Diplomasi Masa Jabatan Kedua Trump: Teatrikal Politik dan Pergeseran Besar Kebijakan Luar Negeri pada 2025

Kemenangan Donald Trump atas Kamala Harris pada pemilu 2024 menandai dimulainya masa jabatan kedua yang penuh dengan pendekatan internasional yang tidak konvensional. Sepanjang tahun 2025, Ruang Oval menjadi saksi pertemuan dengan lebih dari 40 pemimpin dunia, di mana banyak negosiasi dilakukan dalam sesi publik yang terbuka bagi pers, sebuah praktik yang sangat kontras dengan tradisi para pendahulunya. Gaya kepemimpinan ini memadukan konfrontasi keras, sanjungan diplomatik, dan perombakan doktrin luar negeri Amerika Serikat yang bertujuan memikat audiens domestik maupun internasional. Profesor Lisel Hintz dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies menggambarkan Trump sebagai pemimpin populis yang memanfaatkan politik tontonan, berperan ganda sebagai negosiator ulung sekaligus produser televisi.

Salah satu momen diplomatik paling krusial terjadi dalam pertemuan terbuka pada 28 Februari 2025, di mana Trump bersama Wakil Presiden JD Vance melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Mereka mendesak perlunya gencatan senjata segera dengan Federasi Rusia, yang berujung pada penghentian sementara bantuan militer dan pertukaran intelijen dari Amerika Serikat. Meskipun demikian, dinamika ini berlanjut hingga Desember 2025, saat Zelenskyy akhirnya menghadiri pembicaraan damai di Palm Beach, Florida. Di bawah panji doktrin "America First", Trump juga membekukan program penerimaan pengungsi umum pada Januari 2025, namun memberikan pengecualian khusus bagi warga Afrikaner kulit putih dari Afrika Selatan, meskipun pemerintah Afrika Selatan membantah adanya penganiayaan terhadap kelompok tersebut.

Di kawasan Timur Tengah, pemerintahan Trump secara terbuka menunjukkan keberpihakan kepada para pemimpin otoriter, termasuk pembelaan publik terhadap Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, terkait kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Langkah ini menciptakan kontras yang mencolok dengan kebijakan Presiden sebelumnya, Joseph R. Biden Jr., yang sempat berjanji menjadikan Arab Saudi sebagai negara "paria". Lebih jauh lagi, pada November 2025, rencana ambisius Trump untuk mengelola rekonstruksi Jalur Gaza dan relokasi penduduk Palestina berhasil mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, di mana Rusia dan China memilih untuk abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Kemitraan dengan pemimpin otoriter lainnya terlihat pada April 2025, ketika Presiden El Salvador Nayib Bukele menawarkan pertukaran 252 warga Venezuela yang dideportasi dari AS dengan "tahanan politik" Venezuela. Berdasarkan data resmi Gedung Putih, selama tahun pertama masa jabatan keduanya, Presiden Trump telah mengadakan 45 pertemuan dengan 46 pemimpin asing. Daftar tamu tersebut mencakup lima kunjungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang pada Juli 2025 menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian, serta empat kunjungan dari Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Michael Froman dari Council on Foreign Relations mengamati bahwa diplomasi personal semacam ini membawa risiko besar karena mengabaikan proses kebijakan yang ketat dan lebih mengutamakan kekuatan keras serta hubungan transaksional. Pendekatan unilateral ini mencapai puncaknya pada Januari 2026, ketika Amerika Serikat melancarkan serangan ke Venezuela dan menangkap pemimpinnya, Nicolas Maduro, dalam sebuah operasi militer bertajuk "Absolute Resolve" yang dilaksanakan oleh pasukan khusus Delta Force pada 3 Januari 2026. Secara keseluruhan, tahun 2025 diwarnai oleh aksi militer yang signifikan, termasuk serangan di Irak, Nigeria, Somalia, Suriah, dan Yaman.

Namun, karakter teatrikal dari diplomasi Trump di Ruang Oval tetap menjadi ciri khas utama tahun pertama kekuasaannya. Kebijakan domestik pada periode kedua ini juga mencakup penerapan tarif impor massal dan pemotongan dana untuk penelitian ilmiah. Di sisi lain, pada tahun 2025, administrasi Trump bergabung dengan Israel dalam serangan bersenjata terhadap fasilitas nuklir Iran, yang semakin mempertegas pergeseran geopolitik global di bawah kepemimpinannya.