Perdana Menteri dan Kabinet Bulgaria Mengundurkan Diri di Tengah Gelombang Protes Massal

Pemerintahan Bulgaria di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Rosen Zhelev mengumumkan pengunduran diri mereka pada hari Kamis, 11 Desember 2025. Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap gelombang protes warga yang semakin memanas di seluruh negeri. Kepala kabinet menyampaikan pengumuman ini sesaat sebelum pemungutan suara mosi tidak percaya keenam yang telah dijadwalkan, yang diajukan oleh partai oposisi, 'Melanjutkan Perubahan'.

Zhelev membenarkan langkahnya sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan rakyat, menekankan bahwa 'kekuasaan berasal dari rakyat'. Meskipun ia yakin pemerintahannya kemungkinan besar akan memenangkan pemungutan suara di parlemen, tekanan publik terbukti tak terbendung. Akar ketidakpuasan publik bermula dari rancangan anggaran negara untuk tahun 2026 yang diperkenalkan pada bulan November. Anggaran tersebut mengusulkan defisit sebesar 3% dari PDB, bersamaan dengan rencana kenaikan pajak dan peningkatan iuran sosial. Meskipun partai-partai yang berkuasa menarik kembali rancangan undang-undang kontroversial tersebut pada 2 Desember, sentimen protes telah berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, berfokus pada pemberantasan korupsi dan inefisiensi tata kelola pemerintahan.

Pada puncak demonstrasi, diperkirakan antara 50.000 hingga 100.000 orang berkumpul di Lapangan Kemerdekaan di Sofia pada Rabu malam, menuntut pengunduran diri segera. Tuntutan dari partai-partai oposisi ini juga mendapat dukungan dari Presiden Bulgaria, Rumen Radev, yang secara terbuka mendesak kabinet untuk meletakkan jabatan dan segera mengadakan pemilihan umum dini. Perdana Menteri Zhelev, yang memimpin kabinet sejak awal tahun 2025, sebelumnya enggan mundur. Ia beralasan bahwa periode ini sangat krusial, mengingat kurang dari tiga minggu sebelum Bulgaria dijadwalkan resmi bergabung dengan Zona Euro pada 1 Januari 2026.

Meskipun demikian, setelah pengumuman pengunduran diri, pemungutan suara mosi tidak percaya tetap dilaksanakan dan akhirnya ditolak. Para menteri kabinet akan tetap menjalankan tugas mereka sampai kabinet baru disahkan. Pemerintahan koalisi Zhelev dibentuk dengan dukungan dari partai-partai seperti GERB, BSP, dan ITN, dengan mandat utama mengamankan jalur pembangunan Eropa bagi negara tersebut.

Namun, dalam beberapa minggu terakhir, kinerja pemerintahannya menuai kritik tajam. Salah satu isu utama adalah dugaan pengaruh informal yang kuat terhadap pemerintah, badan keamanan, dan sistem peradilan yang dilakukan oleh Delyan Peevski. Peevski, yang merupakan mitra tidak resmi kabinet, telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris atas tuduhan korupsi. Para demonstran secara aktif menyuarakan slogan-slogan yang ditujukan untuk menentang Peevski dan juga Boyko Borisov.

Krisis politik saat ini terjadi di tengah persiapan intensif Bulgaria untuk transisi ke mata uang Euro, yang secara otomatis menimbulkan pertanyaan mendesak mengenai suksesi kepemimpinan. Sesuai prosedur konstitusional, Presiden Radev kini bertugas mengajukan calon perdana menteri, dimulai dari perwakilan partai terbesar di parlemen, diikuti oleh partai terbesar kedua. Secara historis, Bulgaria pernah mengalami demonstrasi anti-pemerintah berskala besar pada periode 2020–2021, yang pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Boyko Borisov mengundurkan diri bersamaan dengan perombakan kabinet lainnya.