Afrika Selatan Resmi Keluar dari 'Daftar Abu-abu' FATF Setelah Dua Tahun Reformasi Intensif

Keputusan penting telah diumumkan di Paris pada 24 Oktober 2025: Afrika Selatan secara resmi dicoret dari daftar yurisdiksi yang berada di bawah pengawasan ketat Kelompok Aksi Keuangan (FATF). Pencabutan status ini menandai berakhirnya siklus reformasi intensif selama dua tahun yang dijalankan oleh negara tersebut. Reformasi ini berfokus pada penguatan sistem nasional untuk memerangi pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT). Pengumuman yang disampaikan dalam sesi pleno FATF ini menjadi penegasan atas komitmen Afrika Selatan terhadap standar keuangan global, menyusul upaya besar dalam perbaikan tata kelola.

Afrika Selatan pertama kali dimasukkan ke dalam "daftar abu-abu" FATF pada Februari 2023, menyusul identifikasi adanya celah signifikan dalam mekanisme AML/CFT mereka. Departemen Keuangan Nasional mengonfirmasi bahwa kemajuan substansial telah dicapai. Secara mengesankan, Afrika Selatan berhasil memenuhi semua 22 poin yang tercantum dalam rencana aksi yang disepakati. Laporan tersebut juga mencatat adanya sembilan peningkatan dalam penilaian kemajuan. Peningkatan utama mencakup peningkatan efektivitas permintaan bantuan hukum timbal balik, penerapan pengawasan berbasis risiko untuk profesi dan bisnis non-keuangan, serta perumusan strategi nasional yang komprehensif untuk memerangi pendanaan terorisme.

Kabar baik ini disambut dengan optimisme tinggi oleh komunitas ekonomi. Ekonom terkemuka, Davi Roodt, berpendapat bahwa pencoretan dari daftar tersebut akan "mencerahkan prospek bagi investor dan secara signifikan mempermudah pelaksanaan bisnis dengan Afrika Selatan," yang berpotensi memangkas biaya transaksi. Keberadaan di "daftar abu-abu" sering kali dikaitkan dengan penurunan arus masuk modal, yang diperkirakan dapat mencapai 7,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode awal. Dengan dihapusnya hambatan regulasi ini, Afrika Selatan mengirimkan sinyal kuat mengenai peningkatan transparansi kepada mitra internasionalnya, sehingga menghilangkan stigma risiko yang selama ini melekat.

Langkah ini terjadi bersamaan dengan pencoretan Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari daftar yang sama, menunjukkan adanya tren umum harmonisasi standar keuangan di kawasan tersebut. Bagi Afrika Selatan, yang mana masuknya mereka ke daftar tersebut sebagian terkait dengan konsekuensi dari periode "penangkapan negara" (state capture), pemulihan kepercayaan terhadap institusi keuangan menjadi sangat krusial. Para ahli menekankan bahwa pencapaian ini bukan sekadar kemenangan dalam kepatuhan regulasi, melainkan juga pemulihan kepercayaan investor. Hal ini akan memfasilitasi operasi lintas batas dan akses yang lebih mudah ke modal internasional. Keberhasilan menyelesaikan reformasi ini membuka peluang baru untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan sekaligus menurunkan biaya layanan utang negara, memperkuat posisi ekonomi Afrika Selatan di panggung global.