Indeks Keadilan Samudra: Standar Baru dalam Transformasi Ekonomi Biru Global

Tata kelola maritim global kini memiliki instrumen pengukuran baru yang revolusioner, yakni Ocean Equity Index (OEI) atau Indeks Keadilan Samudra. Kerangka kerja terstandarisasi ini dirancang untuk mengubah konsep "keadilan" yang selama ini sering kali hanya menjadi slogan dalam deklarasi menjadi serangkaian kriteria yang dapat diverifikasi secara objektif. Fokus utamanya adalah membedah secara mendalam siapa yang memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan, siapa yang sebenarnya meraup keuntungan ekonomi, serta siapa yang harus menanggung beban dampak kerusakan lingkungan, sembari memastikan seluruh proses tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel.

OEI resmi diperkenalkan kepada publik pada tanggal 28 Januari 2026 melalui publikasi di jurnal ilmiah terkemuka, Nature. Instrumen ini dikembangkan oleh tim peneliti internasional di bawah kepemimpinan Profesor Madya Jessica Blythe dari Environmental Sustainability Research Centre di Brock University, Kanada. Logika di balik pengembangan indeks ini sangat mendasar namun krusial: sering kali keuntungan dari berbagai aktivitas maritim hanya terkonsentrasi pada pemain-pemain besar yang dominan, sementara dampak buruk polusi dan risiko perubahan iklim justru ditanggung secara tidak proporsional oleh komunitas pesisir, masyarakat adat, serta nelayan skala kecil. OEI menawarkan cara praktis untuk mendeteksi ketimpangan sistemik ini sebelum akhirnya dianggap sebagai hal yang lumrah dalam sebuah proyek.

Konteks global saat ini semakin memperkuat urgensi dari kehadiran alat ukur tersebut. Perjanjian BBNJ (High Seas Treaty), yang merupakan kesepakatan internasional mengikat secara hukum mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di wilayah laut di luar yurisdiksi nasional, telah resmi mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2026. Hal ini menandakan bahwa separuh dari luas permukaan samudra di planet bumi kini memiliki kerangka tata kelola baru. Dalam tatanan ini, pertanyaan mengenai hak-hak pihak terkait dan distribusi keuntungan bukan lagi menjadi isu sampingan, melainkan inti dari pengelolaan sumber daya laut global.

Secara struktural, Ocean Equity Index dibangun di atas 12 kriteria komprehensif yang mencakup perlindungan hak, partisipasi aktif, akuntabilitas publik, mitigasi kerugian, dan distribusi manfaat yang adil. Setiap kriteria tersebut dinilai menggunakan skala angka 0 hingga 3, dengan skor akumulatif maksimal mencapai 36 poin. Metodologi yang diterapkan sengaja dibuat bersifat kualitatif namun tetap terstruktur secara ketat, agar tetap memiliki integritas ilmiah sekaligus mudah diaplikasikan dalam negosiasi nyata maupun implementasi proyek di lapangan. Menariknya, instrumen ini hadir dalam format tabel Excel sederhana yang dirancang agar dapat digunakan tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus, bahkan dalam kondisi tanpa koneksi internet atau luring.

OEI diposisikan sebagai alat "penilaian cepat" yang mampu mentransformasi diskusi abstrak mengenai keadilan menjadi data konkret yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan. Beberapa bidang aplikasi utamanya meliputi:

• Penyusunan rencana proyek maritim komersial dan evaluasi risiko bagi investor.
• Proses penggalangan dana serta pemenuhan standar kriteria yang ditetapkan oleh lembaga donor.
• Audit tata kelola pemerintahan untuk menguji efektivitas dan dampak dari kebijakan publik yang diambil.
• Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai instrumen untuk mengevaluasi proyek yang menyentuh hak-hak mereka serta menuntut akuntabilitas dari para pengembang.

Satu hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa OEI tidak berfungsi untuk menghakimi atau memberikan vonis mutlak, melainkan untuk menyoroti celah-celah yang sering terabaikan. Indeks ini mampu menunjukkan dengan jelas di mana pengakuan terhadap hak-hak lokal masih absen, di mana partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas atau imitasi, serta di mana keuntungan dikuasai secara pribadi sementara dampak negatifnya dibebankan kepada masyarakat luas. Hal ini menjadikan indeks tersebut sebagai basis yang sangat berguna untuk siklus pemantauan, evaluasi, dan koreksi berkala. Tanpa mekanisme seperti ini, konsep "ekonomi biru" berisiko hanya menjadi istilah yang indah di atas kertas tanpa dampak nyata bagi keadilan sosial.

Sebagai kesimpulan, kehadiran Ocean Equity Index memberikan pengingat sederhana namun bermakna bagi penghuni planet ini: keberlanjutan lingkungan tidak akan pernah bisa dicapai tanpa adanya landasan keadilan yang kokoh. Jika dunia benar-benar berkomitmen untuk mencapai target pengelolaan samudra tahun 2030, maka indikator keberhasilan yang diukur tidak boleh lagi hanya terbatas pada luas kilometer persegi kawasan konservasi. Kita juga harus mulai mengukur secara serius kualitas partisipasi publik, perlindungan hak-hak masyarakat, serta bagaimana distribusi kesejahteraan dari sumber daya laut tersebut dibagikan secara merata.