Pemilu Kedua Kosovo Desember 2025: Upaya Mengurai Kebuntuan Tata Kelola dan Ancaman Pendanaan Internasional

Republik Kosovo menyelenggarakan pemilihan umum legislatif kedua pada hari Minggu, 28 Desember 2025, dalam upaya mendesak untuk mengakhiri kebuntuan kelembagaan yang telah berlangsung lama. Pemilu mendadak ini dipicu oleh kegagalan pemilu umum sebelumnya pada 9 Februari 2025 untuk menghasilkan formasi pemerintahan yang stabil, yang mengakibatkan kelumpuhan fungsi negara selama lebih dari enam bulan. Proses elektoral ini melibatkan pemilih untuk memperebutkan 120 kursi di Majelis, dengan tempat pemungutan suara beroperasi dari pukul 07:00 hingga 19:00 waktu setempat.

Kebuntuan politik yang berkepanjangan ini berakar pada kegagalan pemilihan Ketua Majelis, yang baru tercapai pada 26 Agustus 2025 melalui Dimalj Baša dari Vetëvendosje (LVV). Kegagalan berlanjut untuk membentuk eksekutif setelahnya, termasuk upaya Glauk Konjufca, mendorong Presiden Vjosa Osmani untuk membubarkan Majelis dan menetapkan tanggal pemilu. Implikasi dari kelumpuhan ini meluas ke pendanaan internasional yang krusial. Negara ini berisiko kehilangan akses terhadap sekitar 1 miliar euro dalam bentuk perjanjian pinjaman dari Uni Eropa (UE) dan Bank Dunia, yang memerlukan ratifikasi segera oleh badan legislatif yang berfungsi. Lebih lanjut, sekitar 820 juta euro dari dana Rencana Pertumbuhan UE untuk Balkan Barat terancam tidak dapat dimanfaatkan karena terhentinya ratifikasi agenda reformasi yang disyaratkan oleh UE.

Donika Emini, seorang ilmuwan politik dari Kelompok Penasihat Kebijakan Balkan di Eropa (BiEPAG), menyoroti bahwa situasi ini mengirimkan sinyal negatif ke Brussels, menunjukkan kepentingan elit politik yang lebih diutamakan daripada kebutuhan negara. Salah satu perjanjian pinjaman dari Bank Dunia berpotensi berakhir validitasnya pada 13 Februari 2026, menempatkan tenggat waktu yang ketat bagi pemerintahan baru untuk segera bertindak. Secara historis, isu konflik yang belum terselesaikan dengan Serbia, khususnya terkait implementasi Perjanjian Brussels mengenai status minoritas Serbia, tetap menjadi titik fokus ketegangan politik dan hubungan internasional.

Partai-partai politik utama yang bersaing mencerminkan polarisasi yang ada. Vetëvendosje (LVV) pimpinan Albin Kurti, yang meraih sekitar 42% suara pada Februari 2025, menghadapi tantangan dari blok tengah-kanan yang terdiri dari PDK, LDK, dan AAK, yang secara kolektif memperoleh 46% pada pemilu sebelumnya. Untuk membentuk pemerintahan, diperlukan mayoritas absolut 61 suara di Majelis yang beranggotakan 120 kursi, di mana 20 kursi dialokasikan untuk perwakilan minoritas nasional. Kurti, yang menjabat sebagai penjabat Perdana Menteri, menyalahkan oposisi atas kebuntuan tersebut, sementara oposisi, yang kini dipimpin oleh Bedri Hamza dari PDK dan Lumir Abdixhiku dari LDK, mengkritik gaya kepemimpinan Kurti terkait hubungan dengan sekutu Barat.

Di tengah janji kampanye Albin Kurti untuk mengalokasikan investasi modal sebesar 1 miliar euro per tahun, kegagalan untuk mengatasi krisis tata kelola ini berpotensi menempatkan prospek ekonomi jangka panjang negara dalam bahaya serius. Kebutuhan mendesak untuk stabilitas juga diperkuat oleh tenggat waktu konstitusional berikutnya: Majelis harus memilih presiden baru paling lambat April 2026, mengingat masa jabatan Presiden Osmani akan berakhir pada bulan yang sama. Pemilu kesembilan untuk Majelis Kosovo ini menandai periode ketidakpastian berkelanjutan dalam demokrasi termuda di Eropa.