Ambisi Trump atas Greenland: Ketegangan Diplomatik Terkait Kegagalan Meraih Nobel Perdamaian

Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Eropa mencapai puncaknya pada awal tahun 2026 menyusul serangkaian tindakan kontroversial dari Presiden Donald Trump. Inti dari krisis ini berakar pada sebuah pesan teks yang dikirimkan oleh Trump pada 18 Januari 2026, yang ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre. Dalam pesan tersebut, Trump secara eksplisit mengaitkan tuntutannya untuk menguasai Greenland dengan keputusan Komite Nobel Norwegia yang tidak menganugerahinya Hadiah Nobel Perdamaian untuk tahun 2025.

Dalam komunikasinya, Trump menyatakan bahwa karena Norwegia memutuskan untuk tidak memberinya penghargaan atas upayanya menghentikan delapan peperangan atau lebih, ia tidak lagi merasa terikat untuk hanya memikirkan perdamaian dunia. Meskipun ia menegaskan bahwa perdamaian akan selalu diutamakan, ia kini merasa berhak untuk mengejar apa yang dianggapnya baik dan tepat bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Langkah ini memicu reaksi tajam di Benua Biru, di mana para pemimpin negara menganggap pernyataan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma diplomasi yang berlaku.

Pemicu langsung dari ancaman ini adalah latihan militer NATO di wilayah Arktik yang melibatkan partisipasi negara-negara Eropa, termasuk penempatan personel di Greenland. Sebagai bentuk balasan, Trump mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen mulai 1 Februari 2026. Angka ini direncanakan akan meningkat hingga 25 persen pada 1 Juni jika resistensi dari pihak Eropa terus berlanjut. Negara-negara yang terdampak, seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris, sebelumnya telah memiliki pengalaman menghadapi tindakan ekonomi serupa selama masa jabatan pertama Trump.

Perdana Menteri Jonas Gahr Støre memberikan tanggapan tegas dengan menekankan bahwa Hadiah Nobel Perdamaian diberikan oleh sebuah komite independen, bukan oleh pemerintah Norwegia. Ia mengonfirmasi kembali otonomi institusional komite tersebut dalam mengambil keputusan. Secara geopolitik, konflik ini berpusat pada Greenland sebagai pulau terbesar di dunia yang dianggap Trump sebagai aset strategis di Arktik. Ia berulang kali melontarkan kritik bahwa Denmark tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi pulau tersebut dari ancaman Rusia dan Tiongkok, terutama di tengah persaingan keamanan militer dan kendali atas rute perdagangan masa depan.

Merespons eskalasi yang terjadi, para duta besar Uni Eropa mencapai konsensus pada 18 Januari 2026 mengenai perlunya membujuk Amerika Serikat untuk membatalkan tarif tersebut sambil menyiapkan langkah-langkah balasan yang konkret. Dalam pertemuan darurat Uni Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan aktivasi Instrumen Anti-Koersi (ACI), yang dikenal luas sebagai "bazooka perdagangan". Mekanisme ini telah diadopsi sejak November 2023 dan mulai berlaku pada 27 Desember 2023, yang memungkinkan pengenaan sanksi balasan termasuk pembatasan perdagangan atau investasi demi melindungi kedaulatan ekonomi blok tersebut.

Sebagai alternatif atau tambahan, Uni Eropa tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali tarif terhadap produk-produk asal Amerika Serikat dengan nilai mencapai 108 miliar dolar atau setara dengan 93 miliar euro, yang sebelumnya sempat ditangguhkan. Situasi ini menggarisbawahi pergeseran signifikan dalam hubungan transatlantik, di mana sentimen pribadi seorang presiden dapat memicu penggunaan instrumen ekonomi terhadap sekutu NATO. Secara historis, Komite Nobel Norwegia yang terdiri dari lima anggota yang dipilih oleh parlemen (Storting) selalu menjunjung tinggi independensi mereka dari campur tangan pemerintah Norwegia.