Ketegangan Geopolitik Meningkat: AS Klaim Kendali atas Greenland Pasca Penangkapan Presiden Venezuela

Pada 9 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara eksplisit menyatakan bahwa Washington akan memastikan kendali Amerika Serikat atas Greenland, dengan penekanan bahwa AS harus bertindak "entah mereka suka atau tidak". Pernyataan ini muncul setelah serangkaian tindakan unilateral signifikan, termasuk operasi militer yang berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026. Lokasi pernyataan Trump adalah saat ia memimpin sebuah forum diskusi dengan para eksekutif minyak mengenai potensi investasi di Venezuela, yang secara langsung menghubungkan isu Amerika Selatan dengan ambisi strategis di Arktik.

Manuver di Venezuela, yang melibatkan pasukan khusus AS dan CIA dalam "Operasi Resolusi Absolut", berujung pada pemindahan Maduro ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana terkait jaringan narkotika dan terorisme, sebuah tindakan yang dikecam secara luas sebagai pelanggaran kedaulatan negara oleh banyak pihak internasional. Penangkapan tersebut memicu kenaikan harga minyak Brent sebesar 1,7 persen menjadi 61,76 dollar AS per barel. Langkah ini, yang dianggap oleh beberapa analis sebagai preseden berbahaya bagi tatanan hukum internasional, kini diikuti dengan penegasan keras mengenai Greenland.

Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, menjadi fokus baru dalam agenda keamanan nasional Trump, terutama untuk memblokir pengaruh Rusia atau China di kawasan tersebut. Presiden Trump mengindikasikan bahwa AS akan memperoleh kendali atas Greenland "dengan cara yang mudah" atau "dengan cara yang sulit" jika negosiasi gagal, menegaskan bahwa AS tidak ingin bersaing dengan Rusia atau China di sana. Kepentingan AS di Greenland bukanlah hal baru; Washington telah mengoperasikan Pangkalan Luar Angkasa Pituffik sejak perjanjian pertahanan tahun 1951 dengan Denmark.

Kepemimpinan Greenland merespons dengan penolakan tegas terhadap klaim kendali AS. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, pemimpin partai Demokraatit dan menjabat sejak April 2025, bersama empat pemimpin partai lainnya, mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan hak penentuan nasib sendiri. Secara historis, Greenland telah menikmati otonomi luas sejak 1979, diperluas pada 2009, meskipun kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di bawah pengawasan Kopenhagen.

Denmark, melalui Perdana Menteri Mette Frederiksen, menyuarakan kekhawatiran serius, bahkan memperingatkan bahwa sikap agresif AS yang mengancam aneksasi wilayah sekutu NATO dapat menyebabkan berakhirnya aliansi tersebut. Alarm juga berbunyi di antara sekutu Eropa lainnya. Beberapa negara NATO, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, dan Spanyol, merilis pernyataan gabungan yang menegaskan bahwa masa depan Greenland adalah domain eksklusif Denmark dan rakyat Greenland. Para analis mencatat bahwa tindakan unilateral AS, terutama yang melibatkan potensi penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah yang terkait dengan negara anggota NATO, dilihat sebagai ujian serius terhadap norma kedaulatan yang telah mapan dan kohesi aliansi.

Meskipun mayoritas penduduk Greenland, yang sebagian besar adalah suku Inuit, mendukung kemerdekaan penuh dari Denmark, mereka secara konsisten menolak gagasan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat. Situasi ini menyoroti pergeseran tajam dalam kebijakan luar negeri Washington, di mana ancaman yang sebelumnya bersifat retoris kini berpotensi menjadi aksi nyata, menciptakan ketidakpastian geopolitik yang meluas.