Dewan HAM PBB Gelar Sesi Darurat Bahas Eskalasi Kekerasan di Iran

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi telah menginisiasi penyelenggaraan sidang darurat yang didedikasikan untuk membahas eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan terhadap para demonstran di seluruh wilayah Iran. Keputusan strategis untuk mengadakan sesi khusus ini diambil sebagai respons langsung terhadap gelombang kerusuhan rakyat yang mulai melanda negara tersebut sejak tanggal 28 Desember 2025. Inisiatif diplomatik yang krusial ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai negara anggota, termasuk Islandia, Jerman, dan Inggris, dengan fokus utama pada peninjauan mendalam terhadap laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius selama upaya penumpasan aksi protes tersebut oleh otoritas setempat.

Data resmi yang dipublikasikan oleh pemerintah Iran menunjukkan adanya jumlah korban jiwa yang sangat besar terkait dengan rangkaian peristiwa berdarah sepanjang Januari 2026. Seorang pejabat tinggi Iran telah mengonfirmasi verifikasi terhadap sedikitnya 5.000 kasus kematian, di mana sekitar 500 di antaranya merupakan anggota pasukan keamanan negara. Namun, organisasi pemantau hak asasi manusia menyajikan estimasi yang jauh berbeda dan lebih tinggi, yang mencerminkan tingkat ketidakterbukaan informasi yang diperparah oleh kebijakan pemutusan jalur komunikasi secara sengaja. Kelompok HRANA yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan bahwa hingga 17 Januari, mereka telah memverifikasi 3.090 pengunjuk rasa yang tewas, sementara jumlah warga yang ditahan telah melampaui angka 24.000 orang. Lebih mengejutkan lagi, sumber medis internal yang dikutip oleh surat kabar The Sunday Times memberikan estimasi yang jauh lebih besar, yakni jumlah korban tewas berada pada kisaran 16.500 hingga 18.000 jiwa, dengan jumlah korban luka-luka mencapai 330.000 orang per tanggal 17 Januari 2026.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengungkapkan rasa prihatin yang sangat mendalam sekaligus mengecam keras tindakan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban, termasuk anak-anak di bawah umur yang tidak berdosa. Dalam pernyataan publiknya, beliau menuntut kepemimpinan Iran untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap warga sipil. Türk secara kategoris menyatakan bahwa penggunaan label 'teroris' terhadap demonstran yang melakukan aksi secara damai sama sekali tidak dapat diterima sebagai pembenaran atas penggunaan kekuatan militer atau kepolisian. Beliau menegaskan bahwa siklus kekerasan yang merusak ini harus segera diakhiri, dan setiap pelanggaran yang terjadi menuntut adanya proses investigasi yang transparan, menyeluruh, serta tidak memihak, sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku.

Di sisi lain, berbagai organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International terus melakukan lobi intensif agar penyelidikan independen di bawah bendera PBB segera dimulai. Mereka mencatat adanya peningkatan penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat keamanan setelah tanggal 8 Januari 2026, sebuah periode yang bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk memutus akses internet nasional secara total. Kelompok-kelompok pembela hak asasi ini mendesak penguatan mandat Misi Pencari Fakta yang sebelumnya telah dibentuk oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2022. Menanggapi tekanan internasional tersebut, perwakilan resmi dari Teheran membantah keras tuduhan pembunuhan massal yang melanggar hukum, dengan dalih bahwa tindakan aparat keamanan merupakan respons yang diperlukan untuk menghadapi provokasi bersenjata. Sementara itu, dalam sidang Dewan Keamanan pada 15 Januari, Asisten Sekretaris Jenderal PBB Martha Pobi menyerukan kepada otoritas Iran agar tidak menjatuhkan hukuman mati kepada para tahanan yang terlibat dalam aksi protes tersebut.