Fakta Utama Mengenai Dewan Perdamaian (Board of Peace): Inisiatif Global Donald Trump di Davos

Pada Januari 2026, di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang berlangsung di Davos, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan pembentukan "Dewan Perdamaian" atau Board of Peace. Organisasi internasional baru ini diproyeksikan sebagai instrumen utama untuk mendorong stabilitas global dan menyelesaikan berbagai konflik di wilayah yang bergejolak. Inisiatif ini berakar dari rencana perdamaian 20 poin untuk Gaza yang diusulkan Trump pada September 2025, yang kemudian mendapatkan dukungan internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada November 2025.

Visi besar dalam rencana tersebut mencakup demiliterisasi menyeluruh di wilayah Gaza, pelucutan senjata kelompok Hamas, pemulangan sisa-sisa jenazah para sandera, serta agenda rekonstruksi ekonomi yang masif. Trump berambisi mengubah kawasan tersebut menjadi pusat pariwisata dan ekonomi yang makmur, setara dengan kemegahan Abu Dhabi atau Dubai. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa mandat Dewan Perdamaian akan meluas ke berbagai isu global lainnya, memposisikannya sebagai entitas alternatif bagi PBB yang ia tuduh telah menyimpang dari misi aslinya.

Prosesi penandatanganan Piagam organisasi ini berlangsung secara resmi pada 22 Januari 2026. Donald Trump menjadi tokoh pertama yang membubuhkan tanda tangan, diikuti oleh perwakilan dari lebih dari 20 negara mitra. Negara-negara yang bergabung dalam inisiatif awal ini meliputi Indonesia, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, Hongaria, Yordania, Kazakhstan, Qatar, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Arab Saudi, Turki, Uzbekistan, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Meskipun mendapatkan dukungan dari banyak negara, beberapa sekutu tradisional Amerika Serikat seperti Inggris, Prancis, Norwegia, dan Swedia memilih untuk tidak berpartisipasi atau mengambil sikap menunggu. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyoroti adanya "mandat yang kabur" dalam struktur organisasi tersebut. Sementara itu, Prancis menyatakan kekhawatiran bahwa lembaga ini dapat merusak peran sentral PBB, yang sempat memicu ancaman Trump untuk memberlakukan tarif 200% pada produk anggur Prancis, meskipun ancaman tersebut tidak direalisasikan.

Negara-negara lain, seperti Kanada, menyatakan persetujuan secara prinsip namun menolak kewajiban kontribusi sebesar $1 miliar untuk status keanggotaan tetap. Undangan untuk bergabung sebenarnya telah dikirimkan ke sekitar 60 negara, termasuk Rusia, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pemimpin Barat lainnya. Hal ini menunjukkan ambisi Trump untuk menciptakan tatanan diplomatik baru yang melibatkan aktor-aktor global secara lebih luas dan pragmatis.

Piagam Dewan Perdamaian, yang teks lengkapnya dipublikasikan oleh The Times of Israel, mendefinisikan organisasi ini sebagai struktur yang "fleksibel dan efisien" untuk pembangunan perdamaian. Dokumen ini terdiri dari sebuah mukadimah dan 13 bab yang mencakup tujuan, keanggotaan, tata kelola, keuangan, hingga mekanisme pembubaran. Fokus utamanya adalah pada solusi praktis di zona konflik guna menghindari ketergantungan pada institusi internasional yang dianggap telah gagal mencapai hasil nyata.

Misi utama organisasi, sebagaimana diatur dalam Bab I, adalah mempromosikan stabilitas dan pemulihan tata kelola di wilayah konflik dengan tetap menghormati hukum internasional. Mengenai keanggotaan (Bab II), partisipasi hanya dimungkinkan melalui undangan langsung dari Ketua. Masa jabatan anggota adalah tiga tahun yang dapat diperpanjang, namun status anggota tetap dapat diperoleh melalui kontribusi finansial minimal $1 miliar pada tahun pertama. Para anggota diwajibkan mendukung operasi Dewan dalam kerangka hukum nasional mereka masing-masing.

Struktur tata kelola menempatkan Donald Trump pada posisi sentral sebagai Ketua seumur hidup dengan hak untuk menunjuk penerusnya secara mandiri. Berdasarkan Bab III dan IV, Ketua memiliki wewenang untuk menginterpretasikan Piagam dan mengambil keputusan melalui resolusi sepihak sesuai Pasal 9. Meskipun setiap negara anggota memiliki satu suara dalam pemungutan suara mengenai anggaran dan kebijakan, setiap keputusan mayoritas tetap memerlukan persetujuan mutlak dari Ketua untuk dapat diberlakukan.

Dewan Eksekutif yang beranggotakan tujuh orang, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh seperti Marco Rubio, Jared Kushner, dan Tony Blair, bertugas mengambil keputusan operasional harian. Namun, seluruh langkah strategis mereka tetap berada di bawah bayang-bayang hak veto Ketua. Selain itu, setiap perubahan atau amandemen terhadap Piagam memerlukan persetujuan dua pertiga anggota Dewan serta konfirmasi final dari Ketua, dengan bab-bab kunci yang menuntut kesepakatan bulat.

Dalam hal pendanaan, organisasi ini mengandalkan kontribusi sukarela dan memiliki kepribadian hukum yang memungkinkannya untuk melakukan kontrak serta menikmati imunitas diplomatik tertentu. Salah satu ketentuan unik dalam Bab X menyebutkan bahwa organisasi ini dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Ketua atau secara otomatis pada akhir setiap tahun ganjil jika masa berlakunya tidak diperpanjang secara resmi.

Para kritikus internasional sering menjuluki inisiatif ini sebagai "klub berbayar Trump" karena besarnya konsentrasi kekuasaan dan hambatan finansial yang signifikan. Walaupun PBB telah menyetujui peran Dewan ini dalam menangani situasi di Gaza hingga tahun 2027, mereka menekankan bahwa lembaga ini bukanlah organ resmi PBB. Keberhasilan jangka panjang Dewan Perdamaian akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menarik dana dan memperluas pengaruhnya di luar Gaza di tengah skeptisisme global.