Uni Eropa Terapkan Sanksi Baru Terhadap Pejabat Rusia Terkait Represi, Bertepatan dengan Penghargaan Aktivis

Uni Eropa (UE) pada tanggal 22 Desember 2025 mengumumkan putaran baru sanksi pembatasan yang menargetkan jaksa Rusia, Lyudmila Balandina, dan hakim Dmitry Gordeev. Berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri UE, kedua individu ini dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, penindasan terhadap masyarakat sipil dan oposisi demokratis di Rusia, serta upaya melemahkan prinsip-prinsip dasar supremasi hukum. Perlu dicatat bahwa Estonia telah lebih dulu menjatuhkan sanksi domestik terhadap Balandina dan Gordeev pada bulan Oktober 2025, termasuk larangan masuk ke wilayah negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, menegaskan bahwa langkah pembatasan terbaru dari UE ini menjadi bukti nyata bahwa tuduhan yang bermotif politik terhadap warga negara Eropa akan segera menimbulkan konsekuensi langsung bagi para pelakunya. Tsahkna secara spesifik menyoroti bahwa Balandina dan Gordeev memegang tanggung jawab langsung atas penuntutan Maria Smorzhevskikh-Smirnova dan para pembela hak asasi manusia lainnya. Tindakan ini merupakan eskalasi tekanan yang telah dimulai sejak awal tahun 2025, termasuk pada bulan Oktober dan November, yang menargetkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus yang melibatkan Aleksey Gorinov dan Viktor Roshchin.

Seiring dengan penerapan sanksi tersebut, UE juga memberikan apresiasi terhadap kiprah para aktivis sipil. Sebagai contoh, pada tanggal 12 November 2025, bertepatan dengan peringatan 107 tahun Kementerian Luar Negeri Estonia, Maria Smorzhevskikh-Smirnova dianugerahi penghargaan dari Kementerian Luar Negeri Estonia atas jasanya dalam 'Melindungi Nilai-Nilai Eropa dan Melawan Agresi Rusia'. Sebelumnya, pada Mei 2025, Smorzhevskikh-Smirnova, yang memiliki gelar Doktor dalam Ilmu Budaya dari Universitas Tallinn, juga menerima penghargaan 'Warga Eropa Tahun Ini' atas pembelaannya terhadap cita-cita Eropa. Penghargaan ini sebagian besar terkait dengan aksinya pada malam 9 Mei 2025, ketika spanduk bertuliskan 'Putin adalah Penjahat Perang' dipasang di dinding Kastil Narva.

Menurut laporan dari sumber-sumber Rusia, Smorzhevskikh-Smirnova diduga terlibat dalam pemasangan poster yang menampilkan presiden Rusia beserta teks mengenai dugaan kejahatan perang pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Pada bulan September 2025, Pengadilan Kota Moskow menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Maria Smorzhevskikh-Smirnova selama sepuluh tahun di koloni rezim umum atas tuduhan 'menyebarkan berita palsu' mengenai militer Rusia dan 'rehabilitasi Nazisme'. Selain itu, pada Januari 2025, ia telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari oleh Kementerian Dalam Negeri Rusia. Menariknya, pada bulan November 2025, Dewan Museum Narva memperpanjang masa jabatan Smorzhevskikh-Smirnova sebagai direktur untuk lima tahun ke depan, dengan kontrak baru yang akan dimulai efektif per 1 Februari 2026.

Secara keseluruhan, tren di UE selama tahun 2025 menunjukkan penguatan rezim sanksi. Hal ini diperkuat dengan keputusan Dewan UE untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia hingga 31 Juli 2026. Menteri Tsahkna secara konsisten menyuarakan dukungan untuk paket sanksi lanjutan dan mendesak agar aset Rusia yang dibekukan dapat dimanfaatkan. Pada hari yang sama dengan pengumuman sanksi baru, yaitu 22 Desember 2025, UE juga memasukkan Rusia ke dalam daftar negara berisiko tinggi terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme, menempatkannya sejajar dengan yurisdiksi seperti Afghanistan dan Venezuela. Serangkaian tindakan ini mencerminkan pendekatan tegas Brussels terhadap dinamika geopolitik saat ini.