Pakta Migrasi Baru Uni Eropa Menuai Kritik Tajam dari Aktivis HAM Menjelang Implementasi 2026

Kebijakan migrasi Uni Eropa yang baru saja disahkan, yang merupakan bagian integral dari Pakta Migrasi dan Suaka, kini menghadapi gelombang penolakan yang signifikan dari komunitas hak asasi manusia menjelang pemberlakuan penuhnya pada Juni 2026. Perubahan legislatif ini, yang mendapatkan dukungan kuat dari anggota Parlemen Eropa dari spektrum sentris dan sayap kanan, diformalkan pada April 2024. Langkah ini memicu kecaman keras dari lebih dari 70 organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia yang mengkhawatirkan dampak kemanusiaan dari aturan baru tersebut. Pakta tersebut secara resmi diadopsi oleh Parlemen Eropa pada 10 April 2024, dan disusul oleh Dewan Uni Eropa pada 14 Mei 2024, menetapkan kerangka hukum baru yang wajib diimplementasikan sepenuhnya oleh seluruh negara anggota.

Salah satu elemen paling kontroversial dalam kebijakan ini adalah rencana pembentukan apa yang disebut sebagai "pusat pemulangan" yang berlokasi di luar yurisdiksi wilayah Uni Eropa. Fasilitas ini dirancang khusus untuk menampung individu-individu yang permohonan suakanya telah ditolak secara resmi sebelum mereka dikembalikan ke negara asal. Kelompok pembela hak asasi manusia, termasuk organisasi Freedom for Eurasia, menegaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan pengiriman pencari suaka ke "negara ketiga yang dianggap aman" seperti Bangladesh dan India tanpa mempertimbangkan hubungan pribadi pemohon dengan negara tersebut. Praktik semacam ini dinilai bertentangan langsung dengan hukum internasional, khususnya prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke wilayah di mana mereka terancam penganiayaan.

Para ahli hukum juga menyoroti bahwa unifikasi kebijakan mengenai "negara ketiga yang aman" ini secara sistematis memindahkan beban pembuktian mengenai ketiadaan penganiayaan kepada pemohon yang paling rentan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu penolakan massal melalui prosedur yang dipercepat tanpa adanya analisis mendalam terhadap keadaan individu masing-masing pemohon. Di sisi lain, Pakta ini juga memperkenalkan Dana Solidaritas tahunan yang pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai nilai 420 juta euro, atau setara dengan 21.000 relokasi serta langkah-langkah solidaritas lainnya. Dana ini ditujukan untuk membantu negara-negara anggota yang berada di garis depan dan menghadapi tekanan migrasi terbesar, terutama Siprus, Yunani, Italia, dan Spanyol.

Kontribusi terhadap dana ini, yang masih menunggu persetujuan resmi dari Dewan Uni Eropa, bersifat sukarela dan dapat diwujudkan dalam bentuk relokasi fisik, pembayaran finansial, atau tindakan alternatif lainnya. Namun, para kritikus menunjukkan adanya potensi kemunafikan dalam kebijakan ini, di mana Uni Eropa mendukung langkah-langkah yang sebelumnya mereka kritik di yurisdiksi lain, sambil tetap mengklaim komitmen terhadap hak-hak fundamental manusia. Paket legislatif ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat manajemen perbatasan, meningkatkan fleksibilitas serta kecepatan proses migrasi, dan menetapkan kebijakan pemulangan yang jauh lebih ketat bagi mereka yang tidak memenuhi syarat tinggal di wilayah Uni Eropa.

Perdebatan yang berkembang saat ini akhirnya bermuara pada satu pertanyaan fundamental: mampukah Uni Eropa menjalankan kebijakan luar negeri dan pemulangan yang lebih ketat tanpa mengorbankan kewajiban internasionalnya dalam melindungi pengungsi? Implementasi penuh dari seluruh rangkaian aturan dalam Pakta ini akan memakan waktu dua tahun bagi negara-negara anggota untuk menyesuaikan hukum nasional mereka, dengan tenggat waktu akhir pada Juni 2026. Fokus utama ke depan bagi para pemangku kepentingan adalah bagaimana menyeimbangkan antara keamanan perbatasan yang ketat dan integritas kemanusiaan yang selama ini menjadi nilai inti dari blok tersebut.