Ofcom Resmi Diberikan Wewenang untuk Mengatur Layanan Streaming Raksasa di Inggris Berdasarkan Undang-Undang Media 2024

Pemerintah Inggris telah meluncurkan serangkaian kebijakan regulasi yang signifikan, yang kini menempatkan platform video-on-demand (VoD) terkemuka seperti Netflix, Amazon Prime Video, dan Disney+ di bawah pengawasan ketat regulator media, Ofcom. Langkah strategis ini dikukuhkan melalui Undang-Undang Media 2024, sebuah inisiatif yang dirancang untuk menciptakan standar regulasi yang setara di tengah pergeseran drastis dalam kebiasaan konsumsi konten masyarakat di Britania Raya. Data menunjukkan bahwa penggunaan layanan VoD bulanan telah mencapai angka 85% di kalangan populasi dewasa, melampaui angka 67% yang tercatat untuk siaran televisi terestrial tradisional.

Peraturan baru ini secara khusus akan menyasar apa yang disebut sebagai "Layanan Tingkat 1", yang didefinisikan sebagai platform dengan basis pengguna lebih dari 500.000 orang di wilayah Inggris. Kategori ini tidak hanya mencakup raksasa global, tetapi juga layanan milik penyiar domestik seperti ITVX dan Channel 4. Platform-platform tersebut kini diwajibkan untuk mematuhi kode standar baru yang serupa dengan aturan yang selama ini diterapkan pada penyiar televisi konvensional. Kode etik ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari ketidakberpihakan berita dan akurasi informasi hingga perlindungan audiens dari konten yang menyinggung atau berbahaya. Sebelumnya, banyak layanan VoD populer, termasuk Netflix yang berbasis di Amsterdam, tidak tunduk pada tingkat pengawasan yang sama dengan saluran televisi berlisensi.

Melalui mandat baru ini, Ofcom memperoleh wewenang yang lebih luas untuk menindaklanjuti keluhan pemirsa terkait konten yang ditayangkan di platform digital tersebut. Jika ditemukan pelanggaran terhadap kode etik yang telah ditetapkan, regulator memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi berat, termasuk denda finansial yang bisa mencapai 250.000 poundsterling untuk setiap pelanggaran, atau hingga 5% dari pendapatan relevan yang dihasilkan di wilayah Inggris. Sekretaris Kebudayaan, Lisa Nandy, menegaskan bahwa transformasi regulasi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi penonton sekaligus memastikan adanya kesetaraan antara platform digital dan perusahaan penyiaran tradisional.

Salah satu pilar utama dari reformasi ini adalah penerapan persyaratan aksesibilitas konten yang sangat ketat bagi para penyedia layanan. Kode aksesibilitas VoD yang baru menetapkan ambang batas minimum yang harus dipenuhi: setidaknya 80% dari seluruh katalog layanan wajib dilengkapi dengan teks terjemahan (subtitel), 10% dengan deskripsi audio, dan 5% menggunakan bahasa isyarat. Kebijakan ini diproyeksikan akan memberikan manfaat besar bagi sekitar 18 million orang di Inggris yang mengalami gangguan pendengaran serta 350.000 orang dengan gangguan penglihatan. Meskipun kode standar konten akan segera diberlakukan, platform diberikan masa transisi selama empat tahun untuk memenuhi target aksesibilitas secara penuh, dengan sasaran antara yang harus dicapai dalam waktu dua tahun.

Dalam waktu dekat, Ofcom diharapkan akan memulai proses konsultasi publik untuk merumuskan dan memfinalisasi detail dari kode standar serta kode aksesibilitas tersebut. Pergeseran dalam lanskap regulasi ini mencerminkan pengakuan pemerintah bahwa layanan penyiaran streaming kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem budaya Inggris. Oleh karena itu, pembaruan struktur regulasi menjadi sangat mendesak agar tetap relevan dengan model konsumsi media modern yang terus berkembang pesat di era digital saat ini.