Slovakia Resmi Tolak Undangan Dewan Perdamaian Donald Trump demi Menjaga Peran PBB

Kabinet Slovakia secara resmi mengonfirmasi penolakan mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang baru saja diusulkan oleh Donald Trump pada hari Rabu, 28 Januari 2026. Keputusan ini diambil menyusul rekomendasi publik dari Perdana Menteri Robert Fico yang disampaikan sehari sebelumnya, yakni pada 27 Januari 2026. Robert Fico, yang telah menjabat sebagai pemimpin pemerintahan sejak Oktober 2023, menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa keterlibatan dalam dewan tersebut hanya akan menciptakan "struktur paralel" yang justru menduplikasi fungsi inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dewan Perdamaian tersebut pertama kali diresmikan pada 22 Januari 2026 di sela-sela forum ekonomi bergengsi, World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Meskipun para pendukungnya memandang inisiatif ini sebagai alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan Dewan Keamanan PBB, fokus awalnya adalah pada kerangka kerja rencana perdamaian untuk wilayah Gaza. Namun, keraguan terhadap lembaga baru ini semakin menguat setelah muncul laporan mengenai kemungkinan adanya kewajiban kontribusi finansial sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin berpartisipasi dalam jangka panjang. Perdana Menteri Fico dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Republik Slovakia tidak akan membayar biaya keanggotaan apa pun, seraya menekankan bahwa negaranya tidak berniat mendanai organisasi yang menyaingi institusi internasional yang sudah ada.

Langkah diplomatik yang diambil oleh Bratislava ini menjadi sinyal kuat mengenai prioritas Slovakia dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip multilateralisme tradisional. Menteri Luar Negeri Juraj Blanár juga menyuarakan penolakannya terhadap proposal tersebut dengan menyoroti kekhawatiran terkait struktur dan mandat dewan. Blanár secara khusus mengkritik kurangnya batasan fokus yang jelas pada konflik Gaza serta pengecualian Otoritas Palestina dari keanggotaan. Selain itu, ia mengecam konsep kepemimpinan seumur hidup yang dilengkapi dengan hak veto sebagai tindakan yang tidak demokratis, dan menegaskan kembali bahwa Bratislava tidak dapat mendukung pembentukan struktur yang berjalan sejajar dengan PBB.

Sikap hati-hati pemerintah Slovakia ini juga dilatarbelakangi oleh upaya diplomatik strategis yang sedang berlangsung, di mana Robert Fico secara aktif mencari dukungan internasional agar Slovakia bisa mendapatkan kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2028–2029. Perdana menteri telah berulang kali menekankan adanya "minat yang sangat besar" dari negaranya untuk mengamankan posisi tersebut. Dalam pandangan Slovakia, institusi internasional yang ada saat ini, khususnya PBB, seharusnya direformasi agar lebih efektif, bukannya digantikan oleh badan-badan baru yang belum teruji.

Di saat yang hampir bersamaan, pada 28 Januari 2026, Sekretaris Negara Amerika Serikat Marco Rubio memberikan pernyataan di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Dalam pidatonya, Rubio mendorong adanya "pemikiran ulang" terhadap aliansi NATO dan mendesak sekutu-sekutu Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka secara signifikan. Rubio juga membela operasi militer pemerintahan Trump di Venezuela yang berhasil menangkap Nicolás Maduro pada 3 Januari, dengan klaim bahwa tindakan tersebut telah membuat Amerika menjadi lebih aman. Selain itu, ia mengungkapkan harapannya untuk mencapai "resolusi positif" terkait isu Greenland setelah melakukan serangkaian negosiasi dengan pihak Denmark.

Meskipun Dewan Perdamaian telah mendapatkan otorisasi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025 untuk mengawasi rekonstruksi di Gaza, mandatnya kini telah diperluas ke berbagai wilayah konflik lainnya. Menariknya, di antara 26 negara pendiri yang diumumkan setelah peluncuran di Davos, tidak terdapat kekuatan besar Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman. Absennya negara-negara tersebut diduga berkaitan dengan perselisihan mengenai berbagai isu, termasuk kebijakan tarif. Hingga saat ini, Hungaria dan Bulgaria menjadi satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang secara resmi menerima undangan untuk bergabung dalam inisiatif tersebut.