Kongresmen Fine Ajukan RUU Aneksasi Greenland di Tengah Ketegangan Arktik

Di tengah iklim geopolitik tahun 2026, perdebatan mengenai Greenland memicu legislasi baru di Kongres Amerika Serikat. Pada hari Senin, 12 Januari 2026, Anggota Kongres dari Partai Republik, Randy Fine dari Florida, memperkenalkan Greenland Annexation and Statehood Act di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini memberikan wewenang hukum kepada Presiden untuk bernegosiasi dengan Denmark guna menganeksasi Greenland dan menerimanya sebagai negara bagian ke-51 AS.

Congressman Fine membingkai proposal tersebut sebagai hal vital bagi keamanan nasional dan upaya melawan pengaruh Rusia serta Tiongkok di kawasan Arktik. Fine menyatakan bahwa mengendalikan Greenland berarti mengendalikan jalur pelayaran Arktik utama dan arsitektur keamanan yang melindungi Amerika Serikat. Legislasi ini mengikuti pernyataan Presiden Donald Trump pada 11 Januari 2026, yang menegaskan kembali niatnya untuk "mengakuisisi" Greenland guna mencegah pengambilalihan oleh pesaing, sebuah langkah yang sebelumnya disebut Trump sebagai "keharusan mutlak" bagi keamanan ekonomi AS. Undang-undang tersebut mengesahkan Presiden untuk mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" untuk akuisisi, termasuk negosiasi dengan Denmark, serta mewajibkan laporan kepada Kongres mengenai perubahan undang-undang federal yang diperlukan untuk mempercepat status negara bagian, meniru jalur Alaska.

Tindakan legislatif ini terjadi setelah operasi militer AS pada 3 Januari 2026, yang mengakibatkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, sebuah tindakan yang dikutip sebagai bukti kesiapan administrasi untuk mengambil tindakan tegas secara internasional. Isu aneksasi Greenland telah memicu perdebatan mengenai keamanan Arktik dan persaingan AS-Rusia-Tiongkok, mengingat pentingnya strategis pulau tersebut dalam pertahanan, jalur pelayaran, dan mineral penting seiring mencairnya es Arktik. Greenland secara historis penting bagi AS sejak Perang Dunia II, dengan perjanjian pertahanan tahun 1951 yang mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pertahanan Washington.

Proposal aneksasi ini menghadapi penolakan signifikan dari Denmark maupun Greenland. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, yang menjabat sejak April 2025, menekankan bahwa masa depan wilayah tersebut harus diputuskan oleh rakyat Greenland, menyatakan bahwa mereka ingin menjadi "orang Greenland." Nielsen dan empat pemimpin partai lainnya menegaskan hal ini pada Jumat malam. Survei yang dilaporkan menunjukkan bahwa sekitar 85% penduduk Greenland menentang pengambilalihan Amerika, meskipun jajak pendapat awal 2025 menunjukkan preferensi untuk kemerdekaan dari Denmark, bukan penggabungan dengan AS, karena kekhawatiran akan erosi budaya dan otonomi.

Sekutu NATO, termasuk Denmark, memperingatkan bahwa pengambilalihan militer AS dapat menyebabkan keretakan dalam aliansi tersebut. Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Moller Sorensen, bertemu dengan Perwakilan Fine pada 12 Januari 2026, untuk mengklarifikasi status Greenland dalam Kerajaan Denmark, seraya menekankan pendalaman kerja sama keamanan dalam NATO. Sementara AS memelihara Pangkalan Angkatan Antariksa Pituffik berdasarkan perjanjian tahun 1951, Trump mengincar "kepemilikan" langsung. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan pejabat Denmark dan Greenland di Washington minggu ini untuk membahas situasi yang meningkat.

Secara geografis, Greenland menjadi jembatan antara Amerika Utara dan Eropa, menempatkannya di jantung rute maritim transformatif potensial, terutama Jalur Barat Laut dan Rute Laut Kutub Utara, seiring mencairnya es Arktik. Selain itu, pulau tersebut diberkahi dengan kelimpahan sumber daya penting, termasuk elemen tanah jarang, minyak, dan gas, yang menarik minat kekuatan global. Tindakan legislatif ini, yang didorong oleh kekhawatiran keamanan dan ekonomi, menempatkan Greenland di persimpangan ketegangan geopolitik yang signifikan.