AS Umumkan Dewan Perdamaian Gaza dan Dewan Eksekutif untuk Masa Transisi Palestina dalam Rencana Trump

Pada tanggal 16 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan dimulainya tahap kedua dari rencana perdamaiannya yang ambisius. Dalam pengumuman tersebut, ia juga meresmikan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza beserta Dewan Konstituen Eksekutif yang akan mendampinginya. Langkah strategis ini menandai pergeseran signifikan dari fase gencatan senjata menuju transformasi politik dan struktural jangka panjang di wilayah kantong Palestina, sebagaimana yang telah digariskan dalam rencana 20 poin Trump. Dewan Perdamaian ini, yang akan dipimpin langsung oleh Trump, dirancang untuk mengawasi komite baru yang terdiri dari para teknokrat Palestina yang bertanggung jawab atas pengelolaan Jalur Gaza selama masa transisi, dengan fokus utama pada penghentian permanen permusuhan dengan Israel serta demiliterisasi menyeluruh terhadap kelompok Hamas.

Sejumlah undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian telah dikirimkan kepada para pemimpin dunia, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Mesir Abdel Fattah as-Sisi, dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, serta Presiden Paraguay Santiago Pena dan Presiden Argentina Javier Milei. Hingga saat ini, Argentina dan Paraguay telah mengonfirmasi partisipasi mereka sebagai negara pendiri, sementara Kanada telah menyatakan niatnya untuk menerima undangan tersebut. Di sisi lain, Mesir saat ini masih melakukan analisis mendalam terhadap proposal tersebut. Elemen kunci dari tahap kedua ini adalah pembentukan Dewan Konstituen Eksekutif yang akan bertanggung jawab atas implementasi praktis dari visi Dewan Perdamaian. Untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan Perdamaian, pemerintahan Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara peserta untuk memberikan kontribusi finansial minimal sebesar $1 miliar.

Komposisi Dewan Eksekutif melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Jared Kushner yang merupakan menantu Trump, serta utusan khusus AS Steve Witkoff. Selain itu, terdapat pula Presiden Bank Dunia Ajay Banga, miliarder Amerika Mark Rowan, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. Masuknya nama Tony Blair, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1997 hingga 2007 dan pernah terlibat dalam penyelesaian konflik di Irlandia Utara, memicu kritik dari beberapa pengamat internasional. Kritik tersebut terutama menyoroti peran masa lalunya dalam Perang Irak yang pecah pada tahun 2003.

Untuk memimpin komite transisi Palestina yang akan menangani manajemen pemerintahan sehari-hari, Ali Shaat telah ditunjuk sebagai kepala. Ia merupakan seorang teknokrat Palestina dan mantan Wakil Menteri Perencanaan untuk Otoritas Nasional Palestina. Komite ini, yang terdiri dari 15 orang teknokrat, akan memikul tanggung jawab besar dalam memulihkan layanan publik yang esensial, termasuk penyediaan pasokan air dan perumahan bagi para pengungsi. Tugas ini menjadi sangat berat mengingat estimasi PBB yang menyebutkan bahwa biaya pembangunan kembali infrastruktur Gaza, yang telah hancur hingga 90 persen, dapat mencapai sekitar 70 miliar dolar AS. Operasional Dewan Perdamaian dan struktur yang berada di bawah naungannya, termasuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISS), telah disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025, untuk periode hingga 31 Desember 2027.

Aspek militer dari rencana ini diperkuat dengan penunjukan Mayor Jenderal Jasper Jeffers, komandan Komando Operasi Khusus AS, sebagai panglima ISS. Resolusi Dewan Keamanan PBB memberikan wewenang kepada Dewan Perdamaian dan negara-negara anggota untuk membentuk ISS sementara guna menjamin keamanan, melatih kepolisian Palestina yang baru, serta mengawasi proses demiliterisasi di sektor tersebut. Meskipun Hamas telah mengeluarkan pernyataan mengenai niat mereka untuk membubarkan pemerintahan mereka di Gaza setelah komite baru menjabat, kelompok tersebut belum memberikan arahan atau kepastian mengenai pembubaran kekuatan militer maupun pasukan keamanan mereka sendiri.

Reaksi dari para pemangku kepentingan utama mencerminkan ketegangan yang masih terus berlanjut. Pemerintah Israel menyimpulkan bahwa komposisi dewan eksekutif tersebut tidak dikonsultasikan dengan mereka dan dianggap bertentangan dengan kebijakan nasional mereka. Di sisi lain, Jihad Islam Palestina menilai bahwa susunan tersebut mencerminkan "spesifikasi" yang diinginkan oleh pihak Israel. Mantan utusan khusus PBB, Nickolay Mladenov, dilaporkan akan mengelola operasional harian Dewan Perdamaian dan bertindak sebagai jembatan penghubung antara administrasi teknokratis dengan Dewan. Transisi menuju Fase Kedua ini mewakili pergeseran paling krusial dalam pelaksanaan rencana 20 poin yang bertujuan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan di kawasan tersebut.