Uni Eropa Resmi Larang Pemusnahan Produk Tekstil yang Tidak Terjual Mulai Juli 2026

Uni Eropa telah secara resmi mengimplementasikan serangkaian kebijakan baru yang sangat ketat di bawah kerangka Regulasi Desain Ekologis untuk Produk Berkelanjutan atau Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama untuk menghentikan praktik pemusnahan barang-barang konsumsi yang tidak terjual, yang selama ini menjadi beban bagi lingkungan, serta untuk mempercepat transisi kawasan tersebut menuju sistem ekonomi sirkular yang lebih hijau. Terhitung mulai tanggal 19 Juli 2026, perusahaan-perusahaan berskala besar yang menjalankan bisnis di pasar Uni Eropa tidak lagi diperbolehkan untuk menghancurkan stok pakaian, aksesori, maupun alas kaki yang tidak laku di pasaran. Bagi pelaku usaha kategori menengah, periode transisi diberikan lebih lama, di mana larangan ini baru akan mulai berlaku secara penuh pada bulan Juli 2030.

Keputusan krusial ini, yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada tanggal 9 Februari 2026, muncul sebagai respons terhadap dampak ekologis yang sangat merusak dari manajemen stok yang tidak efisien. Berdasarkan hasil kajian mendalam, diperkirakan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 4% hingga 9% dari total tekstil yang tidak terjual di seluruh daratan Eropa berakhir di tempat pembuangan atau dimusnahkan secara sengaja. Aktivitas destruktif ini menyumbang sekitar 5,6 juta ton emisi CO2 ke atmosfer, sebuah volume yang sangat besar karena setara dengan total emisi bersih yang dihasilkan oleh negara Swedia sepanjang tahun 2021. Melalui kebijakan baru ini, diharapkan adanya peningkatan efisiensi yang signifikan; bahkan dengan menaikkan tingkat daur ulang sebesar 10% saja, Uni Eropa diprediksi mampu mencegah pelepasan 440.000 ton karbon dioksida setiap tahunnya dan menghemat penggunaan air sebanyak 8,8 miliar meter kubik.

Dalam implementasi ESPR, setiap entitas bisnis kini memiliki kewajiban hukum untuk memprioritaskan berbagai solusi alternatif sebelum memutuskan untuk membuang kelebihan stok mereka. Prioritas utama harus diberikan pada upaya penjualan kembali, proses pemulihan atau perbaikan produk agar layak pakai kembali, pemberian donasi kepada organisasi sosial, atau melalui jalur daur ulang material yang bertanggung jawab. Selain itu, inovasi teknologi juga turut dilibatkan dengan pengenalan Paspor Produk Digital (DPP) yang akan menjadi syarat wajib bagi produk tekstil dan sepatu mulai pertengahan tahun 2026. Melalui pemindaian kode QR yang tertera pada produk, konsumen maupun otoritas terkait dapat mengakses informasi yang dapat dibaca mesin mengenai asal-usul barang, komposisi material yang digunakan, serta potensi daur ulangnya, yang semuanya disusun berdasarkan standar data terbuka.

Aspek akuntabilitas publik juga diperkuat dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan secara terbuka jumlah barang tidak terjual yang mereka hapuskan setiap tahun, lengkap dengan penjelasan mengenai strategi manajemen yang diterapkan. Untuk korporasi besar, kewajiban pelaporan publik ini akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 dengan merujuk pada data operasional dari tahun 2025, sementara perusahaan menengah akan menyusul pada tahun 2030. Rangkaian langkah regulasi ini, yang didukung oleh persyaratan pengungkapan informasi yang ketat, dirancang untuk menggeser paradigma industri mode dan tekstil dari model konsumsi linier tradisional menuju ekosistem ekonomi sirkular. Dalam model baru ini, aspek ketahanan produk, umur pakai yang lebih panjang, serta kemungkinan penggunaan kembali menjadi prioritas utama guna menciptakan masa depan industri yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan global.