Di Tengah Eskalasi Perbatasan, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul Bubarkan Parlemen

Pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025, Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, secara resmi mengumumkan pembubaran parlemen. Langkah ini secara otomatis memulai proses yang ditujukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam kurun waktu 45 hingga 60 hari ke depan. Keputusan yang dituangkan dalam dekret kerajaan ini telah mendapatkan restu dari Raja Maha Vajiralongkorn. Pemerintah menyatakan bahwa pembubaran ini adalah sebuah upaya untuk mengembalikan kedaulatan politik kepada rakyat.

Anutin Charnvirakul, yang juga merupakan pemimpin partai konservatif Bhumjaithai, mengambil alih tampuk kekuasaan sebagai kepala pemerintahan minoritas. Ia menggantikan pendahulunya, Paetongtarn Shinawatra, yang dicopot dari jabatannya pada 29 Agustus 2025. Pencopotan tersebut merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran etika yang melibatkan percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Setelah dilantik pada 24 September 2025, pemerintahan Bapak Anutin sejak awal sudah beroperasi dengan mandat yang terbatas.

Keputusan politik untuk membubarkan badan legislatif ini diambil di tengah memanasnya konflik perbatasan yang telah berlangsung lama dengan Kamboja. Konflik ini mencapai puncaknya pada bulan Desember 2025, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kedua belah pihak. Meskipun pembubaran parlemen secara resmi dimotivasi oleh status administrasi sebagai pemerintahan minoritas—yang menurut Anutin menghambat tata kelola yang stabil, terutama menghadapi tantangan saat ini—keputusan ini dipercepat oleh ancaman mosi tidak percaya. Ancaman tersebut datang dari Partai Rakyat (PP), blok terbesar di parlemen, yang merasa kecewa atas dugaan kegagalan Anutin menepati janji mengenai penyelenggaraan referendum amandemen konstitusi.

Eskalasi di wilayah perbatasan yang kembali memanas sejak 7 Desember 2025 menjadi latar belakang krusial bagi manuver politik ini. Bentrokan yang melibatkan penggunaan artileri dan kekuatan udara merupakan kelanjutan dari perselisihan yang sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 28 Mei 2025. Menurut perhitungan otoritas Thailand, akibat pertempuran terbaru ini, sekitar 400 ribu warga di zona perbatasan Thailand terpaksa dievakuasi. Meskipun Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen tidak akan mengganggu operasi militer, ketidakstabilan politik yang terus berulang—di mana Thailand telah menyaksikan pergantian tiga kali pemerintahan sejak Agustus 2023—menimbulkan pertanyaan serius mengenai strategi jangka panjang dalam menangani isu perbatasan yang belum terselesaikan ini.

Untuk sementara waktu, Anutin Charnvirakul memimpin pemerintahan transisi hingga pemilihan umum dilaksanakan, yang diperkirakan akan berlangsung paling lambat awal Februari 2026. Sebelumnya, pemerintahannya sempat mengumumkan fokus pada langkah-langkah stimulus ekonomi jangka pendek. Namun, pembubaran parlemen saat ini mengindikasikan bahwa siklus pertarungan elit domestik terus berlanjut. Hasil dari pemungutan suara mendatang akan sangat menentukan arah kebijakan negara di tengah ketegangan perbatasan yang masih membayangi.