Donald Trump Ajukan Ultimatum 28 Poin untuk Ukraina, Batas Waktu 27 November

Pada hari Jumat, 21 November 2025, di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan ultimatum kepada Kyiv terkait proposal perdamaiannya yang terdiri dari 28 poin untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Dalam siaran di Fox Radio, pemimpin Gedung Putih tersebut menetapkan tenggat waktu bagi Ukraina untuk memberikan respons resmi, yaitu pada Hari Pengucapan Syukur, 27 November 2025. Trump memperingatkan bahwa jika pertempuran terus berlanjut, Ukraina berisiko kehilangan wilayah lebih luas daripada yang telah diusulkan untuk diserahkan kepada Rusia.

Menurut sumber yang ada, rencana tersebut dikembangkan dengan partisipasi utusan khusus Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Beberapa media, mengutip The Guardian, mencatat bahwa dokumen tersebut mengandung frasa yang mengindikasikan kemungkinan penulisan awal dalam bahasa Rusia, termasuk penyebutan poin mengenai 'Nazisme'. Rencana ini, yang merupakan pembaruan dari inisiatif yang dibahas pada Agustus 2025 di Anchorage, menuntut Ukraina untuk mengakui Krimea, serta Luhansk dan Donetsk sebagai wilayah Rusia secara de facto. Selain itu, rencana tersebut mensyaratkan pembekuan garis kontak di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia.

Lebih lanjut, dokumen tersebut membatasi jumlah personel Angkatan Bersenjata Ukraina hingga 600.000 personel militer dan mengabadikan penolakan konstitusional untuk bergabung dengan NATO. Ini adalah langkah signifikan yang akan mengubah lanskap keamanan regional secara fundamental jika diterima oleh Kyiv. Sikap ini menunjukkan pendekatan keras dari pemerintahan Trump dalam mendorong penyelesaian damai yang cepat.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan ultimatum tersebut sebagai 'pilihan yang mustahil' antara mempertahankan martabat nasional dan risiko kehilangan Amerika Serikat sebagai mitra kunci. Meskipun memberikan penilaian yang tajam, tim Zelensky, termasuk Sekretaris Dewan Keamanan Nasional dan Pertahanan Rustem Umerov, telah mengonfirmasi penerimaan dokumen tersebut dan segera memulai analisis mendalam. Pihak Ukraina juga telah mengambil langkah di front kemanusiaan dengan menghubungi Vatikan.

Delegasi Ukraina bertemu dengan Paus Leo XIV untuk meminta agar peran Takhta Suci sebagai mediator secara resmi ditetapkan guna menyelesaikan masalah pengembalian anak-anak dan warga sipil yang dideportasi. Wakil Kepala Kantor Presiden Iryna Vereshchuk menekankan bahwa formalisasi proses melalui Vatikan akan memaksa pihak Rusia untuk menanggapi permintaan pengembalian tersebut. Meskipun demikian, Paus Leo XIV sendiri sebelumnya pernah menyatakan bahwa peran Vatikan sebagai mediator langsung dalam konflik tersebut kurang realistis.

Federasi Rusia, melalui pernyataan Presiden Vladimir Putin pada 21 November dalam pertemuan Dewan Keamanan, menyatakan bahwa rencana 28 poin ini dapat menjadi landasan untuk penyelesaian akhir. Putin menegaskan kesiapan Moskow untuk bernegosiasi, sambil mencatat bahwa dinamika pertempuran saat ini, khususnya kemajuan di bawah Pokrovsk, menguntungkan pandangan Moskow. Ini menunjukkan adanya titik temu potensial dari sisi Rusia.

Para sekutu Eropa menunjukkan sikap yang hati-hati dalam menanggapi perkembangan ini. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengadakan pembicaraan rahasia dengan Presiden Trump, yang menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan konsultasi di tingkat penasihat keamanan nasional. Pemimpin lain, seperti Emmanuel Macron dan Keir Starmer, memberikan jaminan dukungan kepada Kyiv, namun menekankan bahwa perdamaian yang dicapai tidak boleh dianggap sebagai bentuk kapitulasi. Presiden Rumania Nicusor Dan menyoroti keterkaitan erat antara syarat-syarat perdamaian dan keamanan Eropa secara keseluruhan.