Senat AS Setujui Langkah Pembatasan Wewenang Militer Trump Terkait Venezuela

Pada hari Kamis, 8 Januari 2026, Senat Amerika Serikat mengambil langkah politik yang cukup signifikan dengan memberikan suara untuk meloloskan Resolusi Kekuatan Perang. Keputusan ini secara spesifik dirancang untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam mengesahkan tindakan militer lebih lanjut di Venezuela tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit terlebih dahulu dari Kongres.

Hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan angka 52 suara mendukung berbanding 47 suara menentang. Pencapaian ini menandai momen pertama selama masa kepresidenan Trump di mana terjadi penolakan langsung yang bersifat bipartisan terkait klaimnya atas otoritas tak terbatas dalam keterlibatan militer. Perkembangan ini terjadi tak lama setelah operasi sukses penangkapan dan ekstradisi Nicolas Maduro dari Venezuela, yang rampung dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2026.

Resolusi yang diprakarsai oleh Senator Demokrat Tim Kaine, dan mendapatkan dukungan krusial dari Senator Republikan Rand Paul, mewajibkan pemerintah untuk memperoleh persetujuan Kongres sebelum melancarkan operasi militer baru atau mempertahankan kegiatan tempur yang sedang berlangsung di dalam atau terhadap Venezuela. Tujuan utamanya adalah menegaskan kembali pengawasan legislatif terhadap pengerahan militer di luar negeri.

Untuk mengamankan jumlah suara yang dibutuhkan agar mosi ini dapat berlanjut, diperlukan dukungan dari lima senator dari Partai Republik. Kelimanya adalah Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Rand Paul dari Kentucky, Todd Young dari Indiana, dan Josh Hawley dari Missouri. Para anggota Senat ini bergabung dengan seluruh anggota Partai Demokrat untuk memastikan resolusi tersebut dapat melaju ke tahap selanjutnya. Senator Collins kemudian mengklarifikasi posisinya, menyatakan bahwa meskipun ia mendukung operasi yang berujung pada penangkapan Maduro, ia tidak menyetujui keterlibatan militer lebih lanjut tanpa lampu hijau dari Kongres. Sementara itu, Senator Paul menekankan bahwa pemungutan suara ini secara fundamental membahas isu mengenai 'invasi nyata ke negara asing.'

Presiden Trump segera memberikan respons atas keputusan Senat tersebut, menyuarakan ketidakpuasannya yang mendalam melalui media sosial. Ia melabeli resolusi tersebut sebagai tindakan inkonstitusional, berargumen bahwa hal itu 'sangat menghambat pertahanan diri dan keamanan nasional Amerika dengan melemahkan otoritas Presiden sebagai Panglima Tertinggi.' Lebih lanjut, ia melontarkan peringatan keras, menyarankan bahwa senator Republik mana pun yang mendukung resolusi tersebut 'seharusnya tidak pernah terpilih kembali ke jabatan apa pun.'

Pergulatan legislatif kini beralih fokus ke Dewan Perwakilan Rakyat, di mana pengesahan belum dapat dipastikan. Jika resolusi ini berhasil melewati kedua majelis, sangat diperkirakan Presiden Trump akan mengeluarkan hak veto. Kebuntuan legislatif ini terjadi di tengah pernyataan publik Presiden Trump yang mengindikasikan bahwa kehadiran dan kendali Amerika Serikat di Venezuela dapat berlanjut dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, bahkan berpotensi memakan waktu beberapa tahun, dengan tujuan yang dinyatakan untuk memanfaatkan sumber daya minyak negara tersebut.