Australia Terapkan Larangan Media Sosial Nasional untuk Warga di Bawah 16 Tahun

Pada tanggal 10 Desember 2025, Australia secara resmi mencatatkan sejarah sebagai negara demokrasi pertama yang memberlakukan larangan legislatif tegas, membatasi akses bagi individu di bawah usia 16 tahun terhadap platform media sosial utama. Keputusan ini, yang diresmikan melalui Undang-Undang Amandemen Keamanan Daring (Usia Minimum Media Sosial) Tahun 2024, mulai berlaku tepat pada tengah malam waktu setempat. Periode transisi selama setahun, yang ditetapkan setelah RUU tersebut disetujui oleh Senat pada November 2024, kini telah berakhir. Inisiatif ini digagas dengan tujuan utama meredam dampak buruk dari perundungan siber (cyberbullying) dan mengurangi konsekuensi negatif terhadap kesehatan mental yang sering dikaitkan dengan penggunaan platform digital secara berlebihan.

Persyaratan hukum yang baru ini secara spesifik menargetkan sepuluh platform digital terbesar di pasar. Daftar tersebut mencakup nama-nama populer seperti TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Reddit, Snapchat, Twitch, Kick, serta Threads dan X. Perusahaan-perusahaan teknologi ini diwajibkan, sebelum tenggat waktu pemberlakuan undang-undang, untuk menghapus semua akun yang dimiliki oleh pengguna berusia di bawah enam belas tahun dan secara aktif mencegah pembentukan akun baru. Kegagalan dalam mematuhi mandat ini akan dikenakan sanksi denda perdata yang sangat besar, mencapai 49,5 juta Dolar Australia, atau setara dengan sekitar 32,9 juta Dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Anthony Albanese menyambut momen ini sebagai sebuah 'hari yang membanggakan' bagi keluarga-keluarga Australia dan menyebutnya sebagai 'salah satu perubahan sosial dan budaya paling signifikan', seraya mendorong kaum muda untuk mengalihkan waktu luang mereka yang kini tersedia untuk pengembangan diri secara pribadi.

Meskipun pemerintah telah menetapkan posisi resminya, undang-undang ini sontak memicu perdebatan publik yang cukup sengit. Kelompok-kelompok advokasi hak-hak sipil menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai potensi peningkatan pengumpulan data dan pelanggaran privasi yang tak terhindarkan, yang akan timbul dari penerapan metode verifikasi usia yang baru. Selain itu, para pakar dan aktivis muda turut mengangkat isu mengenai risiko terputusnya akses bagi kaum muda yang rentan terhadap jaringan dukungan vital yang selama ini mereka temukan di ranah daring. Sektor teknologi menunjukkan respons yang beragam; perusahaan X secara terbuka menyampaikan kritik tajam terhadap regulasi tersebut, sementara Meta mengambil langkah proaktif dengan menghapus akun, memblokir sekitar setengah juta profil di layanan mereka sebelum batas waktu yang ditentukan tiba.

Dilaporkan bahwa platform-platform tersebut kini akan mengandalkan alat canggih untuk memverifikasi usia pengguna. Alat ini mencakup metode inferensi atau opsi pemeriksaan identitas resmi, mengingat data yang hanya bersumber dari pengakuan anak atau orang tua tidak lagi dianggap memadai. Badan regulator eSafety, yang bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan, telah memulai audit terhadap implementasi undang-undang oleh platform-platform tersebut, meskipun mereka tidak mengharapkan efektivitas yang sempurna sejak hari pertama. Penting untuk dicatat bahwa larangan ini tidak berlaku untuk aktivitas penelusuran konten publik tanpa perlu mendaftar akun, serta tidak mencakup layanan pesan instan, sehingga masih menyisakan beberapa jalur komunikasi bagi para remaja. Preseden regulasi yang ditetapkan oleh Australia ini kini menarik perhatian internasional, dengan pemerintah dari Selandia Baru, Denmark, Malaysia, dan Uni Eropa dilaporkan tengah mempelajari secara seksama kemungkinan untuk mengadopsi pendekatan serupa.