Industri Kripto Mendesak Pemerintahan Trump untuk Klarifikasi Regulasi Segera

Pada tanggal 20 November 2025, sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 65 organisasi, mewakili sektor industri mata uang kripto dan berbagai kelompok advokasi, melayangkan surat bersama kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tujuan utama dari surat tersebut adalah mendesak agar Presiden memanfaatkan wewenang administratif yang sudah dimiliki oleh badan-badan federal untuk segera mengeluarkan arahan mengenai isu-isu krusial seputar perpajakan dan regulasi aset digital. Mereka menekankan perlunya tindakan cepat tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang di Kongres.

Inisiatif ini dipimpin oleh Solana Policy Institute. Koalisi ini mengumpulkan pemain pasar besar seperti Coinbase, Uniswap Labs, Blockchain Association, dan Exodus. Mereka berargumen bahwa lembaga-lembaga seperti Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman (DOJ) sejatinya memiliki instrumen administratif yang memadai. Instrumen tersebut mencakup pemberian klarifikasi sementara, penerbitan surat 'tidak adanya tindakan' (no-action letters), atau pemberian pengecualian regulasi. Dorongan terkoordinasi terhadap cabang eksekutif ini bertujuan untuk mewujudkan janji kampanye Trump mengenai kripto melalui langkah-langkah konkret dari badan-badan terkait.

Dalam konteks perpajakan, koalisi tersebut mengajukan sejumlah tuntutan spesifik yang mereka yakini dapat segera diimplementasikan. Para penandatangan secara khusus mendesak agar imbalan yang diperoleh dari staking dan mining diperlakukan sebagai 'properti yang diciptakan sendiri'. Artinya, pajak baru dikenakan hanya pada saat aset tersebut dijual, bukan saat diterima. Selain itu, diusulkan penerapan ambang batas de minimis sekitar 600 Dolar AS untuk transaksi bernilai kecil. Mereka juga menuntut kejelasan bahwa aktivitas rutin seperti bridging, token wrapping, fork, airdrop, pemindahan jaminan (staking), dan likuidasi tidak secara otomatis dianggap sebagai peristiwa kena pajak.

Seiring dengan isu pajak, surat tersebut juga secara eksplisit ditujukan kepada Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menghentikan atau meninjau kembali dakwaan terhadap Roman Storm, salah satu pengembang Tornado Cash. Permintaan ini mencerminkan kekhawatiran industri bahwa tindakan penegakan hukum saat ini berpotensi mengkriminalisasi pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Perlu dicatat, pada Agustus 2025, juri mendapati Storm bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk menjalankan bisnis transfer uang tanpa izin, meskipun juri gagal mencapai keputusan bulat mengenai tuduhan yang lebih serius terkait pencucian uang dan pelanggaran sanksi.

Inisiatif ini berlandaskan pada rekomendasi yang termuat dalam Laporan Gugus Tugas Presiden mengenai Aset Digital, yang diterbitkan pada Juli 2025. Koalisi juga merujuk pada Perintah Eksekutif Trump tertanggal 23 Januari 2025, yang membentuk Gugus Tugas tersebut dan mencabut sejumlah ketentuan pembatasan yang berlaku sebelumnya. Industri memandang langkah-langkah administratif ini sangat penting untuk menjaga daya saing Amerika Serikat di arena aset digital, terutama mengingat proses legislasi jangka panjang di Kongres yang masih tertunda.

Lebih lanjut, organisasi-organisasi tersebut meminta SEC untuk mempertimbangkan kerangka 'safe harbor' Token, yang serupa dengan proposal dari Komisioner Hester Peirce. Kerangka ini akan memberikan masa tenggang tiga tahun bagi proyek-proyek untuk melakukan desentralisasi tanpa harus segera mendaftarkan sekuritas. Solana Policy Institute, yang didirikan oleh Miller Whitehouse-Levine—mantan CEO DeFi Education Fund—secara aktif memperjuangkan kejelasan hukum bagi pengembang dan pengguna jaringan terdesentralisasi. Dengan demikian, surat ini menyoroti upaya sektor kripto untuk mendapatkan kepastian hukum segera dan meredakan tekanan regulasi yang, menurut para penandatangan, mengancam inovasi di Amerika Serikat.