, menyatakan bahwa Moskow secara resmi belum menerima pembaruan mengenai hasil pertemuan di Jenewa. Menteri Luar Negeri Rubio telah meninggalkan Swiss dan bertolak menuju Washington setelah melaporkan 'kemajuan yang baik' dalam peninjauan poin-poin rencana tersebut. Isu-isu yang belum terselesaikan kemungkinan besar akan dibawa ke pertemuan tatap muka antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Trump di Washington.