Pemerintah Spanyol Sahkan Dekrit Legalisasi bagi 500.000 Imigran Ilegal: Langkah Bersejarah Menuju Integrasi Sosial

Pada hari Selasa, 27 Januari 2026, pemerintah Spanyol secara resmi menyetujui sebuah dekrit luar biasa yang bertujuan untuk memberikan status hukum kepada sekitar 500.000 imigran yang saat ini tinggal tanpa dokumen di negara tersebut. Keputusan strategis ini diambil dengan melompati proses parlementer yang seringkali berlarut-larut, sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk segera meluncurkan prosedur administratif yang diperlukan. Elma Saiz, selaku Menteri Inklusi, Jaminan Sosial, dan Migrasi, menyatakan bahwa momen ini merupakan "hari bersejarah" bagi pengakuan dan martabat individu-individu yang sebenarnya telah terintegrasi dengan baik dalam struktur sosial masyarakat Spanyol.

Dekrit yang diumumkan di kota Barcelona ini diposisikan sebagai langkah nyata dalam memperkuat model migrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan integrasi sosial yang inklusif. Inisiatif ini berakar pada Inisiatif Legislatif Rakyat yang berhasil mengumpulkan dukungan sebanyak 700.000 tanda tangan, meskipun sebelumnya dianggap sulit untuk lolos melalui debat parlemen standar yang konvensional. Persyaratan untuk mendapatkan legalisasi ini berlaku bagi individu yang telah tiba di Spanyol sebelum tanggal 31 Desember 2025. Selain itu, pemohon harus mampu membuktikan domisili atau tempat tinggal di negara tersebut minimal selama lima bulan, atau merupakan mereka yang sebelumnya telah mengajukan permohonan perlindungan internasional. Penting untuk dicatat bahwa individu yang memiliki catatan kriminal akan dikecualikan sepenuhnya dari program ini.

Prosedur baru ini mencakup pemberian izin tinggal sementara yang berlaku selama satu tahun, lengkap dengan hak untuk bekerja di sektor ekonomi mana pun tanpa batasan. Menurut penjelasan Elma Saiz, langkah ini sangat krusial bagi keberlangsungan negara kesejahteraan Spanyol, mengingat adanya kebutuhan tahunan akan tenaga kerja asing yang mencapai angka 250.000 hingga 300.000 orang. Selain itu, perlindungan khusus juga diberikan kepada anak-anak di bawah umur; anak-anak migran yang sudah menetap di Spanyol akan menerima izin tinggal selama lima tahun secara bersamaan. Berdasarkan estimasi pemerintah, total potensi penerima manfaat dari kebijakan progresif ini bisa mencapai angka 800.000 orang.

Pemerintah menargetkan bahwa proses penerimaan aplikasi akan dimulai secara resmi pada bulan April 2026. Pihak berwenang berkomitmen untuk menyelesaikan pemrosesan seluruh permintaan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan batas waktu pengambilan keputusan maksimal 15 hari untuk setiap aplikasi yang masuk, dengan target penyelesaian tinjauan menyeluruh dalam jangka waktu tiga bulan. Kebijakan besar ini menandai langkah signifikan yang berbeda dari proses legalisasi massal terakhir yang dilakukan pada tahun 2005 di bawah pemerintahan Perdana Menteri José Luis Rodríguez Zapatero, yang pada saat itu mencakup lebih dari 565.000 orang imigran.

Reaksi politik terhadap penerbitan dekrit ini menunjukkan adanya polarisasi yang cukup tajam di panggung politik nasional. Irene Montero, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Podemos, menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk pengakuan hakiki terhadap orang-orang yang memang sudah tinggal dan hidup di Spanyol. Di sisi lain, pemimpin Partai Populer (PP), Alberto Núñez Feijóo, melontarkan kritik keras dan menuduh Perdana Menteri Pedro Sánchez menggunakan dekrit ini sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari insiden kecelakaan kereta api fatal yang terjadi baru-baru ini. Sementara itu, pemimpin Vox, Santiago Abascal, memberikan kecaman tajam dengan menyebut tindakan Sánchez sebagai upaya untuk "mempercepat invasi". Dengan demikian, keputusan tertanggal 27 Januari 2026 ini mencerminkan ambisi Spanyol untuk memodernisasi sistem migrasinya di tengah dinamika politik menjelang pemilihan umum tahun 2027.