Sekretaris MNRE Prediksi Biaya Energi Surya India Jatuh di Bawah Rp2,50 per kWh

Santosh Kumar Sarangi, Sekretaris Kementerian Energi Baru dan Terbarukan (MNRE) India, menyampaikan pandangan optimis bahwa biaya energi surya di negara tersebut berpotensi menyusut hingga di bawah ambang batas 2,50 rupee India per kilowatt-jam (kWh).

Prediksi yang penuh semangat ini bersandar pada kemajuan teknologi yang substansial, terutama dalam peningkatan efisiensi sel surya. Secara spesifik, sel tandem yang sedang dikembangkan dengan dukungan pendanaan dari MNRE—mencakup investasi lebih dari 200 crore rupee selama 15 tahun—menunjukkan hasil luar biasa. Institusi seperti IIT Bombay melaporkan efisiensi di laboratorium yang melampaui 30 persen, jauh melampaui capaian sel monojunction yang mencapai 27 persen.

Sejarah mencatat bahwa tarif energi surya di India telah mengalami koreksi harga yang signifikan. Pada tahun 2017, rekor tarif terendah tercatat sebesar 2,44 rupee per kWh untuk proyek di Bhadla, angka yang secara substansial lebih rendah dibandingkan biaya minimum pembangkitan listrik tenaga batu bara saat itu, yaitu 3,20 rupee per kWh. Meskipun saat ini India menghadapi kendala perdagangan eksternal, termasuk nihilnya ekspor ke Amerika Serikat tahun ini akibat tarif gabungan sekitar 40 persen (dengan ketentuan tarif Bagian 201 akan berakhir pada 6 Februari 2026), permintaan domestik tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ini.

Sekretaris Sarangi menekankan bahwa permintaan domestik yang kuat mampu mengimbangi penurunan volume ekspor. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa ekspor antara April hingga Oktober tetap menunjukkan kenaikan agregat sebesar 31–32 persen dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya. Kebijakan agresif untuk mendorong manufaktur lokal, seperti skema PLI, telah membuahkan hasil signifikan. Kapasitas produksi modul surya diperkirakan akan mencapai sekitar 144 GW per tahun pada Juli 2025, dengan target ambisius mencapai 150 GW pada Juni 2026. Kapasitas pembuatan sel surya juga diproyeksikan meningkat dari level 27 GW saat ini menjadi sekitar 65 GW pada pertengahan 2026. Sebagai perbandingan, total kapasitas modul yang terdaftar dalam daftar ALMM yang disetujui pemerintah per pertengahan 2025 adalah 109,5 GW.

Akselerasi implementasi energi terbarukan (EBT) tidak luput dari tantangan infrastruktur. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian jangka waktu proyek. Proyek EBT umumnya dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 hingga 2 tahun, sementara pembangunan infrastruktur transmisi yang memadai memerlukan waktu 5 hingga 7 tahun. Kesenjangan temporal ini berpotensi menghambat penyaluran energi yang telah dihasilkan kepada konsumen tepat waktu. Selain itu, untuk mengintegrasikan sumber energi yang intermiten seperti surya dan angin secara efektif, serta untuk mengelola jam-jam puncak permintaan (antara pukul 19:00 hingga 23:00), implementasi sistem penyimpanan energi baterai (BESS) menjadi sangat krusial.

Seiring dengan fokus pada energi surya, Pemerintah India juga menggiatkan kembali upaya pengembangan energi angin lepas pantai sebagai bagian dari strategi ambisius mencapai target 500 GW kapasitas non-fosil pada tahun 2030. Setelah upaya lelang sebelumnya kurang menarik minat, MNRE kini bersiap untuk mengadakan tender ulang, khususnya di negara bagian Tamil Nadu, tempat lelang 4 GW sebelumnya telah diumumkan. Untuk mendukung sektor ini, skema Viability Gap Funding (VGF) telah disetujui dengan total anggaran sekitar 891 juta dolar AS, bertujuan untuk memacu proyek-proyek awal, termasuk pembangunan kapasitas 500 MW di Tamil Nadu dan Gujarat. Langkah-langkah ini menggarisbawahi pendekatan multi-vektor dalam transisi energi, menggabungkan inovasi teknologi surya dengan pengembangan sumber energi bersih lainnya demi menjamin ketahanan energi nasional.

Sebagai catatan terkini, per akhir November 2024, total kapasitas terpasang energi surya di seluruh India telah mencapai angka 75,37 GW.