Penjabat Presiden Rodríguez Sahkan Undang-Undang Amnesti Pasca Penangkapan Maduro

Venezuela memasuki fase baru lanskap politik pada Kamis, 19 Februari 2026, setelah Penjabat Presiden Delcy Rodríguez secara resmi menandatangani undang-undang amnesti yang telah disetujui oleh badan legislatif beberapa jam sebelumnya. Tindakan legislatif ini, yang secara implisit mengakui penahanan tahanan politik oleh pemerintahan sebelumnya, menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat pada 3 Januari 2026. Rodríguez, yang dilantik sebagai penjabat presiden pada 5 Januari 2026, menyatakan bahwa penandatanganan tersebut menandakan bahwa para pemimpin politik sedang "melepaskan sedikit intoleransi dan membuka jalan baru bagi politik di Venezuela."

Langkah ini merupakan salah satu reformasi signifikan di bawah pemerintahan transisi yang dipimpin Rodríguez, yang juga mendukung pencabutan parsial sanksi Amerika Serikat dan perubahan undang-undang perminyakan negara tersebut. Undang-undang amnesti tersebut dirancang untuk memfasilitasi pembebasan ratusan individu, termasuk politisi, aktivis, dan pengacara yang ditahan atas dasar politik. Foro Penal, sebuah kelompok hak-hak tahanan yang berbasis di Venezuela, memperkirakan bahwa lebih dari 600 orang masih berada dalam penahanan karena alasan politik per 17 Februari 2026. Sejak pengumuman awal upaya pembebasan yang lebih luas pada 8 Januari 2026, kelompok tersebut telah memverifikasi 444 pembebasan hingga 15 Februari 2026.

Amnesti ini mencakup keterlibatan dalam protes politik dan "tindakan kekerasan" yang terjadi selama periode konflik sejak tahun 1999, termasuk upaya kudeta tahun 2002 dan berbagai demonstrasi serta pemilihan umum sejak tahun 2004. Selain itu, Rodríguez mengumumkan penutupan El Helicoide, penjara dinas intelijen yang terkenal di Caracas dan kerap dikaitkan dengan praktik penyiksaan, yang akan dialihfungsikan menjadi pusat olahraga, sosial, dan budaya. Namun, cakupan amnesti tersebut menimbulkan pertanyaan signifikan di kalangan oposisi dan pengamat hak asasi manusia.

Undang-undang tersebut secara eksplisit mengecualikan mereka yang dihukum karena "pemberontakan militer" terkait dengan peristiwa tahun 2019, dan tidak merinci pemulihan aset, pencabutan larangan jabatan publik, atau pembatalan sanksi media, yang sebelumnya disebutkan dalam draf awal. Pedro Urruchurtu, direktur hubungan internasional untuk María Corina Machado, menolak undang-undang tersebut sebagai "undang-undang yang tidak sah dan tidak sah, tetapi juga jebakan untuk membeli waktu dan memreviktimisasi mereka yang dianiaya," berargumen bahwa amnesti sejati memerlukan kemauan, bukan sekadar legislasi. Sebaliknya, anggota parlemen oposisi Nora Bracho menyebut undang-undang tersebut sebagai "langkah besar menuju rekonsiliasi Venezuela," meskipun mengakui bahwa undang-undang tersebut tidak sempurna.

Sementara itu, María Corina Machado, penerima Nobel Perdamaian, menilai usulan amnesti massal tersebut lebih merupakan respons terhadap tekanan dari Washington daripada inisiatif rezim yang murni. Penangkapan Maduro oleh AS, yang diklaim untuk mengeksekusi dakwaan narkotika sejak 2020, telah memicu ketidakpastian politik dan menarik perhatian global terhadap kedaulatan negara. Pengamat seperti Sukamta dari DPR RI menyoroti bahwa penangkapan kepala negara secara sepihak ini mengancam prinsip kedaulatan dan mengindikasikan pergeseran dunia menuju era politik berbasis kekuatan, bukan hukum. Implementasi amnesti ini akan berada di bawah kendali Kantor Kejaksaan Agung, sebuah institusi yang dikritik oleh para pembela hak asasi karena kontrolnya atas sistem peradilan, sehingga menimbulkan keraguan tentang legitimasi penuh dari proses pembebasan ini.