Pemimpin Eropa Bersatu Melawan Ambisi Trump Terkait Greenland

Para pemimpin negara-negara Eropa telah membentuk front persatuan yang kuat untuk menolak klaim teritorial dan ekonomi yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap Greenland. Ketegangan diplomatik ini meningkat tajam setelah Trump, pada Januari 2026, menghidupkan kembali tuntutannya untuk menguasai wilayah otonom milik Denmark tersebut. Retorika yang digunakan Trump bahkan mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan pulau tersebut dengan cara apa pun, yang memicu kekhawatiran global mengenai stabilitas kedaulatan wilayah di Arktik.

Konfrontasi ini mencapai puncaknya ketika Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif hukuman terhadap delapan negara Eropa jika mereka tidak menyetujui langkah yang ia sebut sebagai "pembelian penuh dan total atas Greenland." Sebelumnya, pada 18 Januari 2026, Presiden AS tersebut telah mendesak Denmark untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Sebagai respons, sejak 15 Januari, negara-negara seperti Jerman, Prancis, Swedia, dan Norwegia telah mengerahkan kontingen militer untuk berpartisipasi dalam misi intelijen NATO bertajuk "Arctic Resilience," sebuah langkah yang oleh Trump dinilai sebagai sebuah "permainan yang sangat berbahaya."

Koordinasi tingkat tinggi terlihat jelas di antara tokoh-tokoh kunci Eropa dalam menanggapi tekanan dari Washington ini. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, secara tegas menyatakan bahwa pengenaan tarif tersebut adalah tindakan yang "sama sekali salah" dan tidak berdasar. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan pentingnya supremasi hukum dibandingkan penggunaan kekuatan kasar dalam hubungan internasional. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga menegaskan bahwa persatuan Eropa adalah kunci utama dalam menghadapi tekanan ini, sambil menetapkan "garis merah" yang tidak boleh dilanggar terkait kedaulatan wilayah mereka.

Untuk merumuskan langkah balasan yang konkret, para pemimpin Uni Eropa mengadakan pertemuan puncak darurat di Brussels pada 23 Januari 2026 guna membahas strategi pertahanan bersama. Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis pada 18 Januari, negara-negara termasuk Inggris, Jerman, Denmark, Belanda, Norwegia, Prancis, dan Swedia menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat keamanan di kawasan Arktik. Mereka menyatakan kesiapan untuk bertindak secara terkoordinasi demi melindungi kedaulatan masing-masing negara. Frederiksen juga memperingatkan bahwa perpecahan di internal Eropa hanya akan menguntungkan posisi Rusia di kancah global.

Krisis ini sempat mencapai titik kritis pada pertengahan Januari di Forum Ekonomi Dunia di Davos, di mana Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte turun tangan untuk memediasi situasi. Pertemuan antara Trump dan Rutte pada 21 Januari membuahkan hasil pada hari berikutnya, di mana Presiden Trump mengumumkan pembatalan ancaman intervensi militer serta rencana tarif yang telah dijadwalkan. Keputusan ini diambil setelah tercapainya kesepakatan kerangka kerja mengenai "akses penuh ke Greenland." Sumber internal NATO mengindikasikan bahwa kesepakatan ini mencakup hak kedaulatan AS untuk menempatkan pangkalan militer dan pembatasan akses bagi Rusia serta Tiongkok terhadap sumber daya pulau tersebut, yang merupakan pembaruan dari perjanjian pertahanan tahun 1951.

Meskipun ancaman langsung mulai mereda, para pemimpin Eropa, termasuk Mette Frederiksen, segera menegaskan bahwa negosiasi mengenai kedaulatan tetap tidak mungkin dilakukan di masa depan. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa kedaulatan negara bukanlah komoditas yang bisa diperdagangkan dengan alasan ekonomi apa pun. Insiden ini dianggap telah menyingkap keretakan mendalam dalam kepercayaan hubungan transatlantik dan mendorong Eropa untuk lebih serius memikirkan pembentukan otonomi strategis yang lebih luas. Secara historis, minat AS terhadap Greenland telah ada sejak 1867 setelah pembelian Alaska, dan kini pulau tersebut memiliki peran vital dalam sistem pertahanan rudal yang dikenal sebagai "Golden Dome."

Di tengah krisis Greenland tersebut, pada akhir Januari 2026, Presiden Trump memicu kontroversi baru dengan mengeklaim bahwa pasukan NATO non-AS tidak pernah berada di garis depan selama konflik berkepanjangan di Afghanistan. Pernyataan ini menuai kecaman keras dari Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre. Mereka mengingatkan Trump akan pengorbanan besar yang telah diberikan oleh sekutu Eropa, termasuk gugurnya 53 tentara Italia di medan perang. Mereka juga menekankan bahwa aktivasi Pasal 5 NATO setelah peristiwa 11 September telah menyebabkan total kehilangan 3.486 personel militer NATO di Afghanistan secara keseluruhan.

Secara bersamaan, pada 22 Januari 2026 di Davos, sebuah badan baru bernama "Board of Peace" (BoP) diresmikan di bawah kepemimpinan Trump, dengan Bulgaria dan Kosovo sebagai penandatangan piagam awal. Meskipun awalnya dibentuk untuk tujuan rekonstruksi Gaza, para kritikus melihat lembaga ini sebagai struktur potensial di bawah kendali AS yang bertujuan menjadi alternatif bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. BoP memiliki model keanggotaan transaksional yang unik, di mana negara anggota mungkin diminta membayar kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS untuk memperpendek masa keanggotaan selama tiga tahun.

Dalam jalur diplomasi paralel, pada 24 Januari 2026, Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat mengadakan pembicaraan damai selama dua hari di Abu Dhabi yang digambarkan sebagai pertemuan yang "konstruktif." Ketiga pihak sepakat untuk melanjutkan pertemuan pada 1 Februari mendatang untuk merinci poin-poin perdamaian. Meskipun ada laporan mengenai kesiapan dokumen jaminan keamanan dari AS untuk Ukraina, Moskow tetap teguh pada syarat-syarat tertentu seperti "formula Anchor." Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov melontarkan kritik tajam terhadap Kepala Urusan Luar Negeri UE Kaja Kallas, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, saat berkunjung ke Vilnius, tetap bersikeras menargetkan tahun 2027 sebagai waktu resmi bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa.