Dukungan Militer Elit CAPSAT Memperkuat Gelombang Protes di Madagaskar

Konteks politik di Antananarivo, ibu kota Madagaskar, memasuki babak krusial pada Oktober 2025. Ketegangan yang telah memuncak sejak akhir September 2025, dipicu oleh keluhan mendasar mengenai layanan publik yang tidak memadai—khususnya krisis air bersih dan pemadaman listrik berkepanjangan—kini diperparah oleh intervensi institusional yang mengejutkan. Gerakan akar rumput yang digerakkan oleh kaum muda, yang dijuluki gerakan "Gen Z", berhasil memobilisasi massa melalui platform digital, menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari kepemimpinan negara.

Situasi mencapai titik balik signifikan pada 2 Oktober 2025, ketika Unit Intervensi Khusus dan Anti-Terorisme (CAPSAT), unit militer elit yang secara historis menjaga netralitas, secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap para demonstran. Pernyataan tegas CAPSAT, "Kami, yang mengenakan seragam, bangkit untuk rakyat," menandakan pergeseran fundamental dalam lanskap kekuasaan, mendorong krisis menuju potensi tantangan sistemik terhadap struktur pemerintahan yang ada. Pada 12 Oktober 2025, Kepresidenan Madagaskar menyatakan sedang terjadi upaya perebutan kekuasaan secara paksa, setelah personel CAPSAT, yang sebelumnya membantu Presiden Andry Rajoelina merebut kekuasaan pada 2009, menyerukan sesama tentara menolak perintah atasan dan mendukung gerakan rakyat.

Sebagai respons awal terhadap gelombang protes yang meluas sejak 25 September 2025, Presiden Andry Rajoelina telah mengambil langkah drastis dengan membubarkan pemerintahannya pada 29 September 2025. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang dialog, para demonstran menolak kompromi tersebut dan terus menuntut pengunduran diri presiden. Gerakan Gen Z ini bahkan mengadopsi simbolisme yang berani, menunjukkan semangat perlawanan yang baru.

Kekerasan yang menyertai gejolak ini telah menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang serius. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengindikasikan bahwa sedikitnya 22 jiwa telah hilang dan lebih dari 100 orang mengalami luka-luka akibat respons keamanan yang keras. PBB secara eksplisit mengaitkan angka korban tersebut dengan tindakan represif dari aparat keamanan, meskipun Kementerian Luar Negeri Madagaskar sempat membantah angka tersebut. Perkembangan ini menempatkan pengamat internasional dalam posisi siaga tinggi, menyoroti ketidakpuasan yang meluas terhadap tata kelola yang ada.