Misi PBB di Irak Berakhir Setelah 22 Tahun: Transisi ke Kerjasama Teknis

Pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, sebuah momen penting tercatat dalam sejarah Irak ketika Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, secara resmi mengumumkan penghentian operasi Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) di Baghdad. Meskipun upacara tersebut menandai dimulainya proses penutupan, akhir resmi dari misi ini ditetapkan pada 31 Desember. Peristiwa ini menggarisbawahi berakhirnya kehadiran politik PBB selama dua dekade di negara tersebut, sebuah mandat yang dijalankan atas permintaan pemerintah Irak dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2732.

UNAMI didirikan pada 14 Agustus 2003 melalui Resolusi DK PBB 1500, dengan tujuan utama mendukung upaya pembangunan nasional Irak. Mandatnya telah diperpanjang secara berkala hingga batas waktu akhir tahun 2025. Dalam pidatonya pada upacara penutupan di Baghdad, António Guterres menekankan bahwa pengakhiran misi ini menandakan peralihan hubungan antara Baghdad dan PBB menuju fase normalisasi. Dukungan PBB, khususnya dalam bidang perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia, akan tetap berlanjut. Kepala Misi saat itu, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Irak, Mohamed Al-Hashem, menggambarkan transisi ini sebagai sebuah 'akhir yang terhormat, bermartabat, dan memang layak didapatkan.'

Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia' Al-Sudani, menyampaikan pandangan bahwa dunia internasional kini harus mengakui Irak sebagai 'negara yang normal'. Pernyataan ini menyiratkan dimulainya era baru kemitraan, sekaligus mengakhiri periode yang kadang dianggap sebagai pengawasan internasional. Perubahan format keterlibatan internasional menjadi sorotan utama. Badan-badan PBB seperti UNICEF, WHO, dan UNDP akan tetap beroperasi, namun fokusnya bergeser dari bantuan kemanusiaan murni menuju kerjasama teknis yang lebih terarah. Area prioritas kerjasama ini mencakup isu-isu krusial seperti perubahan iklim, sektor kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Selama rentang waktu 22 tahun pelayanannya, UNAMI telah memainkan peran vital dalam memfasilitasi enam kali pemilihan umum nasional dan memberikan konsultasi penting dalam perumusan Konstitusi Irak tahun 2005. Selain itu, sejak tahun 2017, misi ini juga terlibat aktif dalam proses investigasi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Negara Islam Irak dan Levant (ISIS), menyusul deklarasi kemenangan akhir Irak atas kelompok tersebut pada Desember 2017. Skala operasi UNAMI dapat dilihat dari jumlah personelnya yang mencapai lebih dari 700 orang pada akhir tahun 2023, menunjukkan cakupan kerja yang luas.

Penghentian misi politik yang dibentuk pasca-invasi tahun 2003 ini merupakan tonggak diplomasi yang signifikan, menegaskan kembali kedaulatan penuh Irak. Meskipun komponen politik langsung ditarik, penekanan kini beralih pada penguatan institusi-institusi yang berfungsi baik dan memberikan dukungan berkelanjutan terhadap prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Baghdad. Transformasi dari pengawasan internasional langsung menjadi kemitraan teknis ini membuka lembaran baru dalam hubungan Irak dengan komunitas global, menandai kemandirian yang lebih besar dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri.