Trump Terapkan Bea Masuk 25% untuk Chip Komputasi Canggih demi Keamanan Nasional

Pada tanggal 14 Januari 2026, Presiden Donald Trump secara resmi menandatangani sebuah Proklamasi yang memberlakukan bea masuk segera sebesar 25% terhadap impor kategori tertentu dari mikrocip canggih dan produk terkait ke wilayah Amerika Serikat. Langkah ini diambil berdasarkan Pasal 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962, sebuah regulasi yang memberikan wewenang penuh kepada kepala negara untuk menyesuaikan kebijakan impor apabila terdapat ancaman nyata terhadap keamanan nasional.

Keputusan strategis ini merupakan tindak lanjut dari investigasi mendalam yang dipimpin oleh Sekretaris Perdagangan Howard Lutnick. Hasil penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa volume dan kondisi impor semikonduktor saat ini telah menciptakan kerentanan serius bagi keamanan nasional, terutama karena kurangnya kapasitas produksi domestik di bidang-bidang krusial seperti alat litografi dan etsa tingkat lanjut. Data dari Gedung Putih menunjukkan bahwa Amerika Serikat saat ini hanya memproduksi sekitar 10% dari total kebutuhan semikonduktor mereka, meskipun negara tersebut mengonsumsi hampir seperempat dari total produksi global. Ketergantungan yang sangat besar pada rantai pasokan luar negeri ini dinilai sebagai risiko ekonomi dan strategis yang signifikan bagi sektor pertahanan serta 16 sektor infrastruktur kritis lainnya di negara tersebut.

Dalam kerangka proklamasi ini, pungutan sebesar 25% tersebut ditargetkan pada kelompok chip komputasi yang spesifik, termasuk model-model unggulan seperti Nvidia H200 dan AMD MI325X yang memegang peranan vital dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Kendati demikian, pemerintahan Trump telah menyiapkan sejumlah pengecualian strategis. Bea masuk ini tidak akan diberlakukan bagi chip yang diimpor dengan tujuan memperluas rantai produksi dalam negeri, penggunaan di pusat data milik Amerika Serikat, kebutuhan perusahaan rintisan (startup), serta untuk keperluan penelitian dan pengembangan (R&D).

Sekretaris Perdagangan Howard Lutnick juga merekomendasikan implementasi program kompensasi bagi perusahaan asing yang bersedia menanamkan investasi mereka untuk memproduksi semikonduktor di wilayah Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari rencana dua tahap untuk mengubah peta kekuatan industri. Selain itu, kebijakan tarif ini berkaitan erat dengan kesepakatan diplomatik tertentu; pengenaan tarif menjadi syarat yang memungkinkan Nvidia untuk mengekspor chip H200 dari fasilitas mereka di Taiwan ke Tiongkok daratan, dengan ketentuan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menerima 25% dari pendapatan hasil penjualan tersebut. Presiden Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat harus mendapatkan bagian 25% dari hasil penjualan chip yang sangat diminati di pasar global ini.

Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962, yang awalnya ditandatangani oleh John F. Kennedy, sebelumnya pernah digunakan pada tahun 1979 dan 1982, sebelum akhirnya diaktifkan kembali oleh Trump pada tahun 2018 untuk tarif baja dan aluminium. Undang-undang ini memberikan kekuasaan eksekutif yang luas dalam mengatur perdagangan demi kepentingan nasional. Sebagai langkah lanjutan, Presiden Trump telah menginstruksikan Sekretaris Perdagangan dan Perwakilan Perdagangan untuk menyerahkan laporan mengenai kemajuan negosiasi dalam jangka waktu 90 hari ke depan, yang berpotensi membuka jalan bagi penerapan tarif yang lebih luas di masa mendatang.

Kebijakan ini mencerminkan upaya intensif Amerika Serikat untuk mengamankan kedaulatan teknologi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dengan memperkuat basis manufaktur lokal, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko gangguan pasokan yang dapat melumpuhkan ekonomi digital. Fokus pada chip kecerdasan buatan menunjukkan bahwa sektor ini dianggap sebagai garis depan baru dalam pertahanan nasional dan keunggulan kompetitif di panggung dunia.