Produksi Plastik Global 2026 Capai Rekor Tertinggi di Tengah Pengetatan Regulasi Lingkungan

Meskipun kesadaran lingkungan meningkat dan kebijakan politik semakin gencar, produksi plastik dunia pada tahun 2026 tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan mencapai angka hampir rekor, yakni melampaui 430 juta ton per tahun. Statistik ini menyoroti adanya kesenjangan yang lebar antara upaya regulasi dan volume produksi aktual di lapangan. Hampir separuh dari total volume tersebut terdiri dari produk sekali pakai, yang memberikan beban sangat berat bagi sistem pengelolaan limbah di seluruh dunia. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019, total emisi CO2 dari siklus hidup plastik mencapai sekitar 1,8 miliar ton, yang mempertegas kontribusi besar sektor ini terhadap perubahan iklim global.

Di tingkat regional, berbagai inisiatif legislatif baru mulai diterapkan untuk memindahkan beban biaya pembuangan dari pembayar pajak kepada produsen. Sebagai contoh, per 1 Januari 2026, Provinsi Ontario di Kanada telah menyelesaikan transisi tiga tahun menuju sistem Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR) untuk bahan kemasan dan produk kertas. Menteri Lingkungan Hidup Ontario, Todd McCarthy, menyatakan bahwa sistem ini dirancang untuk membuat proses daur ulang menjadi lebih sederhana dan konsisten bagi warga, sekaligus memberikan penghematan kumulatif bagi pemerintah daerah hingga lebih dari 200 juta dolar. Di bawah kerangka EPR, produsen yang memasok bahan kemasan kini bertanggung jawab penuh atas pengumpulan dan daur ulang produk mereka di akhir masa pakai, yang diharapkan dapat mendorong pemilihan solusi pengemasan yang lebih ramah lingkungan.

Di Amerika Serikat, khususnya di California, undang-undang Senat SB 1053 resmi berlaku mulai 1 Januari 2026, yang melarang sebagian besar kantong belanja plastik, termasuk jenis kantong tebal yang sebelumnya dianggap bisa digunakan kembali. Berdasarkan aturan ini, toko ritel diwajibkan untuk hanya menawarkan kantong kertas daur ulang atau alternatif non-plastik lainnya kepada pelanggan. Lembaga legislatif negara bagian yang mengusulkan SB 1053 menunjukkan komitmen kuat untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai di tingkat konsumen, meskipun undang-undang tersebut tetap memberlakukan biaya minimal sebesar 10 sen untuk setiap kantong kertas yang digunakan.

Sejalan dengan langkah-langkah regulasi lokal, komunitas internasional terus melanjutkan upaya diplomatik untuk menciptakan instrumen hukum global yang mengikat guna memerangi polusi plastik. Namun, sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC-5) di bawah naungan Program Lingkungan PBB (UNEP) menghadapi perbedaan pendapat yang mendalam, sehingga mustahil untuk mencapai konsensus mengenai teks perjanjian hingga akhir batas waktu yang ditentukan. Bagian ketiga dari sesi ini, yang disebut INC-5.3, dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2026 di Pusat Konferensi Internasional Jenewa (CICG) di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini nantinya hanya akan bersifat organisasional dan administratif, termasuk pemilihan kepemimpinan, tanpa melakukan negosiasi substantif lebih lanjut.

Di balik pergeseran regulasi tersebut, hambatan budaya yang menghalangi perubahan sistemik masih tetap bertahan, terutama yang terlihat jelas di Jepang. Praktik budaya pengemasan produk secara individu, yang berakar pada konsep keramahtamahan *omotenashi* dan standar kebersihan yang ketat, terus mendominasi pasar meskipun ada upaya sebelumnya seperti pengenaan biaya untuk kantong plastik pada tahun 2021. Data statistik utama menunjukkan masalah sistemik yang mendalam: tingkat daur ulang plastik global tetap tertahan di angka sekitar 9%, sementara pangsa kemasan plastik dalam total konsumsi mencapai sekitar 35%. Setiap harinya, volume plastik yang setara dengan muatan 2.000 truk sampah masuk ke saluran air dan lautan di seluruh dunia.

Para pelaku pasar utama, seperti Exxon Mobil Corporation, BASF SE, dan Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), terus memegang peranan signifikan dalam produksi global, sementara pasar plastik secara keseluruhan diproyeksikan tumbuh hingga mencapai nilai 733,58 miliar dolar AS pada tahun 2026. Dengan demikian, tahun 2026 menunjukkan kelanjutan dari sebuah paradoks besar: pengetatan undang-undang terjadi secara bersamaan dengan bertahannya volume produksi yang sangat tinggi. Kondisi ini menuntut langkah-langkah yang jauh lebih tegas dan berani yang secara khusus ditujukan untuk membatasi produksi plastik primer guna mengatasi krisis lingkungan yang semakin mendesak.