Perdana Menteri Yunani Menginisiasi Reformasi Konstitusi 1975 Guna Menghadapi Tantangan Zaman Modern

Pada hari Senin, 2 Februari 2026, Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, secara resmi mengumumkan dimulainya proses komprehensif untuk meninjau kembali Konstitusi negara tahun 1975. Pengumuman bersejarah ini disampaikan melalui pidato televisi yang ditujukan kepada seluruh rakyat, serta diperkuat dengan surat resmi yang dikirimkan kepada para anggota partai berkuasa, "Demokrasi Baru" (ND). Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah politik Yunani, di mana pemerintah berupaya menyelaraskan kerangka hukum tertinggi negara dengan tuntutan zaman yang terus berubah.

Tujuan utama dari reformasi ini adalah memodernisasi dokumen fundamental yang telah berlaku sejak tahun 1975 agar mampu merespons tantangan global kontemporer secara memadai. Fokus utama mencakup perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) serta krisis iklim yang kian mendesak dan membutuhkan landasan hukum yang kuat. Kepala pemerintahan tersebut menegaskan niatnya untuk melaksanakan "reformasi berani" yang bertujuan menyelaraskan hukum dasar negara dengan realitas tahun 2026, sekaligus merombak sektor publik demi menangkal pengaruh apa yang disebut sebagai "negara dalam" (deep state). Perlu dicatat bahwa untuk mengubah pasal mana pun dalam konstitusi tersebut, diperlukan mayoritas suara terkualifikasi sebesar tiga per lima, yang setara dengan dukungan dari 180 anggota parlemen.

Upaya koordinasi dalam reformasi konstitusi ini dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Giorgos Gerapetritis, yang bekerja sama erat dengan Sekretaris Jenderal Perdana Menteri, Profesor Stelios Koutnatzis. Dalam struktur komite parlemen yang akan segera dibentuk, peran pelapor dari partai ND dipercayakan kepada mantan menteri Evripidis Stylianidis. Tim koordinasi strategis ini juga melibatkan tokoh-tokoh kunci pemerintahan seperti Menteri Negara Akis Skertsos, Wakil Menteri Giorgos Mylonakis, serta juru bicara pemerintah Pavlos Marinakis, yang telah memaparkan jadwal awal pelaksanaan agenda besar ini kepada publik.

Transformasi yang diusulkan menyentuh berbagai aspek fundamental dalam struktur ketatanegaraan Yunani yang dianggap perlu diperbarui. Salah satu poin krusial adalah peninjauan kembali Pasal 86 yang mengatur tentang tanggung jawab pidana para menteri. Langkah ini diambil untuk memperkuat peran hakim dari kalangan hakim biasa guna menjamin proses hukum yang lebih tidak memihak dan transparan bagi para pejabat publik. Selain itu, prioritas utama lainnya adalah menghapus "monopoli usang" di bidang pendidikan tinggi melalui izin legislatif bagi pendirian universitas swasta. Langkah ini menuntut perubahan pada Pasal 16 Konstitusi, yang dalam versi saat ini menetapkan bahwa pendidikan tinggi merupakan hak eksklusif negara dan harus diberikan secara cuma-cuma.

Inisiatif lainnya mencakup penetapan masa jabatan tunggal selama enam tahun bagi Presiden Republik serta penguatan independensi kekuasaan kehakiman dalam proses penunjukan badan pimpinan pengadilan. Usulan-usulan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Nikos Dendias pada 1 Februari 2026 mengenai urgensi memperkuat institusi negara demi stabilitas nasional. Berdasarkan rencana prosedural yang telah disusun, para anggota parlemen dari partai ND dijadwalkan untuk mempresentasikan usulan mereka sebelum akhir Februari. Proyek komprehensif partai tersebut akan diajukan secara resmi pada bulan Maret, dengan dimulainya prosedur formal di Komite Peninjauan Awal parlemen pada bulan April mendatang.

Konstitusi Yunani, yang telah berlaku sejak 11 Juni 1975, sebelumnya telah mengalami beberapa kali revisi, yakni pada tahun 1986 dan 2001. Inisiatif terbaru dari Mitsotakis ini menandai sebuah langkah politik besar yang ditujukan pada pembaruan institusional dalam sistem republik parlementer agar tetap relevan di abad ke-21. Keberhasilan implementasi agenda ambisius ini akan sangat bergantung pada pencapaian konsensus yang luas di tingkat politik dan sosial guna memastikan stabilitas jangka panjang serta kemajuan bagi seluruh bangsa Yunani di masa depan.