Hakim Tangguhkan Proyek Ruang Dansa Trump Senilai $400 Juta di Gedung Putih

Hakim Distrik AS Richard Leon pada 31 Maret 2026 mengeluarkan perintah pengadilan pendahuluan yang secara resmi menghentikan sementara proyek ambisius pemerintahan Trump untuk membangun ruang dansa mewah senilai $400 juta di area Gedung Putih. Keputusan hukum ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh National Trust for Historic Preservation, sebuah organisasi nirlaba yang memiliki mandat dari Kongres AS untuk melindungi dan melestarikan situs-situs bersejarah di Amerika Serikat.

Pihak penggugat dalam argumennya menyatakan bahwa Presiden telah melampaui batas wewenang konstitusionalnya dengan menginstruksikan pembongkaran Sayap Timur (East Wing) yang bersejarah pada Oktober 2025 tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit dari pihak legislatif. Hakim Leon, yang merupakan hakim penunjukan Presiden George W. Bush, menegaskan dalam putusannya bahwa kepala negara berperan sebagai penjaga dan bukan pemilik mutlak atas Gedung Putih, sehingga tidak memiliki hak hukum untuk melakukan perubahan sepihak yang bersifat permanen dan drastis. Proyek konstruksi masif yang direncanakan menempati lahan seluas 90.000 kaki persegi tersebut mengharuskan pembongkaran menyeluruh terhadap Sayap Timur, yang selama ini berfungsi sebagai kantor Ibu Negara serta pusat administrasi lainnya.

Pihak administrasi Trump memberikan pembelaan bahwa pembangunan ini merupakan inisiatif swasta yang sangat krusial untuk memodernisasi sistem keamanan di kediaman resmi presiden. Namun, National Trust membantah klaim tersebut dengan menyoroti pengabaian terhadap berbagai tinjauan hukum wajib, termasuk penilaian dampak lingkungan dan otorisasi dari Kongres. Hakim Leon, yang sebelumnya sempat menolak permohonan larangan serupa pada 26 Februari, kini memutuskan untuk mengabulkan penangguhan sementara dan memberikan waktu empat belas hari bagi pemerintah untuk mengajukan banding. Keputusan pengadilan ini juga memuat peringatan keras bahwa setiap pengerjaan konstruksi di atas tanah yang dilakukan selama masa penangguhan ini berisiko untuk dibongkar kembali tergantung pada hasil akhir proses banding, kecuali untuk pekerjaan yang dinilai sangat mendesak demi keamanan kompleks.

Intervensi hukum ini menciptakan preseden penting mengenai batasan kekuasaan eksekutif dalam memodifikasi aset federal yang memiliki nilai sejarah tinggi. Presiden Trump secara terbuka melontarkan kritik terhadap National Trust dan menegaskan bahwa proyek tersebut sama sekali tidak menggunakan dana pajak masyarakat karena seluruh pendanaan berasal dari donor swasta. Meskipun awalnya proyek ini diperkirakan hanya menelan biaya antara $200 juta hingga $300 juta, pada Desember 2025 nilai estimasinya melonjak hingga mencapai $400 juta. Berdasarkan data bulan November, para donor korporat yang menyumbangkan lebih dari $350 juta mencakup perusahaan-perusahaan di sektor teknologi, mata uang kripto, dan pertahanan, di mana dua pertiga dari mereka diketahui pernah menerima kontrak pemerintah dengan nilai total mencapai lebih dari $275 miliar.

Sayap Timur Gedung Putih memiliki nilai sejarah yang mendalam sejak dibangun pada tahun 1902 dan diperluas pada tahun 1942 di masa kepemimpinan Franklin Roosevelt. Bangunan ini juga menjadi lokasi bagi Pusat Operasi Darurat Kepresidenan, tempat Wakil Presiden Cheney dievakuasi saat serangan 11 September 2001 terjadi. Dalam sengketa hukum ini, National Trust diwakili oleh Greg Craig, seorang pengacara veteran yang pernah mengabdi pada pemerintahan Clinton dan Obama. Carol Quillen, selaku Presiden National Trust, menyatakan rasa puasnya karena Hakim Leon mengakui legal standing organisasi tersebut dalam mengajukan gugatan. Perselisihan ini menyoroti batas kekuasaan presiden terhadap warisan sejarah nasional dan menjadi tantangan besar bagi posisi Departemen Kehakiman AS yang terus membela proyek tersebut sebagai langkah modernisasi yang diperlukan.