Iran Menginisiasi Dialog Diplomatik dengan Amerika Serikat di Tengah Eskalasi Militer yang Memanas

Pada tanggal 3 Februari 2026, Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi memberikan instruksi kepada Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk membuka jalur komunikasi diplomatik dengan Washington. Langkah strategis ini diambil dengan catatan bahwa dialog tersebut harus memenuhi serangkaian persyaratan yang sangat ketat. Keputusan besar ini muncul di tengah situasi keamanan yang sangat rawan, menyusul rangkaian serangan udara Amerika Serikat terhadap berbagai fasilitas nuklir Iran yang terjadi pada bulan Juni 2025 silam.

Melalui sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa setiap perundingan di masa depan harus bersifat adil dan setara. Beliau menekankan bahwa proses diplomasi harus berlangsung dalam suasana yang bebas dari segala bentuk ancaman maupun ekspektasi yang tidak masuk akal. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa arah kebijakan luar negeri Iran akan tetap dipandu oleh prinsip-prinsip utama yakni martabat, kebijaksanaan, dan kemaslahatan nasional demi menjaga kedaulatan negara.

Berdasarkan jadwal yang telah disusun, para pejabat tinggi dari kedua belah pihak, termasuk Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, kemungkinan besar akan mengadakan pertemuan di Istanbul. Pertemuan krusial tersebut diprediksi akan terlaksana paling cepat pada hari Jumat, 6 Februari 2026. Inisiatif Teheran ini dilaporkan telah mendapatkan persetujuan secara diam-diam dari Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang mulai menunjukkan kekhawatiran mendalam terhadap stabilitas rezim di tengah krisis ekonomi yang mencekik.

Kondisi internal Iran sendiri sedang berada dalam titik yang sangat rapuh setelah gelombang protes nasional meletus pada Januari 2026. Berbagai kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa tindakan keras aparat dalam meredam demonstrasi tersebut telah memicu jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar, mencapai puluhan ribu orang. Ketidakstabilan domestik ini menjadi latar belakang kuat mengapa Teheran kini mencoba mencari jalan de-eskalasi dengan pihak Barat guna mengurangi tekanan yang ada.

Meskipun membuka pintu dialog, Iran tetap memegang posisi tawar yang keras terkait program nuklirnya. Saat ini, Iran diketahui masih melanjutkan aktivitas pengayaan uranium hingga mencapai tingkat kemurnian 60 persen. Para pejabat tinggi di Teheran menegaskan bahwa fokus utama diskusi hanyalah seputar level pengayaan uranium yang akan ditukar dengan pencabutan sanksi ekonomi. Mereka secara tegas menolak untuk membahas topik-topik sensitif lainnya, seperti pengembangan program rudal balistik atau dukungan militer terhadap sekutu-sekutu regional mereka di Timur Tengah.

Di sisi lain, tekanan militer dari pihak Amerika Serikat tetap menjadi faktor penekan yang sangat nyata, terutama dengan pengerahan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah tersebut. Pada Juni 2025, militer AS telah melaksanakan operasi militer dengan sandi "Midnight Hammer" yang menargetkan tiga instalasi nuklir vital, termasuk fasilitas pengayaan di Fordo dan Natanz. Menurut laporan intelijen, serangan tersebut berhasil memberikan dampak signifikan yang menghambat kemajuan program nuklir Iran selama beberapa waktu.

Ketegangan ini semakin diperuncing oleh pernyataan keras dari Presiden AS Donald Trump pada 28 Januari 2026. Beliau memberikan peringatan bahwa serangan militer berikutnya akan jauh lebih merusak jika sebuah kesepakatan yang adil tidak segera tercapai dalam waktu dekat. Dengan situasi yang berada di ujung tanduk, pertemuan di Istanbul mendatang diharapkan dapat menjadi titik balik untuk mencegah konflik bersenjata yang lebih luas, meskipun kedua belah pihak masih memiliki jurang perbedaan yang sangat lebar.