Lanskap politik Amerika Selatan mengalami perubahan drastis pada hari Sabtu, 3 Januari 2026, menyusul operasi militer besar-besaran yang dilancarkan oleh Amerika Serikat di wilayah Venezuela. Operasi yang diberi nama sandi 'Operation Southern Spear' ini dilaporkan melibatkan pasukan khusus AS, termasuk Delta Force, dan berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro beserta Ibu Negara Cilia Flores, yang kemudian diterbangkan keluar dari negara tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi keberhasilan penangkapan ini melalui platform Truth Social, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan penegakan keadilan atas dasar dakwaan konspirasi impor kokain dan narkoterrorisme yang diajukan di Pengadilan Federal Distrik Selatan New York sejak Maret 2020. Operasi ini merupakan eskalasi dari kampanye pengawasan maritim yang telah dimulai sejak September 2025. Laporan menyebutkan operasi tersebut berlangsung kurang dari tiga puluh menit, dimulai sekitar pukul 02:00 VET/06:00 GMT dengan serangkaian ledakan di Caracas.
Sasaran utama serangan mencakup kompleks militer Fuerte Tiuna dan Pangkalan Udara La Carlota di utara Caracas, dengan laporan saksi mata mengenai pesawat berbadan rendah dan asap hitam. Serangan juga dilaporkan melanda Negara Bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira, yang mengakibatkan pemadaman listrik di beberapa zona. Pemerintah Venezuela segera mendeklarasikan keadaan darurat nasional dan mengecam tindakan tersebut sebagai 'agresi militer yang sangat serius' serta pelanggaran Piagam PBB. Wakil Presiden Delcy Rodriguez, dalam kondisi kekosongan kekuasaan, menuntut 'bukti kehidupan' dari Washington mengenai nasib Presiden Maduro dan Flores.
Di Washington, pejabat AS seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Senator Mike Lee menyatakan bahwa penangkapan tersebut adalah langkah hukum yang sah berdasarkan kewenangan Presiden Trump untuk melindungi keamanan nasional, dengan Maduro dijadwalkan menghadapi persidangan kriminal di Amerika Serikat. Sebaliknya, Senator Demokrat, termasuk Andy Kim dan Ruben Gallego, mengkritik keras administrasi Trump, menuduh adanya kebohongan kepada Kongres mengenai niat rezim perubahan politik. Reaksi internasional terpolarisasi, mengingatkan pada intervensi AS tahun 1989 di Panama.
Presiden Argentina Javier Milei menyambut baik penangkapan tersebut, sementara Rusia, Iran, dan Kuba mengutuknya sebagai terorisme negara. Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, menyebut tindakan itu sebagai 'serangan terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin'. Uni Eropa, melalui Kaja Kallas, menegaskan kembali kurangnya legitimasi Maduro namun menyerukan deeskalasi. Pengamat hubungan internasional mengkhawatirkan peristiwa ini menandai pergeseran ke tatanan dunia di mana hukum internasional terancam.
Secara kontekstual, operasi ini menyoroti konflik kepentingan yang mendasari, termasuk potensi perebutan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia milik Venezuela, yang produksinya telah menurun dari puncak 3,5 juta barel per hari menjadi di bawah 1 juta barel per hari akibat krisis ekonomi dan sanksi. Krisis ekonomi Venezuela, dengan PDB per kapita sekitar US$ 3.100 pada tahun 2025 menurut proyeksi IMF, telah memicu migrasi besar-besaran yang menjadi perhatian keamanan bagi negara tetangga seperti Kolombia. Ketegangan di kawasan diperkirakan akan tetap tinggi, dengan pasar energi mengantisipasi kenaikan premi risiko akibat ketidakpastian pasokan dari negara Amerika Selatan tersebut.
