Iran Luncurkan Langkah Balasan Diplomatik Setelah Uni Eropa Menetapkan IRGC sebagai Organisasi Teroris

Pada tanggal 2 Februari 2026, Republik Islam Iran secara resmi melancarkan sebuah demarkasi diplomatik yang signifikan sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan Uni Eropa yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris. Di ibu kota Teheran, Kementerian Luar Negeri Iran mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh duta besar dari negara-negara anggota Uni Eropa yang bertugas di sana untuk menyerahkan nota keberatan resmi. Tindakan ini merupakan respons langsung terhadap resolusi yang disahkan oleh para menteri luar negeri Uni Eropa pada 29 Januari 2026, sebuah kebijakan yang dipicu oleh peran IRGC dalam menangani gelombang protes besar yang melanda berbagai wilayah Iran sepanjang bulan Januari 2026.

Esmail Baghaei, selaku juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Iran, memberikan konfirmasi mengenai pemanggilan para diplomat tersebut dan menyatakan bahwa langkah ini hanyalah respons awal yang paling minimal dari pihak Teheran. Ia menegaskan bahwa pemerintah Iran sedang merumuskan serangkaian tindakan balasan yang setara terhadap Uni Eropa, sambil melabeli keputusan yang diambil di Brussels tersebut sebagai langkah yang ilegal, tidak memiliki dasar kuat, dan merupakan kesalahan strategis yang fatal. Sebagai bentuk balasan yang bersifat segera, Ketua Parlemen Iran, Mohammad-Bagher Ghalibaf, pada 1 Februari mengumumkan bahwa dengan merujuk pada undang-undang "Tindakan Balasan" tahun 2019, Republik Islam kini memandang seluruh angkatan bersenjata dari negara-negara Uni Eropa sebagai entitas teroris. Ghalibaf, yang juga merupakan mantan komandan senior di IRGC, menekankan bahwa segala konsekuensi yang timbul dari penetapan ini akan menjadi tanggung jawab penuh pihak Uni Eropa.

Menanggapi gertakan tersebut, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, dengan tegas menolak pengakuan sepihak dari Iran dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak berdasar serta sekadar alat propaganda belaka. Wadephul bersikeras bahwa keputusan Uni Eropa sebenarnya sudah sangat terlambat untuk diambil, mengingat rekam jejak IRGC dalam melakukan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa serta aktivitas mereka yang dianggap mendestabilisasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat telah lebih dulu menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris pada April 2019, langkah yang kemudian diikuti oleh pemerintah Kanada pada Juni 2024. Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, saat mengumumkan keputusan pada 29 Januari, menegaskan bahwa segala bentuk penindasan terhadap hak asasi manusia tidak akan pernah dibiarkan tanpa adanya balasan yang setimpal.

Ketegangan diplomatik yang kian meruncing ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan tersebut yang semakin memanaskan suasana. Gugus tugas kapal induk USS Abraham Lincoln dilaporkan telah diperintahkan untuk bergeser dari posisinya di Laut China Selatan pada 14 Januari 2026 dan telah memasuki wilayah operasional Komando Pusat AS (CENTCOM) di Timur Tengah sekitar tanggal 26 hingga 27 Januari 2026. Kehadiran militer yang sangat masif ini sebelumnya telah digambarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai sebuah armada tempur raksasa yang siap dikerahkan untuk menjaga kepentingan strategis mereka di wilayah yang sedang bergejolak tersebut.

Di tengah eskalasi yang mengkhawatirkan ini, upaya melalui jalur-jalur diplomatik ternyata masih terus diusahakan oleh beberapa pihak penengah. Negara-negara seperti Turki, Mesir, dan Qatar saat ini sedang bekerja keras untuk mengatur sebuah pertemuan penting antara Utusan Khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, dengan sejumlah pejabat tinggi Iran, yang dijadwalkan akan berlangsung di Ankara pada akhir pekan ini. Meskipun demikian, pihak Iran tetap bersikuh pada tuntutan utama mereka, yaitu pencabutan sanksi ekonomi secara menyeluruh sebagai syarat mutlak bagi dimulainya dialog apa pun. Di sisi lain, lingkaran konservatif di dalam pemerintahan Iran secara tegas menolak segala bentuk tuntutan Amerika Serikat yang berkaitan dengan pembatasan program nuklir serta pengembangan teknologi rudal nasional mereka.

Situasi di dalam negeri Iran sendiri saat ini sangat dipengaruhi oleh dominasi kelompok garis keras, yang tercermin dari laporan media pemerintah mengenai tuntutan hukum terhadap seorang pembawa acara televisi karena dianggap telah menghina para korban dari tindakan represif bulan Januari. Berdasarkan data yang dirilis oleh organisasi hak asasi manusia HRANA hingga 31 Januari 2026, tercatat sebanyak 6.713 orang telah kehilangan nyawa dalam rangkaian protes yang meletus sejak akhir Desember 2025. Di tengah tekanan domestik dan internasional tersebut, IRGC justru mengonfirmasi pelaksanaan latihan militer besar-besaran di wilayah strategis Selat Hormuz. Langkah ini tetap dilakukan meskipun CENTCOM telah mengeluarkan peringatan keras agar semua pihak menghindari tindakan provokatif yang dapat memicu konflik terbuka di jalur pelayaran internasional tersebut.