Pergeseran Strategi Pemerintahan Trump: Dari Keterjangkauan Harga Menuju Kelimpahan Ekonomi di Tengah Krisis Sektor Kunci

Menjelang akhir tahun 2025, Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan perubahan strategis yang signifikan dalam narasi ekonomi mereka. Fokus utama bergeser dari isu mendesak mengenai keterjangkauan harga menuju ambisi yang lebih besar untuk mencapai 'kelimpahan' ekonomi. Paradigma baru ini, yang mewarnai diskursus politik dan perumusan kebijakan hingga awal 2026, didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan yang dipercepat—didukung oleh peningkatan produktivitas, terutama melalui revolusi Kecerdasan Buatan (AI)—secara alami akan meningkatkan pasokan barang dan jasa.

Untuk mewujudkan visi ini, administrasi mendorong penghapusan hambatan regulasi. Langkah ini sejalan dengan cetak biru umum yang disebut 'America: AI Action Plan', yang diluncurkan pada 23 Juli 2025. Rencana tersebut secara eksplisit menyerukan deregulasi luas guna mengakselerasi laju inovasi di sektor AI. Ini adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terobosan teknologi yang diharapkan dapat memicu kelimpahan tersebut.

Meskipun terjadi pergeseran makroekonomi ini, pertempuran kebijakan tetap sengit terkait upaya mempertahankan keterjangkauan harga di tiga sektor vital bagi konsumen: layanan kesehatan, perumahan, dan energi listrik. Dalam sektor kesehatan, perdebatan berpusat pada peningkatan pasokan tenaga medis. Ini diupayakan melalui pemotongan durasi pelatihan medis dan perluasan wewenang bagi perawat praktisi serta asisten dokter dengan bantuan AI. Di sisi lain, Departemen Kehakiman (DOJ) mendapat tekanan untuk memperketat pengawasan terhadap merger di industri ini. Sebagai catatan, perusahaan pemberi kerja besar memproyeksikan kenaikan biaya layanan kesehatan pada tahun 2025 berkisar antara 7% hingga 8%.

Krisis keterjangkauan perumahan, yang digambarkan sebagai defisit pasokan kronis, mendorong upaya federal untuk mereformasi kebijakan di tingkat lokal. Senat baru-baru ini meloloskan RUU bipartisan, 'ROAD to Housing Act of 2025'. Undang-undang ini, yang dipromosikan oleh Senator Tim Scott dan Elizabeth Warren, disebut sebagai legislasi perumahan paling komprehensif sejak Resesi Hebat. Undang-undang tersebut memberikan insentif bagi reformasi tata guna lahan lokal, termasuk ketentuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi hambatan regulasi. Secara paralel, insentif federal mencerminkan langkah-langkah di tingkat negara bagian, seperti perubahan undang-undang tata guna lahan di Montana pada tahun 2025 yang menyederhanakan persyaratan parkir dan memperlakukan rumah pabrikan setara dengan unit hunian biasa.

Sektor energi menjadi titik ketegangan lain. Kenaikan harga listrik di beberapa wilayah bertentangan dengan narasi umum administrasi mengenai penurunan biaya energi. Sebagai contoh, di New Jersey, tagihan listrik diperkirakan melonjak hingga 20% mulai Juni 2025, sebuah fenomena yang dikaitkan dengan permintaan yang meningkat dari pusat data AI. Di Dewan Perwakilan Rakyat, strategi yang bersaing sedang dibahas untuk mengatasi kenaikan harga energi. Partai Republik mendorong langkah-langkah efisiensi energi, sementara Partai Demokrat berargumen bahwa langkah-langkah tersebut justru dapat meningkatkan tagihan bulanan konsumen.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson pernah menyatakan bahwa implementasi 'agenda keterjangkauan' adalah 'sangat menantang' dan akan memakan waktu, memperkirakan hasil nyata dari pemotongan pajak baru terlihat pada awal 2026. Hal ini menyoroti jurang pemisah antara strategi kelimpahan yang berfokus pada masa depan dan kebutuhan mendesak konsumen saat ini. Sementara itu, di tengah perdebatan politik, seperti diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat pada 21 November 2025 mengenai 'krisis keterjangkauan', jelas bahwa biaya hidup tetap menjadi faktor politik yang dominan.

Kesimpulannya, strategi ekonomi yang berorientasi pada kelimpahan melalui deregulasi dan dorongan AI kini berhadapan dengan keharusan untuk segera mengatasi masalah keterjangkauan harga yang sudah mengakar. Sementara Pemerintahan Trump berupaya mencapai dominasi AI melalui rencana agresif yang meminimalkan regulasi, para kritikus, seperti American Civil Liberties Union (ACLU), memperingatkan adanya risiko pengabaian terhadap hak-hak sipil dalam proses tersebut.