Uni Eropa Luncurkan Perlindungan Terpadu untuk Indikasi Geografis Barang Kerajinan dan Industri

Uni Eropa (UE) secara resmi mengaktifkan sistem perlindungan terpadu yang dirancang khusus untuk nama-nama barang kerajinan dan industri yang terikat pada asal geografisnya. Langkah fundamental ini dimulai pada hari Senin, 1 Desember 2025. Inisiatif ini diabadikan melalui Peraturan (UE) 2023/2411, yang secara signifikan memperluas cakupan Indikasi Geografis (IG) UE. Sebelumnya, perlindungan ini hanya berlaku untuk produk pertanian, seperti keju atau anggur, namun kini mencakup sektor non-agrikultur.

Kerangka kerja regulasi yang baru ini membuka pintu bagi para produsen—termasuk pengrajin kaca, pembuat tembikar, pembuat pisau, hingga perhiasan—untuk mendaftarkan nama produk mereka sebagai Indikasi Geografis Kerajinan dan Industri (IGKI). Tujuan utama dari inisiatif ini adalah melestarikan keahlian unik yang diwariskan secara turun-temurun, menopang lapangan kerja di berbagai wilayah, dan membantu konsumen mengenali barang-barang Eropa yang otentik dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, kepercayaan terhadap keaslian produk akan semakin menguat.

Badan yang ditunjuk untuk mengelola seluruh prosedur pendaftaran IGKI adalah Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO), yang berlokasi di Alicante, Spanyol. Mereka memegang peran sentral dalam memastikan integritas sistem baru ini. Pengakuan terhadap asal usul ini menjadi kunci untuk menjaga warisan budaya dan ekonomi regional di seluruh blok Eropa.

Proses pengajuan standar melibatkan dua tahapan krusial. Pertama, para produsen harus mengajukan permohonan, lengkap dengan ‘spesifikasi produk’ yang rinci, kepada otoritas kompeten nasional untuk dievaluasi dan menjalani potensi keberatan di tingkat domestik. Jika tahap ini berhasil dilalui, permohonan akan diteruskan ke EUIPO untuk pemeriksaan lebih lanjut di tingkat UE. Tahap ini mencakup prosedur keberatan di seluruh Eropa sebelum keputusan akhir mengenai registrasi dibuat. Direktur Eksekutif EUIPO, Joao Negrao, menekankan bahwa sistem IGKI memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing UE sekaligus memperkuat identitas lokal di berbagai daerah.

Terdapat pengecualian prosedur pengajuan yang disederhanakan bagi beberapa negara anggota tertentu. Negara-negara ini diberikan kelonggaran dari kewajiban membentuk sistem nasional dan dapat mengajukan permohonan langsung ke EUIPO. Negara-negara yang menikmati fasilitas ini antara lain Denmark, Finlandia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, dan Swedia. Sementara itu, dua puluh negara anggota UE lainnya akan mengikuti alur dua tahap yang melibatkan pengawasan oleh badan nasional. Bagi negara-negara yang belum menunjuk otoritas nasional, EUIPO akan mengambil alih fase nasional tersebut, didukung oleh titik kontak tunggal di negara anggota terkait.

Implementasi sistem IGKI merupakan upaya signifikan dalam mengharmonisasi hak kekayaan intelektual di dalam Pasar Tunggal UE. Hal ini bertujuan untuk memformalkan dan melindungi warisan ekonomi serta budaya regional. Contoh produk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan ini mencakup kaca Murano, porselen Limoges, pisau Solingen, dan marmer Carrara. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada barang fisik; perlindungan juga meluas ke nama domain internet dan produk yang dijual secara jarak jauh, termasuk barang yang mengintegrasikan produk terdaftar.

Aspek penting lainnya adalah masa transisi. Status IG nasional yang sudah ada untuk barang kerajinan dan industri akan kedaluwarsa satu tahun setelah Peraturan tersebut mulai berlaku penuh, yaitu pada tanggal 2 Desember 2026. Jangka waktu ini memberikan waktu yang cukup bagi para produsen untuk melakukan adaptasi dan memindahkan hak mereka ke tingkat perlindungan Uni Eropa. Sistem IGKI, yang melengkapi perlindungan yang sudah ada untuk produk pertanian, akan memberdayakan produsen untuk secara efektif melawan penyalahgunaan nama mereka, baik di dalam wilayah UE maupun di panggung internasional.