Australia Terapkan Larangan Usia Media Sosial Pertama di Dunia untuk Remaja di Bawah 16 Tahun

Australia bersiap untuk memberlakukan larangan kepemilikan akun media sosial yang diamanatkan pemerintah, yang pertama di dunia, bagi individu yang berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2025. Regulasi ini diformalkan melalui Undang-Undang Amandemen Keselamatan Daring (Usia Minimum Media Sosial) 2024. Undang-undang ini menempatkan tanggung jawab penegakan pada perusahaan media sosial, yang terancam denda finansial maksimum sebesar A$49,5 juta jika tidak mematuhi. Legislasi tersebut mengharuskan platform mengambil 'langkah-langkah yang wajar' untuk memblokir akses bagi kelompok usia ini, yang mencakup pendaftaran baru maupun akun yang sudah ada.

Perdana Menteri Anthony Albanese membela reformasi ini sebagai inisiatif penting yang bertujuan untuk mengatasi kerugian sosial dan mengembalikan pengalaman masa kecil bagi kaum muda. Hukum ini secara spesifik menargetkan platform yang tujuan utamanya atau signifikan adalah interaksi sosial antar pengguna akhir. Daftar awal sepuluh platform yang dikenai larangan mencakup layanan besar seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Threads, Kick, dan Twitch. Menteri Komunikasi Anika Wells mencatat bahwa daftar ini dapat diperluas berdasarkan penilaian dari Komisioner Keselamatan Daring (eSafety Commissioner).

Sebagai antisipasi terhadap mandat ini, Meta telah memulai penonaktifan akun bagi pengguna di bawah usia 16 tahun di seluruh Facebook, Instagram, dan Threads sejak 4 Desember 2025, memberikan opsi kepada pengguna untuk mencadangkan data atau menghapus profil mereka. Perusahaan lain mengadopsi pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya, Snapchat berencana menggunakan sinyal perilaku akun bersama dengan tanggal lahir yang diberikan pengguna, meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa verifikasi usia tidak boleh hanya bergantung pada permintaan dokumen identitas. Para pendukung melihat intervensi ini sebagai langkah kesehatan masyarakat yang krusial, menyamakannya dengan pembatasan yang sudah ada seperti undang-undang minuman keras. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa 96 persen anak-anak Australia menggunakan media sosial, dengan 70 persen melaporkan pernah terpapar konten berbahaya.

Implementasi kebijakan ini tentu saja menghadapi kerumitan yang melekat. Menteri Wells telah memperingatkan bahwa prosesnya tidak akan sempurna pada tanggal mulai berlakunya, dan Komisioner eSafety Julie Inman Grant menegaskan bahwa tidak semua akun di bawah 16 tahun akan dihapus secara instan. Pengawasan hukum yang signifikan sedang berlangsung, yang ditandai dengan adanya gugatan tantangan konstitusional yang diajukan di Mahkamah Agung Australia oleh Digital Freedom Project, didukung oleh dua penggugat berusia 15 tahun, Noah Jones dan Macy Neyland. Argumen mereka menyatakan bahwa larangan menyeluruh tersebut merupakan pelanggaran berlebihan terhadap hak konstitusional atas kebebasan berkomunikasi secara politik, mengingat ruang digital kini dianggap sebagai forum publik modern bagi generasi muda.

Para kritikus juga menyuarakan kekhawatiran mengenai efektivitas dan implikasi privasi dari teknologi verifikasi usia, meskipun undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak ada warga Australia yang akan dipaksa menggunakan ID Digital. Terdapat potensi bahwa remaja akan mengalihkan aktivitas mereka ke lingkungan daring yang kurang terlihat atau menggunakan teknik penghindaran, menjauhkan aktivitas dari ruang yang teregulasi. Meskipun demikian, implementasi ini dipantau ketat secara internasional. Ada spekulasi bahwa tindakan regulasi Australia ini dapat memicu pergeseran global dalam tata kelola teknologi, menempatkan negara tersebut sebagai pemimpin dalam menangani pengaruh perusahaan teknologi besar.