Suriah Mengenang Satu Tahun Pemerintahan Transisi di Tengah Tantangan Keadilan dan Keamanan

Pada 8 Desember 2025, Republik Arab Suriah memperingati satu tahun bersejarah sejak penggulingan dinasti al-Assad pada 8 Desember 2024, sebuah peristiwa yang mengakhiri konflik saudara yang telah berlangsung sejak gejolak tahun 2011. Perayaan nasional diselenggarakan di berbagai lokasi, termasuk Lapangan Umayyah dan Masjid Umayyah di Damaskus, menandai berakhirnya hampir 25 tahun kekuasaan Bashar al-Assad, yang dilaporkan kini berada dalam pengasingan di Moskow di bawah perlindungan Rusia.

Pemerintahan baru di bawah Presiden Transisi Ahmed al-Sharaa, yang secara resmi dilantik pada 29 Januari 2025, telah mencatat kemajuan signifikan dalam mengakhiri garis depan pertempuran dan mencabut atmosfer penindasan, termasuk penghapusan larangan menyebut mata uang asing yang sebelumnya dapat berujung penangkapan. Salah satu indikator optimisme adalah kembalinya warga; data menunjukkan sekitar 1,2 juta pengungsi dan 1,9 juta orang terlantar di dalam negeri telah kembali ke rumah mereka pasca-runtuhnya rezim lama, dengan sekitar 1,5 juta kepulangan dilaporkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemulihan ini dibayangi oleh kebutuhan bantuan kemanusiaan yang masih sangat besar, dengan 16,5 juta orang masih memerlukan bantuan pada tahun 2025.

Presiden Al-Sharaa menyerukan persatuan nasional untuk membangun kembali Suriah yang 'kuat dan adil' selama masa transisi yang direncanakan berlangsung hingga lima tahun, sebuah periode yang telah dimulai dengan pemilihan parlemen pada Oktober 2025. Secara institusional, pemerintahan transisi yang dibentuk pada 29 Maret 2025 telah mengambil langkah radikal dengan membubarkan Konstitusi 2012, Partai Baath yang berkuasa sejak 1963, serta membubarkan militer dan badan keamanan rezim lama. Langkah-langkah ini, yang disampaikan dalam Deklarasi Kemenangan Revolusi, bertujuan membangun angkatan bersenjata baru berdasarkan prinsip nasional.

Di ranah keamanan, meskipun kekerasan skala besar akibat perang saudara telah berakhir, kondisi internal tetap terfragmentasi. Sorotan utama adalah meningkatnya kekerasan sektarian, termasuk laporan pembantaian yang menargetkan warga sipil Alawite pada Maret 2025 dan warga sipil Druze pada Juli 2025. Para kritikus menunjukkan bahwa kemajuan dalam keadilan transisional terlalu lambat, mengancam stabilitas yang rapuh dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintah untuk mengadili atau mencegah pembunuhan balas dendam.

Secara ekonomi, pemerintah telah berupaya meningkatkan layanan dasar; gaji pegawai negeri dilaporkan meningkat dari sekitar 250.000 pound Suriah menjadi 750.000 pound Suriah pada Juni 2025, dan pasokan listrik telah diperpanjang menjadi 8–10 jam per hari di beberapa kota besar seperti Aleppo dan Homs. Di ranah internasional, terdapat kemajuan diplomatik signifikan; Presiden Al-Sharaa bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada November 2025, yang diikuti dengan pencabutan sebagian sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat pada 7 Januari 2025 dan Kanada pada 6 Desember 2025, mengakhiri isolasi internasional yang mendalam.

Meskipun kerugian ekonomi akibat perang diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar dolar AS antara tahun 2011 hingga 2024, pemulihan awal ditopang oleh kembalinya pengungsi dan pencabutan sanksi. Para pengamat mencatat bahwa fungsi negara secara keseluruhan dianggap sebagai 'mukjizat' mengingat perpecahan yang mendalam, sementara skeptisisme tetap ada mengenai pemenuhan penuh janji-janji reformasi.