Pemerintahan Trump Setujui RUU Bipartisan untuk Sanksi Tarif 500% pada Energi Rusia

Pada awal tahun 2026, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memberikan lampu hijau terhadap sebuah rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang bertujuan memperketat kebijakan ekonomi terhadap negara-negara yang terus melakukan pembelian energi dari Rusia. Keputusan ini dikonfirmasi pada 7 Januari 2026, ketika Senator dari Partai Republik, Lindsey Graham, mengumumkan bahwa Presiden Trump telah menyetujui langkah maju untuk mengesahkan "Undang-Undang Sanksi terhadap Rusia 2025" (Sanctioning of Russia Act 2025).

RUU dengan nomor S.1241 ini, yang pertama kali diperkenalkan oleh Senator Graham pada 1 April 2025 dan didukung oleh 82 senator lainnya, memberikan wewenang penuh kepada kepala negara untuk menerapkan langkah-langkah hukuman. Sanksi ini ditargetkan pada perekonomian besar yang menurut pandangan Washington mendanai operasi militer Rusia di Ukraina melalui perdagangan energi. Inti dari dokumen legislatif ini adalah penerapan tarif hukuman sebesar 500 persen atas seluruh impor dari negara mana pun yang secara sadar membeli minyak mentah, produk minyak bumi, atau uranium dari Rusia.

Senator Graham, sebagai salah satu pendukung utama RUU tersebut, menekankan bahwa langkah drastis ini akan memberikan Presiden Trump "pengungkit pengaruh yang sangat besar" terhadap negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Brasil. Tujuannya jelas: memaksa negara-negara tersebut untuk segera menghentikan pembelian minyak Rusia. Kebijakan ini mencerminkan sikap keras pemerintahan Trump terhadap pendanaan perang Moskow melalui sektor energi.

Rancangan undang-undang ini memiliki padanan di Dewan Perwakilan Rakyat dengan nomor H.R. 2548. Secara keseluruhan, legislasi ini merupakan respons langsung terhadap invasi Rusia yang berkelanjutan ke Ukraina dan penolakan Moskow untuk terlibat dalam perundingan damai yang berarti. Diperkirakan bahwa RUU ini akan dibawa ke lantai Senat untuk pemungutan suara pada minggu berikutnya. Tarif 500 persen yang diusulkan ini merupakan langkah ekstrem yang dirancang untuk memaksa kepatuhan terhadap garis kebijakan luar negeri Washington mengenai Moskow, dan berpotensi menimbulkan gejolak signifikan pada rantai pasokan energi global.

Latar belakang munculnya langkah ini mencakup kekecewaan Presiden Trump yang telah lama terungkap mengenai praktik perdagangan India terkait minyak Rusia. Sebagai catatan, pada bulan Agustus 2025, pemerintahan Trump sebelumnya telah memberlakukan tarif balasan sebesar 25 persen atas impor dari India. Beban tarif ini diperparah dengan tambahan 25 persen khusus untuk pembelian minyak Rusia, sehingga total beban tarif mencapai 50 persen. Meskipun demikian, India secara konsisten mempertahankan bahwa keputusan energi mereka didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional dan kebutuhan akan harga yang terjangkau.

Sepanjang tahun 2025, pemerintahan Trump telah menunjukkan kecenderungan menggunakan tarif sebagai alat kebijakan, misalnya dengan memberlakukan tarif 25 persen pada baja dan aluminium dari semua negara pada Februari 2025. Selain ketentuan tarif yang sangat tinggi, RUU baru ini juga mencakup klausul penting lainnya. Ini termasuk pembekuan aset bank-bank Rusia yang signifikan serta larangan ekspor energi dari Amerika Serikat ke Rusia, menandakan upaya komprehensif untuk mengisolasi ekonomi Moskow.