UNESCO: AI Mengubah Pasar Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi Tertinggal dari Tantangan 2026

Pada awal tahun 2026, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) merilis sebuah laporan yang menyajikan peringatan keras mengenai transformasi mendalam di pasar kerja global. Transformasi ini dipicu oleh penyebaran teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang sangat cepat.

Laporan krusial ini, yang disusun oleh para pakar Arianna Valentini dan Alep Blancas, menyoroti jurang pemisah yang mengkhawatirkan antara kemajuan teknologi dengan kesiapan sistem pendidikan tinggi dalam menghadapi realitas baru ini. Evaluasi yang mengkhawatirkan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, enam dari setiap sepuluh jenis pekerjaan berpotensi terdampak oleh AI. Situasi ini menuntut respons segera dari struktur pendidikan. Masalah utama yang diidentifikasi dalam studi ini adalah kurangnya persiapan komunitas akademik dan mahasiswa untuk beroperasi di lingkungan yang didominasi AI. Data menunjukkan bahwa 58 persen mahasiswa perguruan tinggi menyatakan ketidaksiapan mereka menghadapi lingkungan kerja baru, sementara hampir separuhnya meragukan kemampuan mereka untuk berinteraksi secara efektif dengan perangkat AI.

Kesenjangan ini diperparah oleh integrasi teknologi yang masih minim di lingkungan kampus. Hanya 22 persen staf pengajar yang memanfaatkan alat AI dalam proses pembelajaran. Banyak universitas masih mengandalkan inisiatif yang terpisah-pisah alih-alih menerapkan strategi kelembagaan yang terpadu. Ini menunjukkan bahwa adaptasi institusional berjalan lambat dibandingkan laju inovasi teknologi.

Para ahli yang menganalisis pasar tenaga kerja untuk tahun 2026 mengonfirmasi tren otomatisasi tugas-tugas rutin. Pekerjaan seperti pengelolaan dokumen, analisis data dasar, dan layanan dukungan pelanggan kini semakin banyak diambil alih oleh sistem otomatis. Hal ini memang membebaskan waktu karyawan untuk fokus pada fungsi yang lebih kompleks dan membutuhkan kreativitas. Namun, para ekonom dan sosiolog memberikan peringatan serius: tanpa langkah pendampingan berupa pelatihan ulang tenaga kerja dan penyesuaian kurikulum pendidikan, pergeseran teknologi ini dapat memicu peningkatan pengangguran struktural dan memberikan tekanan pada tingkat upah. Di sisi lain, diprediksi akan terjadi lonjakan permintaan untuk tenaga profesional yang mampu bekerja sinergis dengan AI, seperti insinyur AI, spesialis keamanan siber, dan analis data tingkat lanjut.

Berdasarkan temuan dalam laporannya, UNESCO mendesak negara-negara anggota untuk segera mempercepat penyusunan kebijakan publik dan kerangka regulasi yang bertujuan membentuk kompetensi baru dengan tetap menjunjung tinggi norma etika. Para penulis laporan menekankan pentingnya menciptakan kerangka kompetensi AI yang komprehensif dan disesuaikan untuk pendidikan tinggi. Hal ini sangat penting mengingat hasil survei UNESCO pada Mei 2023 terhadap 450 institusi pendidikan menunjukkan bahwa hanya 10 persen sekolah dan universitas yang memiliki regulasi resmi mengenai penggunaan AI. Ironisnya, mahasiswa justru sangat aktif menggunakan teknologi ini: survei pada Februari 2025 terhadap 1.041 responden mencatat bahwa 85 persen mahasiswa memanfaatkan layanan AI untuk kegiatan akademik, terutama untuk pencarian informasi (77 persen) dan penyusunan tugas kuliah (43 persen).

Profesor Kamilla Nigmatullina dari Universitas Negeri Saint Petersburg (SPbGU) menekankan bahwa tugas utama perguruan tinggi adalah menumbuhkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan analisis kritis terhadap jawaban yang dihasilkan AI dan merumuskan permintaan (prompt) yang tepat kepada chatbot. Ini adalah keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Oleh karena itu, laporan UNESCO ini menjadi sinyal kuat bahwa sudah saatnya beralih dari langkah-langkah reaktif yang terisolasi menuju integrasi AI yang proaktif dan menyeluruh dalam paradigma pendidikan. Organisasi ini, yang sebelumnya mendedikasikan Hari Pendidikan Internasional 2025 untuk tantangan AI, menegaskan bahwa teknologi harus berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan otonomi dan kesejahteraan pelajar serta pengajar, melengkapi aspek-aspek pembelajaran manusia, bukan menggantikannya. Tugas sentral yang harus diselesaikan meliputi regulasi, termasuk penetapan usia minimum penggunaan AI generatif dalam pendidikan (direkomendasikan 13 tahun), serta pengembangan prinsip-prinsip etika untuk menjamin penerapan teknologi yang adil dan merata.