Swedia Hidupkan Kembali Debat Penggunaan Mata Uang Euro di Tengah Ekspansi Zona Euro

Menteri Keuangan Swedia, Elisabeth Svantesson, secara resmi telah menginisiasi diskusi di dalam Parlemen Swedia mengenai potensi pengadopsian mata uang tunggal Eropa. Pernyataan ini menandai kembalinya isu pengabaian krona Swedia ke dalam agenda politik nasional untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir. Langkah ini sangat signifikan mengingat perdebatan mengenai mata uang ini sempat meredup sejak referendum tahun 2003, di mana warga Swedia secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap euro.

Inisiatif yang diambil oleh Swedia ini menjadi sangat relevan mengingat perkembangan terbaru di Uni Eropa, khususnya rencana aksesi Bulgaria ke zona euro yang dijadwalkan pada 1 Januari 2026. Dengan bergabungnya Bulgaria, negara tersebut akan menjadi anggota ke-21 dalam blok mata uang tersebut. Svantesson menekankan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, Swedia memerlukan analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai segala keuntungan serta kerugian yang mungkin timbul, termasuk melakukan evaluasi terhadap situasi keamanan regional yang sedang berkembang saat ini. Sebagai pengingat sejarah, referendum konsultatif mengenai masalah mata uang ini pernah digelar pada 14 September 2003, di mana 55,91 persen warga Swedia memilih untuk menolak euro dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 82,57 persen.

Secara hukum, berdasarkan perjanjian aksesi ke Uni Eropa, Swedia sebenarnya memiliki kewajiban untuk beralih ke mata uang euro, namun hingga kini tidak ada kerangka waktu spesifik yang ditetapkan untuk proses tersebut. Selama ini, Swedia secara sadar memilih untuk tidak bergabung dengan Mekanisme Nilai Tukar Eropa II (ERM II), yang merupakan prasyarat teknis wajib sebelum sebuah negara dapat mengganti mata uang nasionalnya. Saat ini, selain Swedia, Denmark juga merupakan negara yang tidak berpartisipasi dalam ERM II, meskipun Denmark memiliki hak pengecualian resmi untuk menolak penggunaan euro secara permanen.

Lanskap politik di Stockholm sendiri saat ini masih terbelah dalam menyikapi isu sensitif ini. Koalisi kanan-tengah yang terdiri dari Partai Moderat, Partai Tengah, dan kaum Liberal secara umum memberikan dukungan terhadap dimulainya diskusi dan investigasi formal; bahkan faksi Liberal secara terbuka mendorong agar Swedia segera bergabung dengan zona euro. Namun, tantangan besar datang dari empat partai oposisi kiri-tengah utama yang dipimpin oleh Partai Buruh Sosial Demokrat, yang menyatakan penolakan keras terhadap gagasan tersebut. Sementara itu, partai Demokrat Swedia, yang menjadi penyokong pemerintahan minoritas saat ini, menentang keras pengenalan euro dan menyebutnya sebagai sebuah pertaruhan yang sangat berisiko bagi stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Bulgaria diprediksi akan resmi menjadi anggota ke-21 zona euro pada 1 Januari 2026, dengan menetapkan nilai tukar tetap sebesar 1,95583 lev per euro. Proses integrasi ini merupakan tahap akhir dari perjalanan panjang yang dimulai sejak Bulgaria bergabung dengan ERM II pada 10 Juli 2020. Fenomena ini cukup kontras dengan negara-negara besar Uni Eropa lainnya seperti Hongaria, Polandia, dan Republik Ceko, yang hingga kini belum memiliki rencana untuk memulai proses transisi mata uang pada tahun 2026. Di Bulgaria sendiri, pengenalan euro akan dilakukan secara bertahap, di mana peredaran ganda antara lev dan euro akan berlangsung hingga 1 Februari 2026, sebelum akhirnya euro menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di sana.

Menteri Svantesson juga memberikan peringatan bahwa meskipun nantinya Komisi Eropa memberikan rekomendasi yang positif, proses keanggotaan aktual Swedia dalam zona euro diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun. Sentimen publik di Swedia pun masih menunjukkan resistensi yang cukup kuat terhadap perubahan ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Statistik Swedia pada tahun lalu, tercatat 49,5 persen warga masih menentang penggunaan euro, sementara hanya 32 persen yang menyatakan dukungan. Dengan demikian, dimulainya analisis pemerintah ini bukan merupakan jaminan bahwa status mata uang Kerajaan Swedia akan berubah dalam waktu dekat.

Perkembangan ini mencerminkan dinamika baru dalam kebijakan moneter Skandinavia di tengah pergeseran geopolitik Eropa. Meskipun pemerintah mulai membuka ruang dialog, fokus utama tetap tertuju pada bagaimana menjaga kedaulatan ekonomi sambil tetap mempertimbangkan integrasi yang lebih luas dengan pasar tunggal Eropa. Analisis yang diusulkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak jangka panjang bagi stabilitas ekonomi nasional Swedia di masa depan.

Keputusan akhir mengenai masa depan krona Swedia nantinya tidak hanya akan bergantung pada data ekonomi dan rekomendasi teknis, tetapi juga pada konsensus politik yang luas dan dukungan dari masyarakat. Mengingat sejarah penolakan yang kuat pada tahun 2003, pemerintah harus berhati-hati dalam menavigasi isu ini agar tidak menimbulkan polarisasi yang lebih dalam di kalangan pemilih. Oleh karena itu, periode analisis ini akan menjadi fase krusial bagi masa depan integrasi moneter Swedia dengan Uni Eropa.