Parlemen Aljazair Secara Bulat Nyatakan Kolonisasi Prancis sebagai Kejahatan Negara

Badan legislatif Aljazair pada hari Rabu, 24 Desember 2025, secara bulat mengesahkan undang-undang yang secara resmi menyatakan periode kekuasaan kolonial Prancis (1830–1962) sebagai sebuah 'kejahatan negara'. Keputusan ini merupakan puncak dari tuntutan bertahun-tahun dari pihak Aljazair kepada Paris agar mengakui sejarah masa lalu dan memberikan kompensasi yang semestinya.

Para deputi, yang mengenakan syal berwarna bendera nasional, menyambut pemungutan suara tersebut dengan tepuk tangan meriah dan meneriakkan yel-yel 'Hidup Aljazair!', sebuah gestur yang menegaskan sifat kedaulatan dari tindakan tersebut. Rancangan undang-undang ini disusun sepenuhnya oleh para legislator sendiri, bukan oleh pihak pemerintah, sehingga memberikan bobot representatif tambahan di tengah memanasnya hubungan bilateral sepanjang tahun 2025. Undang-undang yang disahkan ini membebankan kepada Negara Prancis 'tanggung jawab hukum atas masa lalu kolonialnya di Aljazair dan tragedi-tragedi yang ditimbulkannya'.

Teks undang-undang tersebut merinci berbagai kekejaman spesifik yang diklasifikasikan sebagai kejahatan kolonialisme. Ini termasuk penjarahan sumber daya secara sistematis, eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan fisik dan psikologis, serta pelaksanaan uji coba nuklir di Gurun Sahara pada era 1960-an. Pihak Aljazair berkeras bahwa kompensasi penuh dan adil atas semua kerugian material dan moral yang diakibatkan oleh periode kolonial adalah hak mutlak rakyat dan negara Aljazair.

Juru Bicara Parlemen, Ibrahim Bougali, yang menginisiasi rancangan undang-undang ini sejak Januari 2025, menyatakan kepada kantor berita negara APS bahwa langkah ini mengirimkan 'sinyal yang jelas, baik internal maupun eksternal, bahwa memori nasional Aljazair tidak akan terhapus atau dapat diperdebatkan'. Undang-undang ini juga memberlakukan tanggung jawab pidana, dengan ancaman hukuman hingga sepuluh tahun penjara, bagi siapa pun yang melakukan 'pemuliaan' atau pembenaran periode kolonial dalam pernyataan publik atau media.

Masa pemerintahan Prancis, yang berlangsung dari tahun 1830 hingga 1962, tetap menjadi isu sensitif dalam hubungan kedua negara. Ketegangan ini diperparah oleh krisis diplomatik terbaru, termasuk dukungan Paris terhadap rencana otonomi Maroko atas Sahara Barat pada Juli 2024. Peristiwa-peristiwa ini memicu keretakan hubungan terparah antara kedua negara sejak Aljazair meraih kemerdekaan pada tahun 1962.

Meskipun memiliki resonansi politik yang kuat, para pakar menyoroti keterbatasan penerapan hukum dari undang-undang ini. Khosni Kitouni, seorang peneliti sejarah kolonial dari Universitas Exeter, mengemukakan bahwa 'secara yuridis, undang-undang ini tidak memiliki jangkauan internasional dan oleh karena itu tidak mengikat Prancis', namun signifikansi politik dan simbolisnya sangat besar. Paris resmi, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Pascal Confavere, menolak memberikan komentar mengenai 'perdebatan politik yang terjadi di negara-negara asing'. Perang Kemerdekaan 1954–1962 diperkirakan menewaskan 1,5 juta jiwa menurut perhitungan Aljazair, sementara sejarawan Prancis menyebutkan total kerugian sekitar 500.000 orang. Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya telah mengkualifikasikan kolonisasi sebagai 'kejahatan terhadap kemanusiaan', namun belum menyampaikan permintaan maaf resmi.

Di sisi lain, terlepas dari ketegangan yang ada, hubungan ekonomi tetap terjaga, mengingat Prancis adalah investor besar, dan Aljazair merupakan pemasok energi yang penting. Inisiatif dari legislator Aljazair Bougali, yang menjabat sebagai Presiden Majelis Rakyat Nasional sejak Juli 2021, mencerminkan konteks yang lebih luas di mana negara-negara Afrika pada tahun 2025 meningkatkan seruan mereka kepada bekas negara induk untuk mengakui kejahatan kolonialisme dan membayar reparasi.