ASAS Amerika Serikat Berikan Pengecualian Sanksi untuk Proyek PLTN Paks II Hungaria

Pemerintahan Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, secara resmi telah memberikan pengecualian dari sanksi finansial yang sebelumnya diberlakukan terhadap Federasi Rusia. Keputusan penting ini memungkinkan korporasi negara Rusia, Rosatom, untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Paks II di Hungaria.

Keputusan ini dikonfirmasi menyusul pertemuan penting yang diadakan pada tanggal 7 November 2025 di Washington antara kepala negara AS dan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán. Informasi ini kemudian diumumkan oleh Orbán sendiri. Pengecualian sanksi yang spesifik untuk proyek Paks II ini diwujudkan dalam bentuk lisensi umum yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS. Langkah ini mengindikasikan pendekatan pragmatis dari Washington, yang memprioritaskan keamanan energi bagi sekutu Eropa mereka di atas kepatuhan ketat terhadap rezim pembatasan. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa pengecualian ini secara khusus dibuat untuk menjamin keamanan energi Hungaria dan memastikan penyelesaian pembangunan PLTN tersebut.

Proyek perluasan PLTN Paks melibatkan pembangunan dua unit reaktor baru, masing-masing dengan kapasitas 1200 MW. Rosatom bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek ini, dengan rencana pengecoran beton pertama dijadwalkan pada awal tahun 2026. Kesepakatan ini memberikan jaminan stabilitas jangka panjang bagi proyek yang dianggap sebagai pilar utama keamanan energi Hungaria, sekaligus membantu menjaga tarif utilitas tetap terkendali. Sebelumnya, pada akhir Juni 2025, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah menerbitkan izin sementara, yaitu Lisensi Umum 115B, yang mengizinkan transaksi energi nuklir sipil tertentu hingga tanggal 19 Desember 2025.

KTT yang berlangsung pada 7 November 2025 di Washington menandai kesimpulan dari kemitraan strategis energi yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Hungaria. Dalam kerangka kemitraan ini, Hungaria berkomitmen untuk membeli Gas Alam Cair (LNG) dari AS dengan nilai sekitar 600 juta dolar AS. Selain itu, tercapai kesepakatan terpisah dengan perusahaan Amerika, Westinghouse Electric Co., untuk pasokan bahan bakar nuklir bagi unit operasional Paks I, senilai kurang lebih 114 juta dolar AS, yang pengirimannya akan dimulai sejak tahun 2028. Kesepakatan dengan Westinghouse ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pasokan bahan bakar negara tersebut.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari pendalaman kerja sama, telah dimulai pula pembahasan mengenai kemungkinan penempatan hingga sepuluh reaktor modular kecil (SMR) buatan Amerika di wilayah Hungaria. Secara historis, kontrak pembangunan Paks II dengan Rusia ditandatangani pada tahun 2014, dengan total estimasi biaya proyek mencapai 12,5 miliar euro. Keputusan yang diambil oleh administrasi Trump ini dilihat sebagai bagian dari negosiasi diplomatik yang lebih besar, di mana konsesi sanksi ditukar dengan kontrak energi jangka panjang yang signifikan dari pemasok Amerika.

Menteri Luar Negeri Hungaria, Péter Szijjártó, mengonfirmasi bahwa kesepakatan ini menjamin pasokan energi yang stabil bagi negaranya, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 21 November, hari ketika sanksi terhadap perusahaan energi Rusia seharusnya mulai diberlakukan. Keputusan ini menunjukkan adanya fleksibilitas kebijakan luar negeri AS dalam menyeimbangkan tujuan geopolitik dengan kebutuhan vital sekutu NATO dalam hal ketahanan energi domestik.