Ulang Tahun ke-80 PBB Memicu Seruan Mendesak untuk Perombakan Dewan Keamanan di Tengah Kekhawatiran Legitimasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingati ulang tahunnya yang kedelapan puluh pada tanggal 24 Oktober 2025. Momen ini bukanlah perayaan biasa, melainkan sebuah titik balik kritis yang menuntut pembaruan struktural signifikan. Acara utama yang diselenggarakan adalah debat terbuka mendesak di dalam Dewan Keamanan, di mana masa depan organisasi tersebut dikaji secara mendalam. Sekretaris Jenderal António Guterres, yang berpidato melalui konferensi video dari Hanoi, menegaskan bahwa integritas moral Dewan semakin rapuh. Hal ini disebabkan oleh tindakan yang seolah-olah mengabaikan prinsip-prinsip inti yang tertuang dalam Piagam PBB. Guterres menekankan bahwa negara-negara anggota harus mengangkat tujuan mereka melampaui posisi yang sudah mengakar demi membentuk kerangka kerja yang mencerminkan tatanan dunia kontemporer.

Inti dari diskusi Dewan Keamanan berpusat pada keharusan untuk merombak badan tersebut guna meningkatkan representasi dan mempertajam efektivitasnya dalam menghadapi arus geopolitik modern. Kelumpuhan, yang sering kali timbul dari penggunaan atau ancaman penggunaan hak veto oleh anggota tetap, telah menciptakan jurang pemisah besar antara mandat Dewan dan kapasitas operasionalnya. Kondisi ini menghambat respons terpadu terhadap masalah keamanan global yang terus meningkat. Guterres mengakui bahwa meskipun Dewan telah berhasil mencegah perang antar kekuatan besar selama delapan dekade, legitimasinya menjadi rentan ketika anggotanya bertindak di luar prinsip Piagam yang disepakati.

Proposal reformasi berfokus pada dua jalur utama yang saling berkaitan. Pertama, terdapat argumen kuat untuk memperluas komposisi Dewan guna mengintegrasikan suara dari benua-benua yang secara historis kurang terwakili. Secara spesifik, wilayah yang disebutkan adalah Afrika, Amerika Latin, Karibia, dan kawasan Asia-Pasifik. Guterres menyoroti fakta krusial bahwa Afrika, tempat hampir setengah dari seluruh misi penjaga perdamaian PBB berlangsung, tidak memiliki kursi permanen di meja perundingan. Kedua, hak veto itu sendiri menjadi sasaran pengawasan ketat. Perwakilan Singapura, bersama pihak lain, secara eksplisit menyerukan agar instrumen ini ditangani untuk membuka potensi Dewan dalam mengambil tindakan tegas. Singapura sebelumnya telah mendesak pembatasan hak veto, mencatat penggunaannya yang semakin sering dan terkadang sinis oleh P5.

Konsensus yang muncul dari perdebatan tersebut mengarah pada peningkatan jumlah kursi non-permanen dan penerapan revisi terhadap protokol veto untuk mengurangi hambatan. Mengingat kontras yang menyentuh antara fungsi saat ini dan kotak suara Dewan Keamanan yang pertama pada tahun 1946, peringatan ini berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kesenjangan antara cita-cita pendirian dan fungsionalitas saat ini. Jalan ke depan menuntut negara-negara anggota untuk melihat tantangan struktural ini sebagai katalisator untuk merancang sistem tata kelola global yang lebih adil dan tangguh. Fokus kini bergeser pada implementasi praktis dari reformasi yang diusulkan, menjadikannya prioritas utama bagi komunitas internasional.