Penutupan Sebagian Pemerintah AS Dimulai 31 Januari 2026 Akibat Kebuntuan Anggaran Keamanan Dalam Negeri

Pada hari Sabtu, 31 Januari 2026, pemerintah federal Amerika Serikat resmi memulai periode penutupan sebagian setelah Kongres gagal meloloskan paket anggaran penuh untuk tahun fiskal 2026 sebelum batas waktu tengah malam. Kebuntuan pendanaan ini terutama berdampak pada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang dipicu oleh perselisihan tajam antarpartai mengenai pembatasan operasional penegakan hukum imigrasi di negara tersebut.

Peristiwa ini menjadi kali kedua penghentian pendanaan terjadi dalam tahun fiskal yang sama. Sebelumnya, Amerika Serikat mengalami penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah yang berlangsung selama 43 hari, terhitung sejak 1 Oktober hingga 14 November 2025. Pada hari Jumat, 30 Januari 2026, Senat sebenarnya telah menyetujui paket kompromi untuk mendanai lima dari enam rancangan undang-undang alokasi hingga 30 September 2026. Namun, anggaran untuk DHS hanya diperpanjang selama dua minggu guna memberikan waktu tambahan bagi para legislator untuk merundingkan reformasi kebijakan.

Karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang dalam masa libur dan baru dijadwalkan kembali bekerja pada Senin, 2 Februari 2026, penghentian operasional secara teknis terjadi selama akhir pekan. Meskipun demikian, berbagai lembaga yang anggarannya telah disetujui—termasuk Departemen Pertanian, Badan Legislatif, Perdagangan, Kehakiman, Sains, Energi dan Sumber Daya Air, Dalam Negeri, serta Urusan Veteran—tetap beroperasi tanpa gangguan. Secara keseluruhan, sekitar tiga perempat dari operasi federal tetap berjalan di tengah situasi penutupan ini.

Krisis politik ini semakin memanas akibat insiden fatal yang terjadi baru-baru ini di Minneapolis, Minnesota. Pada 24 Januari 2026, seorang warga negara Amerika Serikat berusia 37 tahun bernama Alex Pretty tewas ditembak oleh petugas Patroli Perbatasan. Sebelumnya, pada 7 Januari, Renee Good yang juga berusia 37 tahun meninggal dunia dalam insiden yang melibatkan agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) di kota yang sama. Tragedi tersebut memicu kemarahan publik dan protes besar-besaran, yang mendorong kubu Demokrat untuk menggunakan momentum pemungutan suara anggaran DHS sebagai posisi tawar politik.

Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengajukan tuntutan tegas sebagai syarat untuk memulihkan pendanaan DHS, termasuk penerapan batasan baru bagi agen federal. Poin-poin utama yang didesak oleh Demokrat meliputi kewajiban penggunaan kamera tubuh bagi petugas, keharusan memiliki surat perintah pengadilan untuk menjalankan operasi, larangan penggunaan masker oleh agen, serta penghentian operasi penggerebekan imigrasi massal. Senator Chris Van Hollen juga menyatakan kekhawatirannya jika pendanaan DHS hanya diperpanjang dalam jangka pendek tanpa adanya komitmen reformasi yang segera.

Meskipun Presiden Donald Trump, yang memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025, telah mencapai kesepakatan dengan para pemimpin Senat, keterlambatan teknis akibat jadwal DPR menyebabkan penutupan tetap berlangsung. Pihak Gedung Putih menyatakan harapan agar DPR segera melakukan pemungutan suara pada hari Senin. Sementara itu, Gubernur Minnesota Tim Walz telah berdiskusi dengan perwakilan Gedung Putih mengenai insiden penembakan tersebut, di mana kendaraan lapis baja dilaporkan terlihat di Minneapolis. Saat ini, publik menunggu langkah Ketua DPR Mike Johnson untuk membawa paket anggaran tersebut ke pemungutan suara dan melihat apakah dukungan bipartisan dapat diraih demi pemulihan penuh operasional pemerintah.