Departemen Luar Negeri AS Perketat Pemeriksaan Media Sosial untuk Visa H-1B dan H-4 Mulai 15 Desember

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akan menerapkan prosedur verifikasi yang jauh lebih ketat bagi para pemohon visa kerja H-1B dan pasangan mereka yang mengajukan visa H-4. Langkah-langkah kontrol baru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Desember 2025, sebagaimana diatur dalam telegram internal departemen tertanggal 2 Desember 2025.

Inti dari perubahan kebijakan ini adalah kewajiban bagi semua pemohon visa non-imigran kategori H-1B, H-4, serta F, M, dan J, untuk mengatur semua profil media sosial mereka menjadi mode publik sepenuhnya. Tujuannya adalah agar profil-profil tersebut dapat dianalisis oleh konsulat. Departemen Luar Negeri menegaskan bahwa perluasan pengawasan ini menempatkan setiap permohonan visa dalam kerangka penilaian keamanan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pemohon tidak memiliki niat untuk membahayakan warga Amerika atau kepentingan nasional negara tersebut. Persyaratan ini mencakup penelusuran jejak digital, termasuk profil LinkedIn, dan berlaku bagi pemohon utama maupun anggota keluarga mereka yang menyertai status H-4.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan administrasi yang konsisten dalam memperketat regulasi imigrasi. Sebelumnya, pada Juni 2025, pemeriksaan media sosial serupa telah diberlakukan untuk pemohon visa pelajar. Kemudian, pada September 2025, terjadi peningkatan signifikan dalam hambatan finansial. Pada tanggal 19 September, Presiden Donald Trump menandatangani proklamasi yang menetapkan biaya tambahan sebesar 100.000 Dolar AS untuk peninjauan petisi H-1B yang baru, sebuah lonjakan drastis dibandingkan biaya sebelumnya yang berkisar antara 1.700 hingga 4.500 Dolar AS.

Menurut arahan internal terbaru, personel konsuler kini diwajibkan melakukan analisis mendalam terhadap riwayat profesional para pemohon. Fokus utama adalah pada pekerjaan yang berkaitan dengan moderasi konten, verifikasi fakta, keamanan daring, dan penyebaran disinformasi. Catatan internal tertanggal 2 Desember tersebut mengindikasikan bahwa jika ditemukan bukti keterlibatan kandidat dalam sensor atau upaya menyensor bentuk ekspresi yang dilindungi di wilayah AS, petugas konsuler harus berupaya agar pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa. Pendekatan ini menandai pergeseran mendasar, di mana visa pekerja berketerampilan tinggi kini lebih banyak dipertimbangkan melalui lensa keamanan.

Visa H-1B sangat krusial bagi para pemberi kerja di sektor teknologi Amerika, mengingat warga negara India mendominasi lebih dari 70% dari total visa H-1B yang dikeluarkan setiap tahunnya. Pemberlakuan kewajiban untuk mengungkapkan kehadiran daring pribadi ini memberikan beban yang substansial bagi para pemohon. Meskipun Departemen Luar Negeri berupaya melindungi warga Amerika dari ancaman, para kritikus menyoroti subjektivitas kriteria yang berkaitan dengan sensor dan keamanan daring, yang kini menjadi bagian integral dari proses adjudikasi. Dengan demikian, mulai 15 Desember 2025, pemohon H-1B dan H-4 harus siap menghadapi tingkat transparansi kehidupan digital mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan dinas konsuler.