Pemblokiran Total WhatsApp di Rusia: Kremlin Tegaskan Kepatuhan Hukum dan Dorong Penggunaan Aplikasi MAX

Pada hari Kamis, 12 Februari 2026, Pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengonfirmasi penghentian total operasional layanan pesan instan WhatsApp di seluruh wilayah kedaulatannya. Otoritas setempat menyatakan bahwa alasan utama di balik langkah drastis ini adalah kegagalan platform tersebut dalam mematuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang Rusia. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk memperkuat kedaulatan digital negara serta mempercepat migrasi pengguna ke aplikasi domestik, MAX, yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi raksasa VK.

Akses terhadap domain utama seperti whatsapp.com dan web.whatsapp.com kini telah dihapus dari Sistem Nama Domain Nasional (NSDI), yang secara efektif memutus layanan bagi pengguna dengan alamat IP Rusia kecuali mereka menggunakan alat bantu seperti VPN. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memberikan pernyataan bahwa peluang bagi WhatsApp untuk beroperasi kembali hanya akan terbuka jika korporasi Meta, sebagai pemilik layanan, menunjukkan kesiapan untuk berdialog secara terbuka dan mulai menyelaraskan operasional mereka dengan norma hukum Rusia. Peskov menekankan bahwa sikap kaku dan tanpa kompromi dari pihak Meta telah menutup ruang bagi platform tersebut untuk tetap berada dalam ekosistem legal negara.

WhatsApp, yang merupakan bagian dari Meta—perusahaan yang telah diklasifikasikan sebagai organisasi ekstremis di Rusia sejak tahun 2022—menanggapi tindakan regulator tersebut sebagai sebuah langkah mundur yang signifikan. Pihak perusahaan memperingatkan bahwa isolasi warga dari saluran komunikasi yang terenkripsi dan aman akan berdampak buruk pada tingkat keamanan pribadi mereka. Berdasarkan data internal perusahaan, jumlah pengguna aktif WhatsApp di Rusia sebelumnya diperkirakan melampaui angka 100 juta orang.

Latar belakang peristiwa ini telah mulai terbangun sejak Agustus 2025, ketika badan pengawas komunikasi Roskomnadzor mulai menerapkan pembatasan pada fitur panggilan suara dan video di WhatsApp serta Telegram akibat penolakan mereka untuk berbagi data pengguna dengan otoritas. Menjelang akhir tahun 2025, gangguan berupa perlambatan pengiriman pesan media mulai dilaporkan secara luas. Menurut versi resmi pemerintah, langkah-langkah ini diambil untuk memerangi penipuan telepon, di mana Roskomnadzor mengklaim bahwa pemutusan fitur panggilan tersebut berhasil menurunkan volume panggilan penipuan hingga sekitar 40 persen pada minggu-minggu awal penerapannya.

Sebagai alternatif utama yang didorong oleh negara, muncul aplikasi MAX yang dikembangkan oleh anak perusahaan VK, yaitu OOO Communication Platform. Diluncurkan pada Maret 2025, MAX diposisikan sebagai platform multifungsi yang mengintegrasikan layanan pesan, akses ke layanan pemerintah melalui sistem ESIA (Gosuslugi), serta identitas digital (Digital ID), sebuah model yang sering kali dibandingkan dengan aplikasi WeChat asal Tiongkok. Sesuai regulasi, aplikasi MAX diwajibkan untuk terpasang secara otomatis pada semua ponsel pintar baru yang dipasarkan di Rusia mulai September 2025. Data per Agustus 2025 menunjukkan bahwa MAX telah menjaring sekitar 32,2 juta pengguna unik bulanan, sementara WhatsApp masih memimpin pasar dengan lebih dari 97 juta pengguna pada periode yang sama.

Kritik dari para analis independen saat ini terfokus pada arsitektur keamanan yang diusung oleh MAX, dengan catatan bahwa platform tersebut tidak memiliki sistem enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) seperti yang dimiliki WhatsApp. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa data komunikasi pengguna dapat diakses dengan mudah untuk kepentingan pemantauan negara. Pendiri Telegram, Pavel Durov, juga sempat menyuarakan pendapatnya bahwa tindakan pemerintah ini bertujuan untuk memaksa warga beralih ke aplikasi yang berada di bawah kendali penuh otoritas. Namun, pemerintah menegaskan bahwa MAX adalah pilar penting dalam mencapai kedaulatan teknologi total, sebuah visi yang ditegaskan kembali oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada Desember 2025.

Mulai tanggal 1 Maret 2026, serangkaian regulasi baru akan mulai berlaku untuk memperluas wewenang Roskomnadzor dalam mengelola infrastruktur jaringan nasional, yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi tindakan serupa di masa depan. Pemblokiran WhatsApp pada 12 Februari 2026 ini merupakan titik kulminasi dari strategi bertahap pemerintah Rusia untuk memusatkan dan mengendalikan arus komunikasi di dalam segmen internet domestik mereka.